Jumlah Usaha Pertanian di Bali ‘Anjlok’
BPS Provinsi Bali
Endang Retno Sri Subiyandani
Badan Pusat Statistik (BPS)
OPD Pemprov Bali
Bintang Bali Resort
DENPASAR, NusaBali - Jumlah usaha pertanian di Bali mengalami penurunan. Hal itu berdasarkan Sensus Pertanian Tahun 2023 (ST2023) Tahap I yang disampaikan oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, Endang Retno Sri Subiyandani di Bintang Bali Resort, Kuta, Badung, Senin (4/12).
Disampaikan Endang Retno Sri Subiyandani berdasarkan hasil pencacahan ST2023, jumlah usaha pertanian di Provinsi Bali sebanyak 369.717 unit. Jenis usaha pertanian paling banyak Usaha Pertanian Perseorangan/UTP 369.271 unit(99,88 persen). Sedangkan jumlah Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum/UPB sebanyak 105 unit(0,03 persen). Sedangkan jumlah Usaha Pertanian Lainnya/UTL sebanyak 341 unit (0,09 persen).
“Jumlah usaha pertanian tahun 2023 mengalami penurunan 28,40 persen dari tahun 2013 sebanyak 516.365 unit,” jelasnya.
Lebih rinci dijelaskan, UTP berkurang 28,42 persen, yakni dari 515.864 tahun 2013 menjadi 369.271 pada 2023. Sedangkan UPB bertambah dari 97 unit pada tahun 2013 menjadi 105 tahun 2023 atau naik 8,25 persen. Usaha Pertanian Lainnya (UTL) turun 15,80 persen, dari 405 tahun 2013, kemudian 341 unit tahun 2023.
Selain usaha pertanian, dalam ST2023 juga mencakup jumlah petani milenial, urban farming dan komoditas terbanyak yang diusahakan dalam Usaha Pertanian Perseorangan.
Untuk petani milenial yang berumur 19-39 tahun sebanyak 54.908 atau 15,18 persen dari petani di Provinsi Bali. Jumlah usaha urban farming 77 unit. Sedangkan komoditas terbanyak yang diusahakan oleh Usaha Pertanian Perseorangan adalah sapi potong, babi, padi sawah inbrida, kelapa, cengkeh, manggis, kopi, ayam kampung sampai pisang.
Menjawab media terkait hasil ST2023, Kepala BPS Bali Endang Retno Sri Subiyandani menyatakan hal itu diserahkan kepada Pemerintah Daerah (Pemda).
“Itu kami serahkan kepada pemerintah daerah. Jadi kami memotret, kami memberikan hasil sesuai lapangan. Maka silakan pemerintah daerah mengambil kebijakan,” ujarnya.
Pemaparan hasil ST2023 Tahap I, dihadiri OPD Pemprov Bali, akademisi dan stakeholder lainnya. Termasuk BPS di Kabupaten/Kota se Bali. k17
1
Komentar