Pj Gubernur Launching MPP Kabupaten Buleleng
‘Mal Pelayanan Publik Jangan Mati Pelan-Pelan’
SINGARAJA, NusaBali - Setelah beroperasi sebulan penuh, Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Buleleng yang berlokasi di lantai tiga Pasar Banyuasri di-launching Penjabat (Pj) Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya, Jumat (8/12) pagi.
Peluncuran inovasi pemerintah untuk memberikan pelayanan masyarakat yang terintegrasi ini diharapkan tetap terjaga konsistensi kualitas layanannya.
“Jangan sampai mati pelan-pelan ini yang menjadi tantangan ke depan. Bagaimana menjaga kualitas pelayanan tetap prima, masyarakat yang datang ke MPP tetap ramai bahkan semakin ramai karena nyaman, cepat, tepat, murah dan pasti,” ucap Pj Gubernur Mahendra Jaya dalam sambutannya. Dia juga menyebut, MPP di Buleleng adalah yang ke-lima di Bali. Pembentukan pelayanan masyarakat yang terintegrasi ini merupakan prioritas kerja Presiden dan Wakil Presiden RI dalam mewujudkan tata laksana pemerintah bebas Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN). Salah satunya dengan perampingan struktur organisasi untuk memangkas birokrasi. Selain itu melakukan berbagai inovasi pelayanan dengan memanfaatkan teknologi, untuk mewujudkan transparansi dan meningkatkan akuntabilitas yang menjadi kunci dari reformasi birokrasi.
“Selama ini masih sering terdengar stigma negatif tentang rendahnya kualitas pelayanan publik. Biasanya pengurusan izin sulit, birokrasinya panjang, bolak balik, sehingga timbul anggapan bahwa pelayanan publik itu rumit, mahal, dan membutuhkan waktu lama. Sehingga inovasi MPP ini adalah jawabannya,” imbuh Mahendra Jaya.
Dalam kesempatan tersebut mantan Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Keamanan dan Hukum ini juga menjelaskan perbaikan sistem layanan ini juga bertujuan untuk mengurangi kesempatan dilakukannya kejahatan. Dia pun berharap MPP Buleleng juga dapat mendorong dan meningkatkan investasi, mendukung percepatan proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di masyarakat.
Sementara itu Pejabat (Pj) Bupati Buleleng, Ketut Lihadnyana menyanggupi akan terus mengembangkan sistem digital di MPP. Pelayanan dengan sistem digital ini akan lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Terutama masyarakat desa, yang tidak perlu datang jauh-jauh ke kota untuk mengurus pajak atau akses layanan lain.
“Kabupaten Buleleng ini wilayahnya luas. Agar masyarakat merasakan kehadiran pemerintah, ke depan MPP akan dikembangkan menjadi MPP mobile sehingga tidak perlu orang dari desa bayar pajak ke kota,” kata Lihadnyana. Lihadnyana menjelaskan di MPP terdapat 152 jenis pelayanan dari 18 instansi vertikal dan horizontal. Karena dibangun terintegrasi, pengurusan pelayanan perizinan dapat dilakukan dengan cepat. Misalnya untuk samsat tahunan kendaraan bermotor hanya perlu waktu kurang dari 5 menit sudah tuntas.
Di sisi lain satu bulan MPP beroperasi, sudah mencatat 1.200 jenis layanan. Yang paling dicari adalah layanan di Dinas Tenaga Kerja untuk mencari kartu pra kerja. Selain juga pengurusan perizinan usaha melalui sistem Online Single Submission (OSS). Dari total jenis pelayanan, Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) juga sudah menerima permohonan beberapa instansi yang ingin membuka layanan di MPP.
Seperti Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Perumda Tirta Hita Buleleng. Dari luas bangunan MPP yang ada seluas 60 are dengan jenis layanan yang sudah tersedia saat ini, masih memungkinkan untuk menambah 10 jenis layanan lainnya. 7 k23
“Jangan sampai mati pelan-pelan ini yang menjadi tantangan ke depan. Bagaimana menjaga kualitas pelayanan tetap prima, masyarakat yang datang ke MPP tetap ramai bahkan semakin ramai karena nyaman, cepat, tepat, murah dan pasti,” ucap Pj Gubernur Mahendra Jaya dalam sambutannya. Dia juga menyebut, MPP di Buleleng adalah yang ke-lima di Bali. Pembentukan pelayanan masyarakat yang terintegrasi ini merupakan prioritas kerja Presiden dan Wakil Presiden RI dalam mewujudkan tata laksana pemerintah bebas Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN). Salah satunya dengan perampingan struktur organisasi untuk memangkas birokrasi. Selain itu melakukan berbagai inovasi pelayanan dengan memanfaatkan teknologi, untuk mewujudkan transparansi dan meningkatkan akuntabilitas yang menjadi kunci dari reformasi birokrasi.
“Selama ini masih sering terdengar stigma negatif tentang rendahnya kualitas pelayanan publik. Biasanya pengurusan izin sulit, birokrasinya panjang, bolak balik, sehingga timbul anggapan bahwa pelayanan publik itu rumit, mahal, dan membutuhkan waktu lama. Sehingga inovasi MPP ini adalah jawabannya,” imbuh Mahendra Jaya.
Dalam kesempatan tersebut mantan Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Keamanan dan Hukum ini juga menjelaskan perbaikan sistem layanan ini juga bertujuan untuk mengurangi kesempatan dilakukannya kejahatan. Dia pun berharap MPP Buleleng juga dapat mendorong dan meningkatkan investasi, mendukung percepatan proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di masyarakat.
Sementara itu Pejabat (Pj) Bupati Buleleng, Ketut Lihadnyana menyanggupi akan terus mengembangkan sistem digital di MPP. Pelayanan dengan sistem digital ini akan lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Terutama masyarakat desa, yang tidak perlu datang jauh-jauh ke kota untuk mengurus pajak atau akses layanan lain.
“Kabupaten Buleleng ini wilayahnya luas. Agar masyarakat merasakan kehadiran pemerintah, ke depan MPP akan dikembangkan menjadi MPP mobile sehingga tidak perlu orang dari desa bayar pajak ke kota,” kata Lihadnyana. Lihadnyana menjelaskan di MPP terdapat 152 jenis pelayanan dari 18 instansi vertikal dan horizontal. Karena dibangun terintegrasi, pengurusan pelayanan perizinan dapat dilakukan dengan cepat. Misalnya untuk samsat tahunan kendaraan bermotor hanya perlu waktu kurang dari 5 menit sudah tuntas.
Di sisi lain satu bulan MPP beroperasi, sudah mencatat 1.200 jenis layanan. Yang paling dicari adalah layanan di Dinas Tenaga Kerja untuk mencari kartu pra kerja. Selain juga pengurusan perizinan usaha melalui sistem Online Single Submission (OSS). Dari total jenis pelayanan, Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) juga sudah menerima permohonan beberapa instansi yang ingin membuka layanan di MPP.
Seperti Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Perumda Tirta Hita Buleleng. Dari luas bangunan MPP yang ada seluas 60 are dengan jenis layanan yang sudah tersedia saat ini, masih memungkinkan untuk menambah 10 jenis layanan lainnya. 7 k23
Komentar