KPU RI Janji Tuntaskan Komplain Penghitungan Suara Pemilu 2024

Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari mengakui jajarannya di beberapa tingkatan di daerah kadangkala memilih jalan pintas untuk meng-handle komplain dari peserta pemilu pasca pelaksanaan pemungutan suara. "Kalau rekapitulasi hasil penghitungan suara katakanlah masih di kabupaten atau provinsi, ada orang komplain seringkali kalau tidak tahan menghadapi komplain, teman-teman KPU buang bola ke MK (Mahkamah Konstitusi)," ujar Hasyim di Denpasar, Kamis (14/12).

Pria kelahiran Pati, Jawa Tengah ini menegaskan di Pemilu 2024 ini, KPU bakal menuntaskan komplain di tingkatan masing-masing. Jajaran KPU harus melacak kesalahan rekapitulasi itu ada di tingkatan mana dan harus dituntaskan. Kata Hasyim, UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sudah mengatur hal ini. Jika, misalkan, ada komplain rekapitulasi di tingkat provinsi harus dilacak satu tingkat di bawahnya, yaitu rekapitulasi hasil penghitungan suara di kabupaten/kota. "Jika problemnya dari bawah, dari TPS (tempat pemungutan suara), dibuka TPS-nya bareng-bareng bersama Bawaslu, kepolisian, semua saksi dihadirkan, dilihat bersama. Tidak boleh teman-teman KPU itu ‘buang bola’ ke lembaga lain ketika masih menjalankan kewenangannya," tegas Hasyim yang juga mantan Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah periode 2003-2008 ini.

Di samping itu, KPU RI juga berjanji bakal membuka TPS untuk didokumentasikan secara penuh baik berupa foto maupun video, kecuali di dalam bilik suara. Mulai dari pembukaan TPS hingga rekapitulasi hasil penghitungan suara bisa direkam. Menurut Hasyim, hal ini sebagai alat kontrol tambahan. Kata Hasyim yang juga akademisi Hukum Tata Negara ini, semakin banyak orang yang memegang dokumentasi, data, dan informasi kegiatan di TPS, semakin banyak pihak bisa melakukan kontrol. Sehingga, tidak hanya KPU, Bawaslu, dan pers yang menjalankan fungsi kontrol.

"Ini menjadi komitmen KPU untuk menjaga orisinalitas perolehan suara dan ekspresi pilihan pemilih," tukas Hasyim. Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari yang melakukan kunjungan kerja dalam rangka menghadiri sejumlah kegiatan di Bali, Kamis kemarin sempat memantau kesiapan logistik di gudang KPU Kota Denpasar di GOR Kompyang Sujana, Denpasar setibanya di Bali, Rabu (13/12) malam pukul 22.00 Wita. Setiba di Lapangan Kompyang Sujana, Hasyim Asy'ari disampingi Ketua KPU Provinsi Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan dan Ketua KPU Kota Denpasar Dewa Ayu Sekar Anggraeni serta komisioner KPU lainnya langsung masuk ke gudang logistik. Hasyim melihat langsung suasana pelipatan surat suara hingga ketersediaan dan keamanan tempat logistik.

Di sela pemantauan, Hasyim Asy'ari mengungkapkan logistik sampai saat ini masih cukup aman. Bahkan, penerimaan logistik untuk pemilihan anggota DPR RI sudah tahap pelipatan surat suara. Selain itu, surat suara anggota DPRD Provinsi Bali dan Kota Denpasar juga sudah diterima dan disimpan dengan posisi yang aman.

Menurutnya, KPU akan menjaga suara di tempat pemungutan suara (TPS) dan seluruh proses terbuka sehingga diharapkan bersama-sama bisa menjamin kelancaran Pemilu 2024. Ia optimistis pemilu mendatang menggaet partisipasi pemilih sebesar 81,8 persen seperti kehadiran pada 2019 lalu. KPU akan berfokus pada pemilik hak suara yang mau datang ke TPS masing-masing. “Saya akan mengurus yang hadir memilih, kalau yang tidak hadir kan faktornya banyak, misal cocok dengan calon-calonnya tidak, sementara calon itu yang menyediakan bukan KPU tapi pihak lain, cocok dengan visi misinya tidak. Jadi sekarang ini calon dari tim kampanye sedang berusaha untuk meyakinkan pemilih agar memilih dirinya,” ujar Hasyim.

Di sela memantau logistik Pemilu 2024 di Kota Denpasar, Hasyim Asy’ari juga menyinggung soal evaluasi terhadap pelaksanaan debat Capres-Cawapres. Dia mengatakan akan mengumpulkan tim pemenangan atau kampanye pasangan calon presiden-wakil presiden untuk mengevaluasi jalannya debat perdana pada, Selasa (12/12) lalu. “Kita akan mengundang tim pasangan calon untuk mengevaluasi debat pertama,” katanya.

Ia mengaku tahu dan mendengar sejumlah komentar dan pertanyaan yang berkembang di masyarakat usai debat perdana calon presiden-wakil presiden. Namun ia mengaku tak dapat menyampaikan apapun sebelum dievaluasi bersama.

Beberapa isu yang disinggung perihal cawapres pendamping yang dianggap mengompori pendukung yang hadir, konsep dan format debat, batas waktu, hingga konsekuensi bagi pendukung yang hadir langsung namun memantik kegaduhan. Selain itu, ia meluruskan perihal debat capres yang menampilkan ketiga kandidat berdiri tanpa meja atau benda di sekitarnya.

Menurut dia, tak ada alasan khusus soal itu karena yang menjadi poin dalam kegiatan ini debat adu gagasan para kontestan. “Yang penting debat atau ada mejanya? yang penting ada debatnya kan, saya kira begitu saja, ada meja tidak ada meja ya sudah, nyatanya mereka bertiga happy, kuat berdiri lama, itu untuk meyakinkan rakyat kita bahwa presiden kita kuat semua, sehat semua tahan berdiri,” ujar dia. 7 ol1, mis, ant