Pemilu 2024 Tidak Sepanas 2019
Hasyim : Karena Pilkada Serentak Digelar Belakangan
Menurut Hasyim, runcingnya konflik di Pemilu 2019 dipicu oleh Pilkada Serentak 2017
DENPASAR, NusaBali
Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari menilai konflik di Pemilu 2024 tidak akan sepanas Pemilu 2019. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti situasi periode pra pemilu, sikap para elit partai politik (parpol), dan Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) yang digelar belakangan.
Penilaian ini disampaikan Hasyim ketika menjadi keynote speaker seminar nasional 'Mewujudkan Pemilu yang Demokrasi dan Bermartabat' di Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar, Kamis (14/12). “Konflik dalam pemilu dan pilkada ini tidak akan sememuncak seperti Pemilu 2019,” ungkap Hasyim yang juga akademisi Hukum Tata Negara ini.
Kata mantan Ketua Divisi Hukum KPU RI ini, runcingnya konflik di Pemilu 2019 dipicu oleh Pilkada Serentak 2017. Saat itu, sorotan Pilkada secara nasional ketika terjadi polarisasi di Pilkada DKI Jakarta. Hasyim menyebut Pilkada DKI ini berlangsung ‘panas’.
Kemudian, pada tahun berikutnya yakni Pilkada Serentak 2018, ekses konflik Pilkada Serentak 2017 khususnya dari Pilkada DKI Jakarta berlanjut. Ditambah, kata Hasyim, Pilkada 2018 ini melibatkan daerah-daerah dengan pemilih besar yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.
Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari menilai konflik di Pemilu 2024 tidak akan sepanas Pemilu 2019. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti situasi periode pra pemilu, sikap para elit partai politik (parpol), dan Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) yang digelar belakangan.
Penilaian ini disampaikan Hasyim ketika menjadi keynote speaker seminar nasional 'Mewujudkan Pemilu yang Demokrasi dan Bermartabat' di Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar, Kamis (14/12). “Konflik dalam pemilu dan pilkada ini tidak akan sememuncak seperti Pemilu 2019,” ungkap Hasyim yang juga akademisi Hukum Tata Negara ini.
Kata mantan Ketua Divisi Hukum KPU RI ini, runcingnya konflik di Pemilu 2019 dipicu oleh Pilkada Serentak 2017. Saat itu, sorotan Pilkada secara nasional ketika terjadi polarisasi di Pilkada DKI Jakarta. Hasyim menyebut Pilkada DKI ini berlangsung ‘panas’.
Kemudian, pada tahun berikutnya yakni Pilkada Serentak 2018, ekses konflik Pilkada Serentak 2017 khususnya dari Pilkada DKI Jakarta berlanjut. Ditambah, kata Hasyim, Pilkada 2018 ini melibatkan daerah-daerah dengan pemilih besar yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.
“Awal-awal pembelahannya itu Pilkada 2017, puncaknya itu adalah Pemilu 2019. Tetapi, mulai mencair ketika Pak Jokowi sebagai Presiden mengakomodir Pak Prabowo Subianto sebagai menteri,” beber mantan Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah ini.
Merapatnya Prabowo Subianto ke Kabinet Indonesia Maju jadi Menteri Pertahanan ke-26 RI dinilai mampu mengkonsolidasikan pemilih yang sebelumnya terpolarisasi. Sebab, keduanya merupakan bekas seteru politik pada Pilpres 2014 dan 2019.
Jelas Hasyim, peristiwa ini bukanlah hal baru dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia pasca reformasi. Hasyim memaparkan, ciri khas dalam sistem presidensial di tanah air adalah adanya dua macam koalisi yaitu koalisi pencalonan untuk pemilu dan koalisi pembentuk pemerintahan. “Pasca pemilu, koalisi pembentuk pemerintahan biasanya terdiri dari koalisi pemilu ditambah anggota koalisi lawan yang menyeberang,” tegasnya.
Kata Hasyim, hal ini sudah terjadi sejak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menang Pilpres 2004 dengan koalisi mungilnya membentuk pemerintahan bareng parpol di luar koalisi sebelumnya.
Faktor ini disebut bakal mewarnai Pemilu 2024. Di samping itu, ungkap Hasyim, parpol yang berada di dalam koalisi maupun di luar koalisi akan bertarung di Pemilu Anggota Legislatif (Pileg). Hasil Pileg ini akan menentukan kontestasi Pilkada Serentak 2024. Para parpol bakal memerlukan parpol lain untuk membentuk koalisi di daerah dengan acuan parliamentary threshold (PT) hasil Pileg 2024. “35 hari ke depan sejak 14 Februari 2024 (hari pencoblosan), KPU sudah harus menetapkan hasil pemilu secara nasional berupa suara. Ketika itu, akan diketahui partai apa dapat suara dan kursi berapa di DPRD Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Ini akan jadi modal Pilkada,” tutur Hasyim.
“Saya juga optimis pemilu kali ini walaupun tensinya tinggi tapi tetap damai. Dan, bisa dibilang ketiga paslon presiden dan wakil presiden ini 'orang dalam' dan saling terhubung. Ada yang menteri, bekas kepala daerah, dan lain-lain. Kalau misalnya, istilahnya itu, buka-bukaan, sama seperti membuka aib sendiri. Karenanya, mereka akan menahan diri,” tandas Hasyim. ol1
Merapatnya Prabowo Subianto ke Kabinet Indonesia Maju jadi Menteri Pertahanan ke-26 RI dinilai mampu mengkonsolidasikan pemilih yang sebelumnya terpolarisasi. Sebab, keduanya merupakan bekas seteru politik pada Pilpres 2014 dan 2019.
Jelas Hasyim, peristiwa ini bukanlah hal baru dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia pasca reformasi. Hasyim memaparkan, ciri khas dalam sistem presidensial di tanah air adalah adanya dua macam koalisi yaitu koalisi pencalonan untuk pemilu dan koalisi pembentuk pemerintahan. “Pasca pemilu, koalisi pembentuk pemerintahan biasanya terdiri dari koalisi pemilu ditambah anggota koalisi lawan yang menyeberang,” tegasnya.
Kata Hasyim, hal ini sudah terjadi sejak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menang Pilpres 2004 dengan koalisi mungilnya membentuk pemerintahan bareng parpol di luar koalisi sebelumnya.
Faktor ini disebut bakal mewarnai Pemilu 2024. Di samping itu, ungkap Hasyim, parpol yang berada di dalam koalisi maupun di luar koalisi akan bertarung di Pemilu Anggota Legislatif (Pileg). Hasil Pileg ini akan menentukan kontestasi Pilkada Serentak 2024. Para parpol bakal memerlukan parpol lain untuk membentuk koalisi di daerah dengan acuan parliamentary threshold (PT) hasil Pileg 2024. “35 hari ke depan sejak 14 Februari 2024 (hari pencoblosan), KPU sudah harus menetapkan hasil pemilu secara nasional berupa suara. Ketika itu, akan diketahui partai apa dapat suara dan kursi berapa di DPRD Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Ini akan jadi modal Pilkada,” tutur Hasyim.
“Saya juga optimis pemilu kali ini walaupun tensinya tinggi tapi tetap damai. Dan, bisa dibilang ketiga paslon presiden dan wakil presiden ini 'orang dalam' dan saling terhubung. Ada yang menteri, bekas kepala daerah, dan lain-lain. Kalau misalnya, istilahnya itu, buka-bukaan, sama seperti membuka aib sendiri. Karenanya, mereka akan menahan diri,” tandas Hasyim. ol1
Komentar