Perluas Peran Perumda Bantu Ketersediaan Pangan
TPID Kendalikan Inflasi dengan 4K
DENPASAR, NusaBali - Tim Pengendali Inflasi Daerah(TPID) sepakat kegiatan pengendalian inflasi akan terus dilakukan dalam kerangka kebijakan 4 K. Yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif.
Hal tersebut diputuskan dalam High Level Meeting (HLM) TPID Provinsi Bali menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2024 bertempat di Ruang Tirta Empul, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Jalan Letda Tantular, Denpasar, Senin(18/12).
Rapat TPID dipimpin Pj Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya, didampingi Kepala BI Provinsi Bali, Erwin Soeriadimadja, diikuti Bupati/Walikota dan yang mewakili, OPD dan instansi vertikal terkait. Selain membahas pengendalian inflasi, sekaligus dilaksanakan HLM Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).
Dalam penjelasan usai HLM, Pj Gubernur Sang Made Mahendra Jaya mengatakan beberapa langkah strategis yang akan ditempuh antara lain melaksanakan operasi pasar (OP) dengan komoditas yang lebih fleksibel, yakni komoditas yang sedang mengalami kenaikkan harga cukup tinggi.
”Serta meningkatkan peran Paiketan Peran Perumda (Perusahaan Umum Daerah) pada operasi pasar(OP),” ujarnya.
Kemudian mendorong peran distributor, untuk lebih berkontribusi dalam menjaga kestabilan harga, agar tidak fluktuatif. Pemberian subsidi biaya angkut kepada distributor, pelaku usaha yang terlibat dalam kegiatan operasi pasar. Memastikan pasokan suplai bahan bakar dan LPG terjaga menjelang Natal dan Tahun Baru, dengan memperkuat koordinasi dengan Pertamina dan Hiswana. Serta memperkuat monitoring kelancaran distribusi dan ketersediaan pasokan.
Lanjut Sang Made Mahendra Jaya, penting juga untuk menjaga kelancaran arus barang, terutama di penyeberangan dan memperkuat monitoring arus keluar masuk(barang).
“Kemudian dengan memperluas peran paiketan Perumda Pangan sebagai offtaker dan distributor komoditas pangan strategis dan mengembangkan kemitraan dengan daerah penghasil,” paparnya.
Memastikan cadangan pangan, seperti beras, minyak goreng dan gula. Melakukan optimalisasi kerjasama antar daerah, terutama intra Bali dan provinsi lain dengan mengutamakan kebutuhan domestik.
Meningkatkan komunikasi kepada masyarakat sebelum meningkatkan pelaksanaan Operasi Pasar dan ekstensifikasi gerakan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai efesiensi konsumsi dan pengurangan limbah pangan dengan melibatkan sekolah, kantor (instansi pemerintah) banjar, desa adat atau desa dinas.
Pj Gubernur Sang Made Mahendra Jaya, juga menekankan keberadaan Perumda sebagai off taker sangat penting. “Memang kita minta atau kita tugaskan Perumda untuk membantu memastikan ketersediaan pasokan,” tegasnya.
Pemerintah daerah, baik Provinsi mapun Kabupaten/Kota juga bila diperlukan melakukan intervensi dari dana BTT (Bantuan Tak Terduga). Salah satunya dalam keadaan mendesak, untuk stabilisasi harga.K17.
Komentar