4.995 ODGJ Punya Hak Pilih di Bali

Anggota KPU Bali Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, I Gusti Ngurah Agus Darmasanjaya mengungkapkan pemilih dengan disabilitas mental menempati posisi terbanyak kedua setelah pemilih dengan disabilitas fisik. Jumlahnya 24,26 persen di antara para pemilih disabilitas/difabel. 

"Yang bersangkutan ini (ODGJ) kami daftarkan dulu sebagai pemilih. Masalah boleh mencoblos atau tidak itu urusan belakangan," tutur Darmasanjaya di acara media gathering KPU Bali di Duta Orchid Garden Tohpati Denpasar, Selasa (19/12). Darmasanjaya menampik bila ada anggapan bahwa 'orang gila' boleh mencoblos. Ia meluruskan, daftar pemilih dengan disabilitas mental ini memenuhi syarat sebagai pemilih. 

Namun, kondisi kesehatan mereka pada hari H Pemilu 2024 nanti akan menentukan apakah mereka bisa mencoblos atau tidak. Kata mantan Ketua KPU Jembrana ini, yang berwenang menentukan pemilih dengan disabilitas mental boleh mencoblos atau tidak adalah ahli/dokter kejiwaan. Yang paling jelas mekanismenya adalah pemilih dengan disabilitas mental yang tengah dirawat di rumah sakit jiwa. 

Sedangkan Ketua KPU Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan menuturkan pemilih dengan disabilitas mental ini bisa mencoblos di hari H jika sudah ada surat rekomendasi dokter. Hal ini sesuai pengalamannya menjadi Ketua KPU Bangli yang juga mewilayahi RSJ Provinsi Bali pada 2008-2013. "Pemilih dengan disabilitas mental ini kan sakit. Kalau orang sakit kan bisa sembuh. Dokter itu bisa merekomendasi bahwa yang ini bisa memilih atau tidak," tegas Lidartawan. Di samping itu, Lidartawan menekankan, daftar pemilih disabilitas mental ini dibuat dengan melihat potensi yang bersangkutan bisa sembuh di hari H pencoblosan. Sebab, kata pria kelahiran Desa Sangsit, Sawan, Buleleng ini, setiap suara pemilih di Indonesia tidak boleh ada yang terlewatkan. 

Sebanyak 4.995 pemilih disabilitas mental atau ODGJ tersebut tersebar di Jembrana sebanyak 457 pemilih, Tabanan 702 pemilih, Badung 653 pemilih, Gianyar 760 pemilih, Klungkung 319 pemilih, Bangli 372 pemilih, Karangasem 631 pemilih, Buleleng 703 pemilih, dan Kota Denpasar 358 pemilih.

Sedangkan terkait partisipasi pemilih, KPU Bali optimis mampu melampaui target 83 persen partisipasi pemilih pada Pemilu 2024 mendatang. Target ini dinilai bakal mampu dilampaui melihat beberapa faktor-faktor seperti administrasi pemilih, proses sosialisasi, dan tren positif di pemilu sebelumnya. Agung Lidartawan menjelaskan partisipasi pemilih sebanyak 83 persen ini bukan target yang muluk-muluk. Sebab, antusiasme pemilih di Pemilu 2019 lalu mencapai sekitar 82,40 persen dan potensi ini dinilai bisa dikejar kembali. 

"Target kami sudah pasti 83 persen. Kalau saja animo masyarakat seperti di Pemilu 2019 pasti lewat target karena data pemilih kami pada pemilu kali ini lebih bersih," ujar Lidartawan. Menurutnya pada Pemilu 2019 data pemilih masih 'kotor' lantaran pemilih yang sudah meninggal dunia masih terdaftar. Di samping itu, tingkat kepemilikan KTP-El pada pemilu sebelumnya belum sebaik hari ini. Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditetapkan KPU Bali pada Juni 2023 lalu sebanyak 3.269.516 pemilih. Kemudian, proses pindah memilih yang dikategorikan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) masih terus berjalan hingga H-7 hari pemilihan yang akan berlangsung 14 Februari 2024 mendatang. 

Dilihat partisipasi pemilih sejak Pemilu 2009, trennya mengalami peningkatan. Pada Pemilu 2009, Pemilu Anggota Legislatif (Pileg) berhasil mengundang 64,74 persen pemilih dan 69,91 persen untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres). Angka ini meningkat di Pemilu 2014 dengan 72,64 persen partisipasi di Pileg dan 73,65 persen di Pilpres. 

Sementara itu, I Gede John Darmawan, Anggota KPU Bali Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM menuturkan, pihaknya telah melakukan sosialisasi yang masif kepada pemilih. Khususnya, segmen pemilih milenial dan Gen Z yang menyusun 52-54 persen dari total pemilih. "Pemilih milenial dan Gen Z ini juga yang paling rawan tidak hadir ke TPS (tempat pemungutan suara). Oleh karena itu, 'serangan' informasi yang masif itu kami arahkan ke generasi ini," tegas John kepada awak media di acara media gathering KPU Bali. 

'Serangan' udara dilakukan melalui media sosial (medsos) yang jadi keunikan generasi milenial dan Gen Z. Di darat, 'serangan' dilakukan melalui gelaran seperti yang terbaru, Pemilu Fun Run pada Minggu (17/12/2023) lalu, dan sosialisasi ke komunitas dan instansi pendidikan. Di laut, informasi kepemiluan ditujukan kepada komunitas nelayan dan masyarakat pesisir. Lebih lanjut, John menyatakan potensi golput di pemilu nasional lebih rendah dibandingkan Pemilu Kepala Daerah (Pilkada). Sebab, masyarakat dinilai melihat competitiveness dari calon yang berlaga di Pilpres. 

Kemudian, didorong lagi oleh banyaknya calon di Pileg dengan daya gedor ke pemilih yang tinggi lantaran tuntutan perolehan suara. "Seperti di Denpasar misalnya. Kalau Pileg dan Pilpres, tingkat partisipasinya pasti naik rata-rata di atas 70 persen tapi ketika di Pilkada itu bisa 60 persen lebih sedikit atau kurang banyak. Itulah karakter masyarakat yang melihat seru atau tidaknya calon yang maju," beber John yang juga mantan Ketua KPU Kota Denpasar ini. Imbuh John, sebanyak 4 persen di antara pemilih di Bali merupakan jajaran penyelenggara pemilu di berbagai tingkatan. Untuk itu, kata John Darmawan, target partisipasi pemilih sejumlah 83 persen ini sudah diperhitungankan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang ada. 7 ol1