Fraksi Golkar, Demokrat, Gerindra Kecewa

GIANYAR, NusaBali

Pencairan hibah bantuan sosial (bansos) di Kabupaten Gianyar dinilai tak beres. Indikasinya, bansos yang dicairkan partai penguasa mengucur deras. Sementara hibah bansos yang difasilitasi partai lain tak jelas, kemungkinan besar tidak terealisasi. Anggota DPRD Gianyar dari Fraksi Golkar, Fraksi Demokrat, dan Fraksi Gerindra kecewa atas tidak beresnya pencairan hibah bansos ini.

Wakil Ketua DPRD Gianyar Ida Bagus Gaga Adi Saputra, I Made Suteja, I Made Togog, I Wayan Arjono, Wayan Gede Sudarta, IGN Supriadi, dan Gusti Agung Kapidada menggelar rembuk membahas hibah bansos, Senin (25/12). Seharusnya pada bulan April 2023 hibah bansos sudah cair. Namun hingga saat ini tidak ada kejelasan. Semua SKPD terkait terkesan lepas tangan bahkan saling lempar. Ida Bagus Adi Saputra yang akrab disapa Gus Gaga menjelaskan, awal November 2023 dalam beberapa kali rapat kerja antara DPRD dengan eksekutif menyepakati seluruh hibah bansos yang difasilitasi anggota DPRD akan dicairkan secara bertahap. Kesepakatannya cair pada bulan November dan Desember. 

Sesuai laporan Sekda saat itu, telah tersedia dana. Pj Bupati Gianyar Dewa Tagel Wirasa secara tegas pada forum raker menginstruksikan kepada SKPD terkait agar hari itu juga menuntaskan proses pencairan hibah bansos. Proposal yang belum diverifikasi agar segera diverifikasi. Yang sudah diverifikasi agar diproses ke tahapan NPHD dan SPM untuk dicairkan. “Tapi faktanya tidak ada progress yang berarti,” keluh Gus Gaga. Selanjutnya pada rapat kerja sebelum Paripurna Penetapan APBD Perubahan 2023 kembali Pj Bupati mengingatkan dan menginstruksikan agar proses pencairan hibah bansos dikerjakan. “Berselang beberapa setelahnya, kami bersama-sama menemui saudara Pj Bupati untuk menyampaikan hal itu,” ungkap Gus Gaga. 

Menurut Gus Gaga, Pj Bupati kembali berjanji dan memerintahkan jajarannya untuk mengerjakan. Dikatakan, pencairan hibah bansos dilakukan hingga tanggal 31 Desember. “Sekarang tinggal beberapa hari saja. Tapi, lagi-lagi belum ada kejelasan,” ujar Gus Gaga. Hampir semua anggota dewan mencoba komunikasi dengan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimta) dan Dinas Kebudayaan. Namun mereka dilempar ke Kabag Kesra. Alasannya, semua yang diproses berdasarkan list yang dikirim oleh Kabag Kesra. “Setelah kami hubungi Kabag Kesra, jawabannya klise, kami akan cek,” beber Gus Gaga. 

Anggota dewan ini mengaku telah kehilangan kesabaran dan merasakan ada ketidakberesan. Mereka kasihan kepada masyarakat pemohon yang berkali-kali bolak balik diminta melengkapi persyaratan administrasi proposal. Anggota fraksi non PDIP ini merasakan ada ketidakadilan, karena banyak hibah bansos yang difasilitasi anggota dewan lain sudah cair. Menurut Gus Gaga, ada 2 kemungkinan yang patut diduga. “Bisa saja semua kondisi ini sudah sepengetahuan saudara Pj Bupati. Atau, Pj Bupati sejatinya benar-benar telah memerintahkan untuk dikerjakan oleh para pejabat terkait, namun perintah itu diabaikan,” prediksi Gus Gaga. 

Para anggota dewan ini berharap Pj Bupati terbuka terhadap masalah ini, apa yang sebenarnya terjadi. Mereka berharap hentikan tindakan diskriminatif terhadap kelompok masyarakat pemohon hibah bansos. Karena hibah bansos yang difasilitasi dewan merupakan representasi dan bagian dari pokok-pokok pikiran yang dirumuskan oleh masing-masing anggota dewan. Fasilitasi hibah bansos merupakan bagian dari hak dan kewajiban konstitusional dewan. Mereka mengaku sangat kecewa atas kinerja Pj Bupati beserta jajarannya. Mereka berharap hibah bansos tidak didasari tendensi politik untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu. Sebab saat ini sedang dalam tahun politik. 

Netralitas Pj Bupati dan jajaran patut dipertanyakan jika ada indikasi seperti itu. “Atas nama masyarakat pemohon, kami tetap minta kepastian saudara Pj Bupati untuk pencairan hingga akhir bulan Desember ini,” tegas Made Togog. Sementara Sekda Gianyar I Dewa Alit Mudiarta menampik dugaan tidak beresnya pencairan hibah bansos. Dewa Alit menegaskan tidak ada muatan politik dalam pencairan hibah bansos. Bahwa hibah bansos ini tidak ada istilah milik anggota DPRD a atau b, semua hibah bansos milik masyarakat. Dalam proses pencairannya, kata Dewa Alit, ada skala prioritas. 

Dalam skala priotitas ini, hibah bansos masuk dalam prioritas terakhir. Yang utama adalah anggaran yang bersifat wajib, sertifikasi guru, insentif sulinggih, bagi hasil, gaji, dan lain-lain. Pencairan hibah bansos juga berpatokan pada kemampuan pendapatan asli daerah (PAD). “Target PAD kita Rp 1,7 triliun, namun realisasinya Rp 1,4 triliun, sehingga tak semua belanja bisa cair termasuk hibah bansos,” jelas Dewa Alit. Menurut Dewa Alit, anggota DPRD Gianyar ada yang memfasilitasi permohonan masyarakat. Tapi dia tidak mengetahui secara pasti, siapa-siapa yang memfasilitasi tersebut. 

Sekda Gianyar menegaskan, tidak benar tak mencairkan hibah bansos yang difasilitasi anggota DPRD tertentu. “Data yang saya dapat dari OPD pengampu hibah, 63% sudah cair dari Rp 228 miliar, sekitar Rp 83 miliar yang belum cair. Mungkin yang belum cair administrasinya ada yang kurang. Jika memang ada seperti itu, harus diusulkan pada APBD Induk 2025 karena untuk APBD 2024 sudah ketok palu,” beber Dewa Alit. 7 nvi