Dewan Sebut Eksekutif Bohong

GIANYAR, NusaBali

Tanggapan Sekda Gianyar Dewa Gede Alit Mudiarta dan Bupati Gianyar periode 2018-2023 Made Agus Mahayastra soal pencairan hibah bantuan sosial (bansos) tanpa muatan politik disebut bohong besar. Jawaban eksekutif dinilai normatif, klise, justru menunjukkan keberpihakan secara politis. “Bohong besar bansos tidak cair karena kurang lengkapnya administrasi. Faktanya sudah banyak yang tahap NPHD (naskah perjanjian hibah daerah) dan pemohon telah buka rekening sesuai arahan SKPD,” ungkap anggota Fraksi Golkar DPRD Gianyar I Made Togog, Rabu (27/12). 

Made Togog memahami skala prioritas dalam perencanaan, penganggaran, dan eksekusinya. Namun penjelasan Sekda Dewa Alit Mudiarta dinilai tidak fair. “Kami sangat paham mandatory spending merupakan skala prioritas utama yang tak boleh diganggu gugat seperti halnya pada bidang kesehatan, pendidikan, dan bidang lain sesuai amanat Undang-undang. Sekda tidak fair, mestinya jujur menjelaskan indikator skala prioritas itu apa saja,” ujar Made Togog.

Menurut Made Togog, perbandingannya harus jelas. Bandingkan hibah bansos yang difasilitasi bupati (eksekutif) dengan legislatif dan antara anggota Dewan satu dengan lainnya. “Benar bahwa dalam perspektif penyusunan APBD secara formal tidak ada istilah dan pembedaan antara hibah bansos yang difasilitasi oleh bupati dan antara anggota DPRD, tetapi secara faktual dan politis, itu semua tak bisa dipungkiri keberadaannya,” beber Made Togog. Bukti-bukti faktual pencairan hibah bansos yang didominasi partai penguasa cukup mudah ditemukan di depan balai banjar. 

Bahkan ukuran baliho yang mencantumkan nominal bansos berikut wajah fasilitator tertampang nyata. “Jika Sekda kekeh pada pendiriannya, coba cek, banyak di depan balai banjar ada baliho atau banner yang terpasang berisi foto dan kalimat terimakasih kepada Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Bapak Anggota Dewan atas hibah wantilan senilai sekian rupiah… bla… bla …bla… Berani Sekda membantah tu bukan hibah bansos yang difasilitasi oleh bupati atau anggota DPRD?” tantang Made Togog.  

Sebelumnya diberitakan, pencairan hibah bantuan sosial di Kabupaten Gianyar dinilai ada yang tak beres. Hibah bansos yang difasilitasi partai penguasa mengucur deras. Sedangkan hibah bansos yang difasilitasi non partai penguasa kemungkinan besar tak terealisasi. Kekecewaan atas tidak beresnya pencairan hibah bansos ini dirasakan oleh sejumlah anggota DPRD Gianyar dari Fraksi Golkar, Demokrat, dan Gerindra. Sekda Gianyar  I Dewa Alit Mudiarta saat dikonfirmasi menampik dugaan tidak beresnya pencairan hibah bansos. Dewa Alit menegaskan tidak ada muatan politik dalam pencairan hibah bansos. Dalam pencairannya, ada skala prioritas. 

Dalam skala priotitas ini, hibah bansos masuk dalam prioritas terakhir. Yang utama adalah anggaran yg bersifat wajib, sertifikasi guru, insentif sulinggih, bagi hasil, gaji, dan lain-lain. Terkait pencairan hibah bansos ini juga berpatokan pada kemampuan pendapatan asli daerah (PAD). “Target PAD kita Rp 1,7 triliun, namun realisasinya Rp 1,4 triliun sehingga tak semua belanja bisa cair termasuk hibah bansos,” jelasDewa Alit. 7 nvi