Jokowi Ingatkan, Keteledoran Teknis Pemilu Implikasi Politis
Konsolidasi Nasional Kesiapan Pemilu 2024
JAKARTA, NusaBali - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan kepada seluruh komponen penyelenggara Pemilu 2024 agar menghindari keteledoran teknis yang bisa berimplikasi politis, sehingga mengganggu kondusivitas negara.
Pernyataan itu dikemukakan Presiden Jokowi saat menyampaikan arahan kepada 6.183 peserta dari kalangan petugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) se-Indonesia dalam agenda Rapat Konsolidasi Nasional 2023 Dalam Rangka Kesiapan Pemilu 2024, di Istora Senayan Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta, Sabtu (30/12/2023).
“Hati-hati mengenai ini, hal-hal yang kecil harus kita perhatikan secara detail sebab keteledoran teknis bisa berimplikasi politis, bisa berimplikasi politik bisa merembet ke mana-mana,” katanya.
Pada kesempatan itu Presiden mengingatkan bahwa era yang serba digital menjadi tantangan yang harus disikapi setiap penyelenggara pemilu untuk menghindari ketidakcermatan layanan yang dapat mengganggu legitimasi hasil pemilu.
“Jaminan keandalan sistem informasi dan perangkat-perangkat penunjang pemilu harus berfungsi dengan baik, harus transparan, terbuka, jangan sampai terjadi peretasan, hati-hati mengenai ini. Sekali karena ini bisa berimplikasi politis, bisa berimplikasi politik,” tandasnya.
Dikatakan Jokowi, Pemilu 2024 sebagai perintah undang-undang memiliki tantangan yang sangat kompleks, tapi harus tetap dijalankan dengan sebaik-baiknya melalui kepastian tata kelola yang baik hingga kesiapan petugas dalam menjalankan tugasnya.
Menurut Jokowi ketersediaan dan distribusi logistik perlu diperhatikan dengan baik, termasuk dukungan kesiapan sistem dan teknologinya.
“Jangan sampai ada yang tercecer satupun semuanya harus baik, dan tidak boleh ada yang salah, termasuk aspek teknis-nya,” ucapnya.
Jokowi kembali mengingatkan tentang pentingnya menjaga netralitas petugas KPU, Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI-Polri, demi pemilu yang berjalan jujur dan adil.
“Tapi aparat negara harus mendukung tugas penyelenggaraan pemilu, misalnya, bantuan pengiriman logistik ke tempat-tempat yang sulit dan wilayah-wilayah terluar yang tidak bisa dilakukan oleh kita, bisa dibantu oleh aparat negara baik TNI maupun Polri," ujarnya.
Presiden juga mengatakan sikap netral seluruh jajaran KPU penting untuk dilaksanakan demi menjaga legitimasi hasil Pemilu 2024.
“KPU juga betul-betul netral, tidak memihak. Bertindak sesuai aturan saja, KPU bisa dicurigai, apalagi KPU mencoba untuk melenceng dari aturan,” kata dia.
Dia mengajak seluruh komponen masyarakat untuk proaktif mengawasi netralitas KPU demi mencapai legitimasi hasil pemilu. "Ini yang harus kita jaga bersama-sama, jangan sampai terjadi. Ini bisa berbahaya bagi KPU dan legitimasi pemilu kita," katanya.
Selain itu, kata dia, KPU juga harus memastikan setiap warga negara yang mempunyai hak pilih bisa menggunakan haknya secara baik, secara langsung, bebas rahasia, dan tanpa diskriminasi.
Di hadapan sekitar 6.183 peserta kegiatan, dia menyebut KPU dan Badan Pengawas Pemilu memiliki tanggung jawab mencerahkan pemilih untuk menghasilkan pemilih yang cerdas. "Layani semuanya. Kita harus mengajak para pemilih menjadi pemilih yang cerdas, jangan percaya yang namanya hoaks, apalagi yang bisa menyulut konflik dan perpecahan," katanya.
Dia bilang pendidikan politik harus dilakukan secara masif tidak saja mengedukasi tentang tahapan pemilu, tetapi juga mengajak masyarakat memilih dan menjadi pemilih yang cerdas.
“Saya yakin KPU mampu menjalankan tugas dengan baik. Pemerintah mendukung sepenuhnya agenda kerja KPU agar pemilu berjalan dengan jujur dan adil, pemilu berjalan dengan baik sukses dan lancar," ujarnya.
Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua KPU Hasyim Asy'ari beserta jajaran, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung Burhanuddin, hingga sejumlah perwakilan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari mengatakan proses penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) di Indonesia menjadi yang paling rumit di dunia.
“Walaupun ada India dengan jumlah pemilih yang lebih besar dan Amerika Serikat yang punya pemilu lebih besar, tetapi pemilu di Indonesia sering dinilai sebagai the most complicated election in the world. Jadi, dianggap sebagai pemilu yang paling rumit di dunia,” kata Hasyim usai menghadiri rapat konsolidasi tersebut.
Hasyim menjelaskan durasi pemungutan suara pemilu di Indonesia juga yang paling singkat di dunia, karena hanya dilakukan selama enam jam atau mulai pukul 07.00 hingga 13.00.
Dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 di luar negeri, lanjut Hasyim, KPU sudah mengarahkan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) sekaligus kantor perwakilan KPU setempat untuk mengundang duta besar dari negara-negara sahabat guna menyaksikan proses pemungutan suara.
KPU juga mengundang perwakilan dari negara-negara sahabat dalam program kunjungan pemilu (election visit) untuk menyaksikan secara langsung proses pemungutan suara di tempat pemungutan suara (TPS).
“Ini penting untuk kami lakukan dalam rangka menunjukkan bahwa Indonesia ini adalah salah satu negara demokrasi terbesar di dunia,” tambahnya.
Oleh sebab itu, dia mengingatkan kepada seluruh jajarannya yang bertugas dari pusat hingga tingkat desa dan kelurahan untuk bekerja secara profesional, transparan, akuntabel, dan berintegritas dalam meningkatkan kualitas layanan kepada pemilih.
“Kami ingin menyampaikan pesan kepada teman-teman KPU provinsi, KPU kabupaten dan kota, beserta jajaran diteruskan di tingkat TPK, PPS, dan TPPS, agar bisa bekerja secara profesional, transparan, akuntabel, dan meningkatkan kualitas layanan kepada pemilih untuk menggunakan hak pilih dan juga peserta pemilu dalam berkompetisi,” ujar Hasyim.
Hasyim mengatakan sikap transparan dan profesional tersebut akan membantu para petugas penyelenggara pemilu dalam rangka meningkatkan kualitas layanan kepada para pemilih untuk menggunakan hak pilih dan juga peserta Pemilu 2024 untuk berkompetisi.
Selain itu, setiap petugas diharapkan menjaga integritas. Apabila petugas mengalami kesulitan atau situasi darurat yang tidak bisa diselesaikan sendiri, maka Hasyim meminta petugas segera meneruskan kejadian tersebut ke tingkat pusat untuk diselesaikan.
“Kami minta segera melapor kepada KPU kabupaten dan kota untuk dilaporkan ke KPU provinsi dan juga dilaporkan pada KPU pusat, sehingga bisa diatasi, dicarikan jalan keluar," kata Hasyim.
Hasyim mengatakan KPU telah bekerja sama dengan Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memperkuat tata kelola sistem teknologi informasi (IT) di KPU.”Sistem IT KPU untuk layanan kepemiluan, kami didukung oleh beberapa kampus yang memang membangun sistem informasi tersebut. Demikian juga, kami didukung oleh satuan-satuan pemerintah yang menjadi satu gugus tugas yang memberikan dukungan kepada KPU dalam rangka untuk penguatan tata kelola sistem informasi di KPU," ujar Hasyim.
Menanggapi banyaknya petugas KPPS Pemilu 2019 yang kelelahan hingga meninggal dunia, Hasyim menuturkan pihaknya sudah melakukan evaluasi dari peristiwa tersebut.
“Jadi, Pemilu 2019 kemarin memang benar ada sekitar 800-an, detailnya saya agak lupa, petugas yang kelelahan, dan sampai ada yang meninggal dunia. Itu sudah kami evaluasi,” kata Hasyim.
Hasil temuan KPU menunjukkan bahwa sebagian besar petugas KPPS yang meninggal pada Pemilu 2019 berusia di atas 50 tahun dan memiliki penyakit penyerta atau komorbid.
Berdasarkan penelitian Kementerian Kesehatan, Universitas Gadjah Mada (UGM) Jogjakarta, dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), tiga penyakit komorbid terbanyak yang diderita petugas KPPS Pemilu 2019 ialah tekanan darah tinggi, serangan jantung, dan diabetes.
“Itu sudah kami lakukan evaluasi dan sudah kami gunakan waktu pilkada saat pandemi Covid-19," tambah Hasyim.
Berkaca dari pengalaman tersebut, KPU lantas memperketat seleksi melalui syarat batas usia calon petugas KPPS Pemilu 2024 yakni maksimal 55 tahun, serta dipastikan dalam kondisi sehat dan tidak memiliki komorbid berat.
Hasyim menambahkan baik pemerintah pusat maupun daerah sama-sama telah memberikan dukungan untuk memastikan para petugas KPPS tidak akan kelelahan hebat selama penyelenggaraan Pemilu 2024 berlangsung.
Salah satunya ialah melalui Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek).
“Instruksi tersebut sudah ditujukan kepada sejumlah menteri dan semua kepala daerah, gubernur, bupati, walikota. Jadi, salah satu segmen ketenagakerjaan yang diinstruksikan presiden untuk mendapatkan jaminan sosial adalah penyelenggara pemilu ini," ujar Hasyim.
Pada Pemilu 2019, di Kemenkes tercatat sebanyak 895 petugas KPPS dinyatakan meninggal dunia dan 5.175 petugas lainnya sakit di 28 provinsi. Provinsi dengan jumlah petugas KPPS meninggal saat itu terbanyak berada di Jawa Barat.
Sejumlah faktor yang menyebabkan petugas mengalami hal tersebut di antaranya adalah beban kerja cukup berat, kelelahan, hingga memiliki penyakit penyerta. 7 ant
“Hati-hati mengenai ini, hal-hal yang kecil harus kita perhatikan secara detail sebab keteledoran teknis bisa berimplikasi politis, bisa berimplikasi politik bisa merembet ke mana-mana,” katanya.
Pada kesempatan itu Presiden mengingatkan bahwa era yang serba digital menjadi tantangan yang harus disikapi setiap penyelenggara pemilu untuk menghindari ketidakcermatan layanan yang dapat mengganggu legitimasi hasil pemilu.
“Jaminan keandalan sistem informasi dan perangkat-perangkat penunjang pemilu harus berfungsi dengan baik, harus transparan, terbuka, jangan sampai terjadi peretasan, hati-hati mengenai ini. Sekali karena ini bisa berimplikasi politis, bisa berimplikasi politik,” tandasnya.
Dikatakan Jokowi, Pemilu 2024 sebagai perintah undang-undang memiliki tantangan yang sangat kompleks, tapi harus tetap dijalankan dengan sebaik-baiknya melalui kepastian tata kelola yang baik hingga kesiapan petugas dalam menjalankan tugasnya.
Menurut Jokowi ketersediaan dan distribusi logistik perlu diperhatikan dengan baik, termasuk dukungan kesiapan sistem dan teknologinya.
“Jangan sampai ada yang tercecer satupun semuanya harus baik, dan tidak boleh ada yang salah, termasuk aspek teknis-nya,” ucapnya.
Jokowi kembali mengingatkan tentang pentingnya menjaga netralitas petugas KPU, Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI-Polri, demi pemilu yang berjalan jujur dan adil.
“Tapi aparat negara harus mendukung tugas penyelenggaraan pemilu, misalnya, bantuan pengiriman logistik ke tempat-tempat yang sulit dan wilayah-wilayah terluar yang tidak bisa dilakukan oleh kita, bisa dibantu oleh aparat negara baik TNI maupun Polri," ujarnya.
Presiden juga mengatakan sikap netral seluruh jajaran KPU penting untuk dilaksanakan demi menjaga legitimasi hasil Pemilu 2024.
“KPU juga betul-betul netral, tidak memihak. Bertindak sesuai aturan saja, KPU bisa dicurigai, apalagi KPU mencoba untuk melenceng dari aturan,” kata dia.
Dia mengajak seluruh komponen masyarakat untuk proaktif mengawasi netralitas KPU demi mencapai legitimasi hasil pemilu. "Ini yang harus kita jaga bersama-sama, jangan sampai terjadi. Ini bisa berbahaya bagi KPU dan legitimasi pemilu kita," katanya.
Selain itu, kata dia, KPU juga harus memastikan setiap warga negara yang mempunyai hak pilih bisa menggunakan haknya secara baik, secara langsung, bebas rahasia, dan tanpa diskriminasi.
Di hadapan sekitar 6.183 peserta kegiatan, dia menyebut KPU dan Badan Pengawas Pemilu memiliki tanggung jawab mencerahkan pemilih untuk menghasilkan pemilih yang cerdas. "Layani semuanya. Kita harus mengajak para pemilih menjadi pemilih yang cerdas, jangan percaya yang namanya hoaks, apalagi yang bisa menyulut konflik dan perpecahan," katanya.
Dia bilang pendidikan politik harus dilakukan secara masif tidak saja mengedukasi tentang tahapan pemilu, tetapi juga mengajak masyarakat memilih dan menjadi pemilih yang cerdas.
“Saya yakin KPU mampu menjalankan tugas dengan baik. Pemerintah mendukung sepenuhnya agenda kerja KPU agar pemilu berjalan dengan jujur dan adil, pemilu berjalan dengan baik sukses dan lancar," ujarnya.
Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua KPU Hasyim Asy'ari beserta jajaran, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung Burhanuddin, hingga sejumlah perwakilan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari mengatakan proses penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) di Indonesia menjadi yang paling rumit di dunia.
“Walaupun ada India dengan jumlah pemilih yang lebih besar dan Amerika Serikat yang punya pemilu lebih besar, tetapi pemilu di Indonesia sering dinilai sebagai the most complicated election in the world. Jadi, dianggap sebagai pemilu yang paling rumit di dunia,” kata Hasyim usai menghadiri rapat konsolidasi tersebut.
Hasyim menjelaskan durasi pemungutan suara pemilu di Indonesia juga yang paling singkat di dunia, karena hanya dilakukan selama enam jam atau mulai pukul 07.00 hingga 13.00.
Dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 di luar negeri, lanjut Hasyim, KPU sudah mengarahkan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) sekaligus kantor perwakilan KPU setempat untuk mengundang duta besar dari negara-negara sahabat guna menyaksikan proses pemungutan suara.
KPU juga mengundang perwakilan dari negara-negara sahabat dalam program kunjungan pemilu (election visit) untuk menyaksikan secara langsung proses pemungutan suara di tempat pemungutan suara (TPS).
“Ini penting untuk kami lakukan dalam rangka menunjukkan bahwa Indonesia ini adalah salah satu negara demokrasi terbesar di dunia,” tambahnya.
Oleh sebab itu, dia mengingatkan kepada seluruh jajarannya yang bertugas dari pusat hingga tingkat desa dan kelurahan untuk bekerja secara profesional, transparan, akuntabel, dan berintegritas dalam meningkatkan kualitas layanan kepada pemilih.
“Kami ingin menyampaikan pesan kepada teman-teman KPU provinsi, KPU kabupaten dan kota, beserta jajaran diteruskan di tingkat TPK, PPS, dan TPPS, agar bisa bekerja secara profesional, transparan, akuntabel, dan meningkatkan kualitas layanan kepada pemilih untuk menggunakan hak pilih dan juga peserta pemilu dalam berkompetisi,” ujar Hasyim.
Hasyim mengatakan sikap transparan dan profesional tersebut akan membantu para petugas penyelenggara pemilu dalam rangka meningkatkan kualitas layanan kepada para pemilih untuk menggunakan hak pilih dan juga peserta Pemilu 2024 untuk berkompetisi.
Selain itu, setiap petugas diharapkan menjaga integritas. Apabila petugas mengalami kesulitan atau situasi darurat yang tidak bisa diselesaikan sendiri, maka Hasyim meminta petugas segera meneruskan kejadian tersebut ke tingkat pusat untuk diselesaikan.
“Kami minta segera melapor kepada KPU kabupaten dan kota untuk dilaporkan ke KPU provinsi dan juga dilaporkan pada KPU pusat, sehingga bisa diatasi, dicarikan jalan keluar," kata Hasyim.
Hasyim mengatakan KPU telah bekerja sama dengan Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memperkuat tata kelola sistem teknologi informasi (IT) di KPU.”Sistem IT KPU untuk layanan kepemiluan, kami didukung oleh beberapa kampus yang memang membangun sistem informasi tersebut. Demikian juga, kami didukung oleh satuan-satuan pemerintah yang menjadi satu gugus tugas yang memberikan dukungan kepada KPU dalam rangka untuk penguatan tata kelola sistem informasi di KPU," ujar Hasyim.
Menanggapi banyaknya petugas KPPS Pemilu 2019 yang kelelahan hingga meninggal dunia, Hasyim menuturkan pihaknya sudah melakukan evaluasi dari peristiwa tersebut.
“Jadi, Pemilu 2019 kemarin memang benar ada sekitar 800-an, detailnya saya agak lupa, petugas yang kelelahan, dan sampai ada yang meninggal dunia. Itu sudah kami evaluasi,” kata Hasyim.
Hasil temuan KPU menunjukkan bahwa sebagian besar petugas KPPS yang meninggal pada Pemilu 2019 berusia di atas 50 tahun dan memiliki penyakit penyerta atau komorbid.
Berdasarkan penelitian Kementerian Kesehatan, Universitas Gadjah Mada (UGM) Jogjakarta, dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), tiga penyakit komorbid terbanyak yang diderita petugas KPPS Pemilu 2019 ialah tekanan darah tinggi, serangan jantung, dan diabetes.
“Itu sudah kami lakukan evaluasi dan sudah kami gunakan waktu pilkada saat pandemi Covid-19," tambah Hasyim.
Berkaca dari pengalaman tersebut, KPU lantas memperketat seleksi melalui syarat batas usia calon petugas KPPS Pemilu 2024 yakni maksimal 55 tahun, serta dipastikan dalam kondisi sehat dan tidak memiliki komorbid berat.
Hasyim menambahkan baik pemerintah pusat maupun daerah sama-sama telah memberikan dukungan untuk memastikan para petugas KPPS tidak akan kelelahan hebat selama penyelenggaraan Pemilu 2024 berlangsung.
Salah satunya ialah melalui Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek).
“Instruksi tersebut sudah ditujukan kepada sejumlah menteri dan semua kepala daerah, gubernur, bupati, walikota. Jadi, salah satu segmen ketenagakerjaan yang diinstruksikan presiden untuk mendapatkan jaminan sosial adalah penyelenggara pemilu ini," ujar Hasyim.
Pada Pemilu 2019, di Kemenkes tercatat sebanyak 895 petugas KPPS dinyatakan meninggal dunia dan 5.175 petugas lainnya sakit di 28 provinsi. Provinsi dengan jumlah petugas KPPS meninggal saat itu terbanyak berada di Jawa Barat.
Sejumlah faktor yang menyebabkan petugas mengalami hal tersebut di antaranya adalah beban kerja cukup berat, kelelahan, hingga memiliki penyakit penyerta. 7 ant
Komentar