MPP Kota Denpasar Bersolek, Pembagian Loket Instansi Vertikal Dilakukan Awal Januari
DENPASAR, NusaBali - Setelah rampung diperbaiki dan dibenahi, Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Denpasar di kawasan Lumintang, Denpasar Utara akan segera dibuka kembali. Namun, pelayanan mulai normal setelah Pemkot Denpasar melakukan pembagian loket untuk instansi vertikal yang membuka layanan di lokasi tersebut.
Dari pantauan, MPP yang sebelumnya hanya memiliki layanan loket sebelah barat kini sudah ditata dengan rapi. Sehingga, suasana layanan lebih bagus dan nyaman sesuai dengan layanan masing-masing yang dibuka.
Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kota Denpasar Komang Audi Berawijaya, Senin (1/1), mengemukakan perehaban MPP yang menelan anggaran Rp 1,8 miliar tersebut sudah rampung sejak Desember 2023.
Bahkan, ruangan MPP saat ini sudah mulai dibuka, sementara untuk layanannya masih menunggu pembagian loket untuk masing-masing instansi yang membuka layanan di tempat tersebut. “Sudah selesai, harusnya sudah buka tetapi karena instansi vertikal meminta Januari 2024 agar tidak mengganggu pelayanan akhir tahun. Jadi, kami baru pembagian loket awal Januari ini,” kata Audi.
Menurut Audi, instansi pemerintah dan instansi vertikal yang akan membuka layanan di MPP yakni Dinas PMPTSP Kota Denpasar yang menempatkan, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Bank BPD, Perundang-undangan Tirta Tohlangkir, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Perpajakan, BPJS Kesehatan, BPJS Tenaga Kerja. Ada juga Imigrasi, Taspen, BNN, Pertanahan, Bapenda, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Disperindag, Dinas Kesehatan, Satpol PP, dan Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kota Denpasar.
Audi mengatakan, proses pperehaban ini pertama kali dilakukan setelah gedung tersebut berdiri 12 tahun lalu dan pasca MPP diresmikan 5 tahun lalu oleh Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PAN dan RB pada 2018.
Proses perbaikan dilakukan berdasarkan kondisi MPP yang sudah harus direhab. Akan tetapi, karena kendala anggaran yang minim, perbaikan tidak bisa dilakukan maksimal. Perbaikan hanya dilakukan pada bagian tengah MPP meliputi lantai, atap, dan atap dak yang sudah mengalami kebocoran, meja pelayanan dan akses pintu masuk ke MPP.
Padahal, perbaikan perlu dilakukan keseluruhan, karena selama pembangunan gedung MPP, hingga sekarang belum pernah diperbaiki. Dengan adanya dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari Provinsi Bali, MPP bisa dilakukan perbaikan kendati masih sedikit. “Sebenarnya MPP itu gedungnya sudah berdiri 12 tahun lalu dan perlu perbaikan secara keseluruhan, tetapi kami hanya bisa lakukan sedikit, hanya di tengahnya saja karena anggara yang terbatas,” ucap Audi.
Menurut Audi, untuk perbaikan gedung MPP secara keseluruhan pihaknya mengajukan anggaran Rp 5,6 miliar sesuai dengan detail engineering design (DED), namun yang terealisasi hanya Rp 1,8 miliar. Realisasi tersebut saat ini dimanfaatkan untuk perbaikan kendati terbatas hanya di bagian tengah gedung MPP saja. 7 mis
Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kota Denpasar Komang Audi Berawijaya, Senin (1/1), mengemukakan perehaban MPP yang menelan anggaran Rp 1,8 miliar tersebut sudah rampung sejak Desember 2023.
Bahkan, ruangan MPP saat ini sudah mulai dibuka, sementara untuk layanannya masih menunggu pembagian loket untuk masing-masing instansi yang membuka layanan di tempat tersebut. “Sudah selesai, harusnya sudah buka tetapi karena instansi vertikal meminta Januari 2024 agar tidak mengganggu pelayanan akhir tahun. Jadi, kami baru pembagian loket awal Januari ini,” kata Audi.
Menurut Audi, instansi pemerintah dan instansi vertikal yang akan membuka layanan di MPP yakni Dinas PMPTSP Kota Denpasar yang menempatkan, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Bank BPD, Perundang-undangan Tirta Tohlangkir, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Perpajakan, BPJS Kesehatan, BPJS Tenaga Kerja. Ada juga Imigrasi, Taspen, BNN, Pertanahan, Bapenda, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Disperindag, Dinas Kesehatan, Satpol PP, dan Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kota Denpasar.
Audi mengatakan, proses pperehaban ini pertama kali dilakukan setelah gedung tersebut berdiri 12 tahun lalu dan pasca MPP diresmikan 5 tahun lalu oleh Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PAN dan RB pada 2018.
Proses perbaikan dilakukan berdasarkan kondisi MPP yang sudah harus direhab. Akan tetapi, karena kendala anggaran yang minim, perbaikan tidak bisa dilakukan maksimal. Perbaikan hanya dilakukan pada bagian tengah MPP meliputi lantai, atap, dan atap dak yang sudah mengalami kebocoran, meja pelayanan dan akses pintu masuk ke MPP.
Padahal, perbaikan perlu dilakukan keseluruhan, karena selama pembangunan gedung MPP, hingga sekarang belum pernah diperbaiki. Dengan adanya dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari Provinsi Bali, MPP bisa dilakukan perbaikan kendati masih sedikit. “Sebenarnya MPP itu gedungnya sudah berdiri 12 tahun lalu dan perlu perbaikan secara keseluruhan, tetapi kami hanya bisa lakukan sedikit, hanya di tengahnya saja karena anggara yang terbatas,” ucap Audi.
Menurut Audi, untuk perbaikan gedung MPP secara keseluruhan pihaknya mengajukan anggaran Rp 5,6 miliar sesuai dengan detail engineering design (DED), namun yang terealisasi hanya Rp 1,8 miliar. Realisasi tersebut saat ini dimanfaatkan untuk perbaikan kendati terbatas hanya di bagian tengah gedung MPP saja. 7 mis
Komentar