KPU ‘Larang’ Pakai Akronim dan Istilah Asing
Saat Debat Capres, KPU Tambah TV Penyelenggara Debat
Moderator juga akan menjalankan fungsi sebagai penegas bila ada penggunaan akronim/istilah asing saat debat tanpa mengurangi batas waktu yang ditentukan
JAKARTA, NusaBali
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI meminta kepada masing-masing tim sukses (Timses) agar para pasangan calon (Paslon) Calon Presiden-Calon Wakil Presiden (Capres-Cawapres) tidak lagi menggunakan akronim atau singkatan dan istilah asing saat debat Pilpres, termasuk pada debat ketiga yang digelar, Minggu (7/1) besok.
Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari telah menyarankan para paslon agar sedapat mungkin langsung menjelaskan bila terpaksa menggunakan singkatan maupun istilah asing yang belum familiar supaya gelaran debat dapat berjalan efektif. "Supaya calon yang akan berdebat itu menyampaikan kepanjangan kalau ada singkatan, atau istilah yang secara umum belum populer digunakan supaya debatnya efektif, tidak lagi menambah pertanyaan itu singkatan dari apa,” kata Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Jumat (5/1). Hasyim berharap para capres yang akan berdebat nanti dapat memberikan jawaban maupun mengajukan pertanyaan yang mudah dipahami oleh satu sama lain. Sementara pada kesempatan yang sama, anggota KPU RI August Mellaz menambahkan pihaknya telah menyepakati agar moderator juga menjalankan fungsi sebagai penegas bila nantinya ada penggunaan akronim atau istilah asing saat debat tanpa mengurangi batas waktu yang sudah ditentukan.
“Tapi kalau memang itu terjadi disepakati bahwa moderator akan menjalankan fungsi untuk mempertegas terkait dengan akronim ataupun istilah tanpa mengurangi waktu setiap paslon pada saat debat, itu sudah clear,” jelas Mellaz.
Ia mengatakan kesepakatan itu menjadi salah satu hasil evaluasi KPU bersama dengan timses paslon maupun stasiun televisi penyelenggara terkait gelaran debat pilpres kedua yang mempertemukan para cawapres pada, Jumat (22/12/2023) lalu.
Terkait panelis, KPU RI menjamin integritas dan independensi kesebelas (11) panelis yang telah ditunjuk pada setiap gelaran debat pilpres, termasuk pada debat pilpres ketiga yang akan mempertemukan para calon presiden (capres) untuk kedua kalinya.
Ketua KPU Hasyim Asy'ari menyampaikan pernyataan tersebut guna menjawab polemik terkait dua panelis pada debat pilpres ketiga yang berasal dari Universitas Pertahanan (Unhan) dan terafiliasi di bawah Kementerian Pertahanan. Sebagaimana diketahui, Kementerian Pertahanan sampai saat ini masih dipimpin oleh calon presiden nomor urut dua, yaitu Prabowo Subianto. "Panelis ini bisa berasal dari berbagai macam kelembagaan, tapi kami meyakini beliau-beliau ini punya kapasitas, punya integritas akademik yang dijaga atau dipertahankan,” kata Hasyim.
Hasyim menambahkan berbagai hal yang berkaitan dengan panelis, termasuk asal lembaga atau institusi telah disampaikan kepada masing-masing tim sukses paslon maupun stasiun televisi penyelenggara dalam rapat persiapan debat. Bukan hanya itu, ia juga menjelaskan setiap pertanyaan yang telah dibuat oleh kesebelas panelis nantinya diambil dengan mekanisme undi secara bertingkat oleh para capres guna menjamin transparansi dan independensi gelaran debat.
Karena itu, ia meminta semua pihak tidak meragukan independensi dan netralitas kesebelas panelis. Ditambahkan anggota KPU RI August Mellaz, kesebelas panelis juga telah menandatangani pakta integritas dan sederet pertanyaan analisis guna memastikan para panelis tidak menjadi bagian dari timses salah satu paslon. “Saya ingin menegaskan lagi untuk urusan panelis debat ketiga ini, mereka memang kita cari, kita konfirmasi berdasarkan kualifikasi kompetensi dan latar belakang yang sesuai dengan tema debat ketiga,” jelas Mellaz.
KPU RI juga menambahkan hak siar kepada Garuda TV untuk ikut menayangkan gelaran debat ketiga Pilpres 2024 yang akan mempertemukan ketiga calon presiden untuk kedua kalinya pada hari Minggu (7/1) besok. Penambahan Garuda TV sebagai televisi penyelenggara debat ketiga untuk mengakomodasi masukan dari berbagai pihak, khususnya tim sukses pasangan calon presiden/wakil presiden yang akan berdebat.
"Tentang media televisi, KPU ini 'kan sebagai penyelenggara pemilu merespons berbagai masukan dari berbagai pihak, terutama tim pasangan calon, sehingga termasuk perubahan komposisi televisi penyelenggara," kata Hasyim Asy'ari. Hasyim mengatakan bahwa penambahan satu televisi penyelenggara debat tersebut sudah melewati sederet pembicaraan dan pertimbangan, baik dengan timses maupun MNC Group yang semula menjadi satu-satunya televisi penyelenggara debat ketiga pilpres.
Sebelumnya, Rabu (3/1), Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Nusron Wahid, menjelaskan bahwa TKN mengirimkan surat keberatan ke KPU terkait dengan stasiun televisi swasta penyelenggara debat ketiga pilpres yang hanya diberikan kepada MNC Group semata. Pada kesempatan yang berbeda, Calon Wakil Presiden RI Muhaimin Iskandar juga meminta KPU agar memastikan televisi swasta yang memegang hak siar penyelenggaraan debat ketiga adalah pihak yang dapat menjaga independensinya.
Oleh karena itu, debat yang akan diselenggarakan di Istora Senayan pada tanggal 7 Januari 2024 tersebut akan ditayangkan di Garuda TV serta jaringan MNC Group, yakni MNC TV, RCTI, Global TV, dan iNews TV mulai pukul 19.00 WIB atau pukul 20.00 Wita. Adapun debat ketiga pilpres tersebut akan mengangkat tema seputar pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, geopolitik, dan politik luar negeri. 7 ant
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI meminta kepada masing-masing tim sukses (Timses) agar para pasangan calon (Paslon) Calon Presiden-Calon Wakil Presiden (Capres-Cawapres) tidak lagi menggunakan akronim atau singkatan dan istilah asing saat debat Pilpres, termasuk pada debat ketiga yang digelar, Minggu (7/1) besok.
Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari telah menyarankan para paslon agar sedapat mungkin langsung menjelaskan bila terpaksa menggunakan singkatan maupun istilah asing yang belum familiar supaya gelaran debat dapat berjalan efektif. "Supaya calon yang akan berdebat itu menyampaikan kepanjangan kalau ada singkatan, atau istilah yang secara umum belum populer digunakan supaya debatnya efektif, tidak lagi menambah pertanyaan itu singkatan dari apa,” kata Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Jumat (5/1). Hasyim berharap para capres yang akan berdebat nanti dapat memberikan jawaban maupun mengajukan pertanyaan yang mudah dipahami oleh satu sama lain. Sementara pada kesempatan yang sama, anggota KPU RI August Mellaz menambahkan pihaknya telah menyepakati agar moderator juga menjalankan fungsi sebagai penegas bila nantinya ada penggunaan akronim atau istilah asing saat debat tanpa mengurangi batas waktu yang sudah ditentukan.
“Tapi kalau memang itu terjadi disepakati bahwa moderator akan menjalankan fungsi untuk mempertegas terkait dengan akronim ataupun istilah tanpa mengurangi waktu setiap paslon pada saat debat, itu sudah clear,” jelas Mellaz.
Ia mengatakan kesepakatan itu menjadi salah satu hasil evaluasi KPU bersama dengan timses paslon maupun stasiun televisi penyelenggara terkait gelaran debat pilpres kedua yang mempertemukan para cawapres pada, Jumat (22/12/2023) lalu.
Terkait panelis, KPU RI menjamin integritas dan independensi kesebelas (11) panelis yang telah ditunjuk pada setiap gelaran debat pilpres, termasuk pada debat pilpres ketiga yang akan mempertemukan para calon presiden (capres) untuk kedua kalinya.
Ketua KPU Hasyim Asy'ari menyampaikan pernyataan tersebut guna menjawab polemik terkait dua panelis pada debat pilpres ketiga yang berasal dari Universitas Pertahanan (Unhan) dan terafiliasi di bawah Kementerian Pertahanan. Sebagaimana diketahui, Kementerian Pertahanan sampai saat ini masih dipimpin oleh calon presiden nomor urut dua, yaitu Prabowo Subianto. "Panelis ini bisa berasal dari berbagai macam kelembagaan, tapi kami meyakini beliau-beliau ini punya kapasitas, punya integritas akademik yang dijaga atau dipertahankan,” kata Hasyim.
Hasyim menambahkan berbagai hal yang berkaitan dengan panelis, termasuk asal lembaga atau institusi telah disampaikan kepada masing-masing tim sukses paslon maupun stasiun televisi penyelenggara dalam rapat persiapan debat. Bukan hanya itu, ia juga menjelaskan setiap pertanyaan yang telah dibuat oleh kesebelas panelis nantinya diambil dengan mekanisme undi secara bertingkat oleh para capres guna menjamin transparansi dan independensi gelaran debat.
Karena itu, ia meminta semua pihak tidak meragukan independensi dan netralitas kesebelas panelis. Ditambahkan anggota KPU RI August Mellaz, kesebelas panelis juga telah menandatangani pakta integritas dan sederet pertanyaan analisis guna memastikan para panelis tidak menjadi bagian dari timses salah satu paslon. “Saya ingin menegaskan lagi untuk urusan panelis debat ketiga ini, mereka memang kita cari, kita konfirmasi berdasarkan kualifikasi kompetensi dan latar belakang yang sesuai dengan tema debat ketiga,” jelas Mellaz.
KPU RI juga menambahkan hak siar kepada Garuda TV untuk ikut menayangkan gelaran debat ketiga Pilpres 2024 yang akan mempertemukan ketiga calon presiden untuk kedua kalinya pada hari Minggu (7/1) besok. Penambahan Garuda TV sebagai televisi penyelenggara debat ketiga untuk mengakomodasi masukan dari berbagai pihak, khususnya tim sukses pasangan calon presiden/wakil presiden yang akan berdebat.
"Tentang media televisi, KPU ini 'kan sebagai penyelenggara pemilu merespons berbagai masukan dari berbagai pihak, terutama tim pasangan calon, sehingga termasuk perubahan komposisi televisi penyelenggara," kata Hasyim Asy'ari. Hasyim mengatakan bahwa penambahan satu televisi penyelenggara debat tersebut sudah melewati sederet pembicaraan dan pertimbangan, baik dengan timses maupun MNC Group yang semula menjadi satu-satunya televisi penyelenggara debat ketiga pilpres.
Sebelumnya, Rabu (3/1), Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Nusron Wahid, menjelaskan bahwa TKN mengirimkan surat keberatan ke KPU terkait dengan stasiun televisi swasta penyelenggara debat ketiga pilpres yang hanya diberikan kepada MNC Group semata. Pada kesempatan yang berbeda, Calon Wakil Presiden RI Muhaimin Iskandar juga meminta KPU agar memastikan televisi swasta yang memegang hak siar penyelenggaraan debat ketiga adalah pihak yang dapat menjaga independensinya.
Oleh karena itu, debat yang akan diselenggarakan di Istora Senayan pada tanggal 7 Januari 2024 tersebut akan ditayangkan di Garuda TV serta jaringan MNC Group, yakni MNC TV, RCTI, Global TV, dan iNews TV mulai pukul 19.00 WIB atau pukul 20.00 Wita. Adapun debat ketiga pilpres tersebut akan mengangkat tema seputar pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, geopolitik, dan politik luar negeri. 7 ant
1
Komentar