Kolaborasi Jadi Kunci Implementasi Kurikulum Merdeka di SMK
JAKARTA, NusaBali - Implementasi Kurikulum Merdeka yang diterapkan untuk semua satuan pendidikan di Indonesia termasuk jenjang SMK.
Harapannya, dengan langkah tersebut Indonesia mampu menghasilkan SDM yang unggul dalam berbagai bidang di masa depan. Salah satunya dengan cara memberikan kebebasan kepada siswa untuk memilih materi ilmu yang ingin mereka kuasai.
Direktur Sekolah Menengah Kejuruan, Wardani Sugiyanto, mengatakan sudah lebih dari 900 SMK menjadi Pusat Kurikulum Merdeka. “Mereka menerapkan Merdeka Belajar, guru diberikan kemerdekaan memberikan materi yang disesuaikan dengan kemampuan/bakat anak. Selain itu, guru juga menggunakan pembelajaran berdiferensiasi yang menghasilkan produk dari projek-projek yang dilakukan para siswa,” jelas Wardani pada sesi diskusi beberapa waktu lalu di Makassar.
Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 15, pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Untuk hal itu, sekolah mempersiapkan para siswa dengan berbagai pelatihan sesuai dengan minat dan bakat mereka. Selain itu, sekolah juga harus terus berkolaborasi dengan industri untuk mendukung hasil karya para siswa.
Wardani menyampaikan bahwa pusat mendorong SMK Negeri untuk mendirikan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di satuan pendidikan. “Tahun ini, sudah lebih dari 300 SMKN yang kita dorong mendirikan BLUD dan sedang berproses, sedangkan SMK Swasta diharapkan mendirikan CV atau PT untuk menyalurkan produk-produk para siswa,” tambahnya.
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi pilihan bagi sekolah untuk berkolaborasi memasarkan hasil karya para siswa. Penggunaan teknologi yang sederhana dan berani mengambil peluang dalam proses bisnisnya mampu menjadi alasan SMK untuk bermitra. “Jika sekolah bermitra dengan UMKM, diharapkan akan terjalin kerja sama. Produk-produk Teching Factory (TEFA) bisa dipasarkan, ide-ide UMKM bisa ditangkap TEFA di sekolah sehingga produk-produk bisa dijual bersama,” kata Wardani.
Sejalan dengan itu, untuk mendukung produk TEFA dan memperkaya program Bangga Buatan Indonesia untuk digunakan Kemendikbudristek berkolaborasi dengan Sistem Pengadaan Aplikasi Sekolah (SIPLah) agar dapat digunakan oleh jenjang pendidikan lainnya.
Terdapat tiga pilihan implementasi Kurikulum Merdeka, yaitu Mandiri Belajar, Mandiri Berubah, dan Mandiri Berbagi. Sekolah diberikan kebebasan untuk mengimplementasikannya sesuai dengan keadaan sekolah masing-masing. Direktur SMK mengatakan bahwa implementasi Kurikulum Merdeka yang berada “di ujung barat” sangat kuat, sehingga kapanpun anak dibawa ke industri pilihan akan diterima dan didesain bersama untuk pola pembelajarannya. Harapannya, para siswa akan lebih kompeten dengan latihan-latihan yang sudah disiapkan sesuai dengan kemampuan dan standar industri tersebut.
“Kemendikbudristek berharap dengan kurikulum merdeka yang sudah diimplementasikan di SMK dan adanya kolaborasi dengan industri mampu menghasilkan siswa yang siap bersaing secara global,” pungkas Wardani. 7
Direktur Sekolah Menengah Kejuruan, Wardani Sugiyanto, mengatakan sudah lebih dari 900 SMK menjadi Pusat Kurikulum Merdeka. “Mereka menerapkan Merdeka Belajar, guru diberikan kemerdekaan memberikan materi yang disesuaikan dengan kemampuan/bakat anak. Selain itu, guru juga menggunakan pembelajaran berdiferensiasi yang menghasilkan produk dari projek-projek yang dilakukan para siswa,” jelas Wardani pada sesi diskusi beberapa waktu lalu di Makassar.
Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 15, pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Untuk hal itu, sekolah mempersiapkan para siswa dengan berbagai pelatihan sesuai dengan minat dan bakat mereka. Selain itu, sekolah juga harus terus berkolaborasi dengan industri untuk mendukung hasil karya para siswa.
Wardani menyampaikan bahwa pusat mendorong SMK Negeri untuk mendirikan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di satuan pendidikan. “Tahun ini, sudah lebih dari 300 SMKN yang kita dorong mendirikan BLUD dan sedang berproses, sedangkan SMK Swasta diharapkan mendirikan CV atau PT untuk menyalurkan produk-produk para siswa,” tambahnya.
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi pilihan bagi sekolah untuk berkolaborasi memasarkan hasil karya para siswa. Penggunaan teknologi yang sederhana dan berani mengambil peluang dalam proses bisnisnya mampu menjadi alasan SMK untuk bermitra. “Jika sekolah bermitra dengan UMKM, diharapkan akan terjalin kerja sama. Produk-produk Teching Factory (TEFA) bisa dipasarkan, ide-ide UMKM bisa ditangkap TEFA di sekolah sehingga produk-produk bisa dijual bersama,” kata Wardani.
Sejalan dengan itu, untuk mendukung produk TEFA dan memperkaya program Bangga Buatan Indonesia untuk digunakan Kemendikbudristek berkolaborasi dengan Sistem Pengadaan Aplikasi Sekolah (SIPLah) agar dapat digunakan oleh jenjang pendidikan lainnya.
Terdapat tiga pilihan implementasi Kurikulum Merdeka, yaitu Mandiri Belajar, Mandiri Berubah, dan Mandiri Berbagi. Sekolah diberikan kebebasan untuk mengimplementasikannya sesuai dengan keadaan sekolah masing-masing. Direktur SMK mengatakan bahwa implementasi Kurikulum Merdeka yang berada “di ujung barat” sangat kuat, sehingga kapanpun anak dibawa ke industri pilihan akan diterima dan didesain bersama untuk pola pembelajarannya. Harapannya, para siswa akan lebih kompeten dengan latihan-latihan yang sudah disiapkan sesuai dengan kemampuan dan standar industri tersebut.
“Kemendikbudristek berharap dengan kurikulum merdeka yang sudah diimplementasikan di SMK dan adanya kolaborasi dengan industri mampu menghasilkan siswa yang siap bersaing secara global,” pungkas Wardani. 7
Komentar