Bangli Usulkan Rekrutmen 175 Tenaga Teknis
BANGLI, NusaBali - Pemkab Bangli melalui Badan Kepegawaian Daerah Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDPSDM) Bangli mengusulkan kebutuhan tenaga teknis ke pemerintah pusat. Namun, usulan itu hingga kini belum ada proses rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPSN).
Kepala BKDPSDM Bangli Made Mahindra Putra mengatakan pada 2022 mengusulkan kebutuhan pegawai khususnya tenaga teknis. Tenaga teknis yang dibutuhkan seperti Sarjana (S1) Hukum, Ekonomi, Sosial, Pemerintahan, Pertanian, Kebijakan Publik, Dokter Hewan, Sains, Peternakan, Teknik Industri, Teknik Mesin, Agama Hindu, Komputer. Ada pula usulan D4 Komputer, D3 Komputer, dan D2 Komputer.
"Total usulan tenaga teknis 175 orang. Terbanyak diusulkan S1 Komputer, 60 orang," jelasnya Rabu (10/1).
Pejabat asal Desa Kedisan, Kecamatan Kintamani, Bangli menyebutkan selain tenaga teknis, diusulkan pula 1.800 orang yang statusnya saat ini sebagai pegawai tidak tetap (PTT), guru tidak tetap (GTT), pegawai kontrak minimal massa kerja setahun hingga tenaga pengabdi.
Diakui, pada 2023 lalu turun formasi untuk Pegawai Pemerintah Dengan Perjajian Kerja (PPPK). Namun demikian tahun tersebut tidak dilaksanakan proses rekrutmen. Ada beberapa hal yang mendasari yakni formasi yang turun hanya untuk tidak sesuai dengan kebutuhan. "Contohnya, tenaga kesehatan, kami usulkan untuk kebutuhan rumah sakit dan dinas kesehatan (Puskesmas) namun yang turun hanya di Dinas Kesehatan," kata mantan Kabag Umum Setda Bangli ini.
Selain itu, yang tidak kalah penting karena keterbatasan anggaran di daerah. Menurut Mahindra Putra untuk belanja pegawai memanfaatkan Dana Alokasi Umum (DAU), kini untuk pemanfaatan sudah terarah. "Jangan sampai melakukan rekrutmen tetapi tidak bisa membayar hak pegawai," tegasnya.
Lebih lanjut, usulan tersebut merupakan usulan 2022, tentu kini sudah ada perkembangan. Sehingga akan dilakukan penyesuaian kebutuhan dari masing-masing OPD. "Nanti setelah dibuka sistem kita usulkan lagi sesuai usulan dari masing-masing OPD," sebutnya.
Mahindra Putra tidak menampik jika kebutuhan yang belum terisi tentu cukup menghambat kegiatan. Namun demikian sudah diantisipasi oleh OPD dengan memanfaatkan SDM yang ada.
Terkait rekrutmen CPNS yang sebelumnya disampaikan langsung oleh Presiden RI, Joko Widodo, Mahidra Putra menyampaikan jika pihaknya masih menunggu informasi lebih lanjut dari pusat. Biasanya akan dilaksanakan rapat koordinasi (Rakor) untuk teknis pelaksanaan.7esa
Komentar