Pemkab Badung Gelontorkan Subsidi KUR
Alokasikan Rp 27 Miliar untuk Mendukung Geliat UMK
Subsidi itu diberikan kepada pelaku UMK yang mengakses kredit maksimal Rp 25 juta
MANGUPURA, NusaBali
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung, menggelontorkan subsidi kredit usaha rakyat (KUR) selama dua tahun pada 2024-2025 untuk mendukung geliat usaha mikro kecil (UMK). Pemkab Badung bahkan mengalokasikan anggaran Rp 27 miliar untuk kebijakan ini.
“KUR yang kami subsidi itu KUR yang senilai Rp 25 juta,” kata Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa di sela diskusi UMKM Kelana Nusantara di Kuta, Badung, Kamis (11/1) seperti dilansir Antara.
Dia menjelaskan melalui subsidi itu Pemkab Badung mengalokasikan anggaran mencapai sekitar Rp 27 miliar. Adapun subsidi KUR itu, kata dia, Pemkab Badung menanggung biaya provisi, administrasi dan menanggung bunga KUR yang mencapai enam persen per tahun. “Jadi masyarakat (debitur) itu hanya bayar pokok (pinjaman) saja,” imbuhnya.
Wabup Suiasa menambahkan subsidi itu diberikan kepada debitur atau pelaku UMK yang mengakses kredit maksimal Rp 25 juta. Wabup Suiasa menyebutkan subsidi itu merupakan program baru pada 2024 sebagai salah satu bentuk meningkatkan usaha setelah terdampak pandemi Covid-19. “Skema baru tahun ini karena ini bagian inovasi,” ucapnya.
Wabup asal Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan ini menambahkan apabila skema tersebut lancar, maka tidak menutup kemungkinan akan ditingkatkan kembali baik dari segi subsidi atau nilai KUR.
Berdasarkan data pada laman KURBali.com yang dikelola oleh Pemprov Bali, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bali dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Bali, penyaluran KUR di Pulau Dewata dilaksanakan oleh 18 bank, baik bank umum konvensional, bank syariah, bank perkreditan rakyat (BPR) dan bank umum daerah yakni BUMD, Bank BPD Bali.
Bank BPD Bali misalnya mengucurkan KUR mencapai Rp 1,72 triliun selama Januari hingga Desember 2023 atau melampaui realisasi pada 2022 mencapai Rp1,3 triliun. Sedangkan untuk target penyaluran KUR BPD Bali pada 2024 mencapai Rp 2 triliun.
Selain subsidi KUR, Pemkab Badung juga menerbitkan sertifikat halal kepada pelaku usaha dengan target awal 100-200 pelaku usaha. “Kami sudah berkoordinasi dengan Sucofindo karena mereka diberikan kewenangan oleh pemerintah dan siap bersinergi dengan kami,” katanya. 7 ant
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung, menggelontorkan subsidi kredit usaha rakyat (KUR) selama dua tahun pada 2024-2025 untuk mendukung geliat usaha mikro kecil (UMK). Pemkab Badung bahkan mengalokasikan anggaran Rp 27 miliar untuk kebijakan ini.
“KUR yang kami subsidi itu KUR yang senilai Rp 25 juta,” kata Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa di sela diskusi UMKM Kelana Nusantara di Kuta, Badung, Kamis (11/1) seperti dilansir Antara.
Dia menjelaskan melalui subsidi itu Pemkab Badung mengalokasikan anggaran mencapai sekitar Rp 27 miliar. Adapun subsidi KUR itu, kata dia, Pemkab Badung menanggung biaya provisi, administrasi dan menanggung bunga KUR yang mencapai enam persen per tahun. “Jadi masyarakat (debitur) itu hanya bayar pokok (pinjaman) saja,” imbuhnya.
Wabup Suiasa menambahkan subsidi itu diberikan kepada debitur atau pelaku UMK yang mengakses kredit maksimal Rp 25 juta. Wabup Suiasa menyebutkan subsidi itu merupakan program baru pada 2024 sebagai salah satu bentuk meningkatkan usaha setelah terdampak pandemi Covid-19. “Skema baru tahun ini karena ini bagian inovasi,” ucapnya.
Wabup asal Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan ini menambahkan apabila skema tersebut lancar, maka tidak menutup kemungkinan akan ditingkatkan kembali baik dari segi subsidi atau nilai KUR.
Berdasarkan data pada laman KURBali.com yang dikelola oleh Pemprov Bali, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bali dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Bali, penyaluran KUR di Pulau Dewata dilaksanakan oleh 18 bank, baik bank umum konvensional, bank syariah, bank perkreditan rakyat (BPR) dan bank umum daerah yakni BUMD, Bank BPD Bali.
Bank BPD Bali misalnya mengucurkan KUR mencapai Rp 1,72 triliun selama Januari hingga Desember 2023 atau melampaui realisasi pada 2022 mencapai Rp1,3 triliun. Sedangkan untuk target penyaluran KUR BPD Bali pada 2024 mencapai Rp 2 triliun.
Selain subsidi KUR, Pemkab Badung juga menerbitkan sertifikat halal kepada pelaku usaha dengan target awal 100-200 pelaku usaha. “Kami sudah berkoordinasi dengan Sucofindo karena mereka diberikan kewenangan oleh pemerintah dan siap bersinergi dengan kami,” katanya. 7 ant
Komentar