Dinsos Diminta Rancang Program untuk Perempuan Rentan
DENPASAR, NusaBali - Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara meminta kepada Dinas Sosial (Dinsos) Kota Denpasar untuk merancang program mengurangi masalah-masalah kesejahteraan sosial di masyarakat. Khususnya program yang menjadi prioritas yakni memperhatikan perempuan rentan atau perempuan rawan sosial ekonomi di Kota Denpasar.
Hal ini ditegaskan Walikota Jaya Negara ditemui usai penyerahan sumbangan kepada perempuan rentan di Kantor Walikota Denpasar, Kamis (11/1). Kata dia, peran Pemerintah Kota Denpasar saat ini salah satunya harus perhatian terhadap perempuan rentan.
Kata Jaya Negara, mereka yang perlu diperhatikan seperti perempuan yang sudah ditinggal oleh suaminya, atau ada suaminya namun sakit, perempuan tidak ada yang merawat. “Ini yang tergolong kelompok perempuan rentan. Kalau pun ada bantuan program keluarga harapan (PKH) Rp 300.000 setiap tiga bulan itu tidak cukup. Kami minta segera untuk merancang program yang bisa membantu kelompok ini melalui APBD,” ujar Jaya Negara.
Jaya Negara ingin Dinas Sosial membuat inovasi program untuk kelompok perempuan rentan, seperti pemberdayaan secara maksimal. Mengingat, jumlah perempuan rentan di Denpasar ini tidak terlalu banyak. Hanya sekitar 300-an orang, sehingga kalau misalnya dianggarkan Rp 1.000.000 setiap bulan per orang, jumlahnya tidak terlalu besar. “Hanya formulanya saja yang perlu dirancang, agar tidak salah, karena sudah ada PKH,” Jaya Negara.
Sementara itu, Kadis Sosial Kota Denpasar, I Gusti Ayu Laxmy Saraswati mengatakan, ada beberapa indikator yang bisa disebut seseorang sebagai perempuan rawan sosial ekonomi. Beberapa indikator antara lain menjadi tulang punggung keluarga, atau ditinggal suaminya dan mereka ini masuk dalam kategori pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Kategori ini ada 26 indikator, seperti disabilitas, anak dalam kedisabilitasan, perempuan rawan sosial ekonomi, ODHA (Orang dengan HIV/AIDS) serta yang lainnya. “Total perempuan rawan sosial ekonomi di Denpasar tercatat sebanyak 352 orang,” jelas Laxmy.
Dikatakan Laxmy, selama ini mereka telah mendapat bantuan dari PKH. Ke depan diharapkan bisa mendapatkan dari APBD, sehingga bisa dilakukan secara berkelanjutan. Tahun lalu, perempuan rawan sosial ekonomi ini juga sudah diberikan latihan dalam lansia produktif. Mereka ini masuk data Kemensos, sehingga tidak bisa diberikan bantuan dari APBD Denpasar, karena bisa berdampak pada penganggaran ganda.mis
Kata Jaya Negara, mereka yang perlu diperhatikan seperti perempuan yang sudah ditinggal oleh suaminya, atau ada suaminya namun sakit, perempuan tidak ada yang merawat. “Ini yang tergolong kelompok perempuan rentan. Kalau pun ada bantuan program keluarga harapan (PKH) Rp 300.000 setiap tiga bulan itu tidak cukup. Kami minta segera untuk merancang program yang bisa membantu kelompok ini melalui APBD,” ujar Jaya Negara.
Jaya Negara ingin Dinas Sosial membuat inovasi program untuk kelompok perempuan rentan, seperti pemberdayaan secara maksimal. Mengingat, jumlah perempuan rentan di Denpasar ini tidak terlalu banyak. Hanya sekitar 300-an orang, sehingga kalau misalnya dianggarkan Rp 1.000.000 setiap bulan per orang, jumlahnya tidak terlalu besar. “Hanya formulanya saja yang perlu dirancang, agar tidak salah, karena sudah ada PKH,” Jaya Negara.
Sementara itu, Kadis Sosial Kota Denpasar, I Gusti Ayu Laxmy Saraswati mengatakan, ada beberapa indikator yang bisa disebut seseorang sebagai perempuan rawan sosial ekonomi. Beberapa indikator antara lain menjadi tulang punggung keluarga, atau ditinggal suaminya dan mereka ini masuk dalam kategori pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Kategori ini ada 26 indikator, seperti disabilitas, anak dalam kedisabilitasan, perempuan rawan sosial ekonomi, ODHA (Orang dengan HIV/AIDS) serta yang lainnya. “Total perempuan rawan sosial ekonomi di Denpasar tercatat sebanyak 352 orang,” jelas Laxmy.
Dikatakan Laxmy, selama ini mereka telah mendapat bantuan dari PKH. Ke depan diharapkan bisa mendapatkan dari APBD, sehingga bisa dilakukan secara berkelanjutan. Tahun lalu, perempuan rawan sosial ekonomi ini juga sudah diberikan latihan dalam lansia produktif. Mereka ini masuk data Kemensos, sehingga tidak bisa diberikan bantuan dari APBD Denpasar, karena bisa berdampak pada penganggaran ganda.mis
1
Komentar