Dorong Pertumbuhan Ekonomi, Pemda Diminta Eksekusi Anggaran Sesuai Perencanaan
DENPASAR, NusaBali - Pemda (Pemprov, Pemkab/Pemkot) diminta merealisasikan perencanaan belanja dalam (APBD) dengan baik. Karena hal itu memberikan multiplier effect untuk pertumbuhan ekonomi. Kakanwil Direktorat Jenderal Pembendaharaan (DJPb) Provinsi Bali, Teguh Dwi Nugroho menyampaikan dalam press conference 'APBN Kita 2023' bertempat di aula Kanwil DJPb Bali, Senin (22/1).
“APBN atau APBD adalah instrumen. Kalau sudah direncanakan alokasinya, artinya itu sudah dihitung, bagaimana nanti memberikan tambahan terhadap pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.
Kata dia, kalau ekonomi tidak tumbuh, kesempatan bekerja masyarakat berkurang, penerimaan pajak berkurang. “Multiplier effect terhadap yang lain-lainnya juga berkurang,” jelasnya.
Sebagai contoh dia memberikan ilustrasi sederhana rapat (pemerintah). Dikatakan misalnya bisa dilaksanakan di hotel. Untuk kepentingan itu, hotel menyiapkan konsumsi; makanan atau snak dan sebagainya. Untuk bahan konsumsi dibutuhkan beras yang dibeli dari pedagang. Sebelumnya pedagang beras membeli gabah dari petani.
“Kalau kegiatan itu tidak ada dilakukan otomatis pasti, kegiatan itu tidak ada, jadi berkurang (dampaknya),” paparnya.
Karena itu kepada pemerintah daerah diminta merealisasikan, melaksanakan dengan baik perencanaan dalam APBN maupun ABPD. Untuk itu kata Teguh Dwi Nugroho, koordinasi antar organisasi perangkat daerah (OPD), kemudian mengeksekusi belanja-belanja yang sudah ditetapkan dalam APBD.
Sebelumnya pada bagian awal pemaparannya, Teguh menyatakan realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Bali per 31 Desember 2023 mencapai Rp28,2 triliun atau 96,6 persen dari target pendapatan 2023. Terjadi pertumbuhan sebesar 25,8 persen dibanding pendapatan tahun 2022. Komposisi realisasi pendapatan daerah terdiri dari: 55 persen merupakan PAD dan 44 persen berasal dari pendapatan transfer serta 1 persen dari lain-lain PAD yang sah.
Sedangkan realisasi Belanja Daerah Provinsi Bali tahun 2023 mencapai Rp27,7 triliun atau 84 persen dari pagi belanja 2023.
“Kondisi ini menunjukkan pertumbuhan 29 persen dibanding realisasi di tahun lalu,” ungkapnya.
Sementara kinerja pelaksanaan APBN 2022-2023 di Provinsi Bali di Provinsi Bali, sangat baik. Pendapatan negara tumbuh positif 31,21 persen. “Belanja negara sedikit mengalami kontraksi sebesar -3,34 persen,” ujarnya.
Hadir bareng menyampaikan pemaparan adalah Kakanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Bali dan Nusa Tenggara, Sudarsono, yang sekaligus Perwakilan Kementerian Keuangan Regional Bali. Kakanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Provinsi Bali NTB dan NTT, Susila Brata. Kemudian Harry Pantha Sirait, Kabid Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan, Kanwil Direktorat Jenderal Pajak(DJP) Provinsi Bali. k17.
1
Komentar