Mahfud Md Umumkan Mundur dari Menko Polhukam

Mahfud menyampaikan itu di sela-sela kunjungannya ke Pura Ulun Danu yang terletak di tengah Danau Tirta Gangga, Desa Swastika Buana, Kecamatan Seputih Banyak, Lampung Tengah, Provinsi Lampung, Rabu (31/1).

Mahfud mengatakan, pengunduran dirinya telah disepakati bersama dengan pasangan Calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo. Menurut Mahfud, nilai independensi selama proses pemilihan yang berlangsung pada 14 Februari dan proses setelahnya sangat penting.

“Saya juga telah mengemas seluruh barang pribadi, dan telah siap keluar dari rumah dinas dan melepaskan seluruh fasilitas negara,” ucap Mahfud dalam keterangan tertulisnya. Mahfud menjelaskan, keputusan mundur juga telah dibicarakan oleh segenap partai koalisi dan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud.

Setelah pembicaraan bersama partai koalisi beserta TPN, didapat kesimpulan langkah mundur dari jabatan negara selama proses Pilpres 2024 adalah langkah yang bijak. Para partai pendukung dan TPN, lanjut Mahfud, mendukung sepenuhnya keputusan tersebut. “Hal ini dianggap upaya mengembalikan marwah demokrasi yang dilaksanakan dengan proses yang benar dan jujur,” imbuh Mahfud. Mahfud berharap pengunduran diri ini bisa menjadi jaminan moral dan intelektual agar Pilpres berjalan adil dan jujur.

“Saya sangat menghindari konflik kepentingan dan intervensi politik,” kata Mahfud. Mahfud pun masih menanti jadwal bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar bisa secara langsung menyerahkan surat pengunduran dirinya. Sebab, dia diangkat dan dipercaya dengan sungguh-sungguh sebagai Menko Polhukam oleh Presiden Jokowi. Dia juga menerima penugasan itu dengan baik, sehingga dia akan pamit dengan baik-baik.

"Maka saya tidak akan ‘tinggal gelanggang colong pelayu’. Saya akan pamit baik-baik. Untuk itu, surat pengunduran diri saya bawa terus agar ketika dijadwalkan bertemu dengan presiden, saya bisa serahkan langsung," jelas Mahfud. Menurut Mahfud, presiden akan berada di Jakarta pada Kamis (1/2) hari ini. Dia juga pulang ke Jakarta, Kamis (1/2). Mahfud berharap, saat tiba di Jakarta bisa cepat bertemu dengan presiden dan langsung menyerahkan surat pengunduran dirinya. Bagi Mahfud, menyerahkan surat pengunduran diri merupakan bentuk dari etika. "Etika itu ekspresi dari moral. Etika itu ekspresi dari kejujuran. Etika itu ekspresi dari penghayatan keagamaan dan kesantunan budaya. Maka saya tidak mengatakan apa-apa, sebelum bertemu presiden. Saya akan serahkan surat singkat ini saja, karena dulu diangkat dengan hormat. Saya juga menerima pengangkatan dengan hormat. Saya akan pamit dengan penuh kehormatan juga kepada beliau," jelas Mahfud.

Saat menyampaikan pernyataan, Mahfud didampingi Dewan Penasihat TPN Ganjar-Mahfud Yenny Wahid dan sejumlah perwakilan TPD di sebuah tempat bersejarah di Lampung Tengah. Tepatnya di depan Pura Ulun Danu yang terletak di tengah Danau Tirta Gangga, Desa Swastika Buana, Kecamatan Seputih Banyak, Lampung Tengah.

Momen tersebut dirasa pas, lantaran Pura Ulun Danu merupakan tempat sakral bagi warga Hindu di Lampung yang menyimbolkan permulaan hingga purnatugas yang dilakoni umat manusia secara baik dan setia. Hal itu sebagaimana diungkapkan Kepala Desa Swastika Buana, Made Rimbawan. Menurut Made Rimbawan, Pura Ulun Danu dijadikan tempat ritual masyarakat Hindu yang telah bermukim di Lampung sejak 1963 untuk meminta kesejahteraan. Simbol Dewi Danu sebagai Ibu Umat Hindu menyiratkan perjuangan orang yang menjalankan tugas, dari permulaan hingga tuntas secara baik dan taat untuk masyarakat dan bangsa.

Sebelumnya, keinginan untuk mundur dari jabatan Menko Polhukam itu telah diutarakan Mahfud pada acara ‘Tabrak Prof’ di Semarang, Jawa Tengah, Selasa malam (23/1) lalu. Saat itu, Mahfud menyebut dirinya sedang menunggu waktu yang tepat untuk mundur dari kabinet pemerintahan Presiden Jokowi. Terpisah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan menghargai keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md untuk mundur dari Kabinet Indonesia Maju. "Itu hak, dan saya sangat menghargai," katanya pada kunjungan kerja di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Rabu kemarin. Meski demikian, hingga saat ini ia belum memperoleh laporan terkait mundurnya menteri yang juga menjadi salah satu kontestan Pemilihan Presiden 2024 tersebut.

"Sampai detik ini saya belum dapat laporan," ucapnya. Di tengah isu tersebut, ia memastikan Kabinet Indonesia Maju di bawah kepemimpinan-nya tetap kompak. "Kabinet sangat solid," ujarnya. Sementara Koordinator Staf Khusus Presiden, AAGN Ari Dwipayana menyebut keputusan soal siapa pengganti Mohammad Mahfud Md pasca-pengumuman pengunduran dirinya dari jabatan Menko Polhukam adalah hak prerogatif Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurut Ari Dwipayana, masih terlalu dini untuk membicarakan siapa yang nantinya akan mengisi posisi Menko Polhukam, karena Mahfud belum secara resmi menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Presiden Jokowi.

“Ya Pak Menko (Mahfud) saja belum menyampaikan suratnya, kita sudah berpikir soal pengganti. Kita tunggu arahan Presiden saja," kata dia ketika ditemui di Gedung Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu kemarin. Ari menjelaskan bahwa sesuai prosedur yang ada, pengunduran diri Mahfud dari posisi Menko Polhukam baru akan efektif setelah disetujui oleh Presiden Jokowi melalui penerbitan keputusan presiden (keppres) pengunduran diri menteri. Selanjutnya, Presiden berhak menugaskan seseorang untuk menjadi pelaksana tugas (Plt) Menko Polhukam atau langsung menunjuk Menkopolhukam definitif.

Selama proses tersebut, kata Ari, yang lebih penting adalah memastikan penyelenggaraan pemerintah dan fungsi yang harus dijalankan oleh menko Polhukam tetap berjalan seperti biasa. "Mengenai siapa (pengganti Mahfud), apakah nanti akan ada menteri ad interim atau langsung definitif itu akan menjadi bagian dari putusan bapak Presiden yang akan segera disampaikan setelah beliau menerima Pak Mahfud,” ujar dia. 7 k22, ant