nusabali

Penanganan Stunting Jadi Prioritas Rancangan RKPD 2025

  • www.nusabali.com-penanganan-stunting-jadi-prioritas-rancangan-rkpd-2025

SINGARAJA, NusaBali - Penjabat (Pj) Bupati Ketut Lihadnyana memprioritaskan penanganan stunting pada Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025. Stunting menjadi persoalan serius jika tidak ditangani dengan serius, karena dapat mengancam masa depan generasi penerus bangsa.

Hal tersebut disampaikan saat Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Buleleng Tahun 2025 di gedung Mr I Gusti Ketut Pudja Pelabuhan Tua Buleleng, Senin (5/2) kemarin. Pemerintah Kabupaten Buleleng menurutnya selama ini sudah bekerja keras untuk menangani stunting.

Data terakhir pada tahun 2023 lalu, angka stunting di Buleleng hanya 2,7 persen dan terkecil di Bali. Meskipun angka stunting di Buleleng sudah relatif rendah, Lihadnyana menyebut hal tersebut belum menjamin sebuah keberhasilan. Penanganan kasus stunting memiliki banyak dimensi. Upaya-upaya dari hulu seperti penangan pernikahan agar cukup umur harus terus digalakkan. Termasuk pemeriksaan yang harus rutin dilakukan oleh ibu hamil.

“Penanganan stunting ini harus direncanakan secara komprehensif juga. Tidak hanya langsung menangani orang yang busung lapar, tidak. Kita harus lakukan dari hulunya,” kata Lihadnyana.

Selain itu dalam penanganan dieksekusi secara kolaboratif oleh instansi terkait. Sebab penyebab gangguan tumbuh kembang anak itu terjadi karena faktor internal dan eksternal. Penanganan tidak cukup hanya memberikan nutrisi dan persiapan kehamilan, tetapi juga faktor lingkungan sekitar tempat tinggalnya menjadi salah satu faktor yang berpengaruh.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Bali ini juga menambahkan, Buleleng saat ini sudah mempunyai sistem untuk mengawasi para ibu hamil. Sistem ini mencatat partisipasi masyarakat untuk hadir ke Posyandu khususnya untuk ibu hamil dan anak-anak. Tingkat partisipasi ini harus terus ditingkatkan.

“Maka perlu ada upaya dan strategi. Jangan pasif. Kita (pemerintah) yang mendatangi mereka,” papar pejabat asal Desa Kekeran, Kecamatan Busungbiu, Buleleng ini.

Sementara itu Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Buleleng Tahun 2025 yang dirangkaikan dengan Pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Sejumlah elemen masyarakat dihadirkan untuk memberikan saran dan usulan rencana pembangunan Buleleng ke depannya.7 k23

Komentar