Menolak Pelanggar HAM dan Pendobrak Konstitusi

Melalui acara nonton bareng (nobar) debat Pilpres dan diskusi di Lapangan Lumintang, Denpasar, Minggu (4/2) malam, gabungan mahasiswa, pemuda dan elemen masyarakat sipil Bali menyerukan bahwa pemerintahan Jokowi telah melanggar kaidah-kaidah demokrasi dan menilai reformasi sudah kembali ke titik nol.

Wakabid Agitasi dan Propaganda DPD GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia) Bali, Made Gerry Gunawan menyampaikan, bahwa menuju pemilu 2024 ini, pelanggaran-pelanggaran kian ditunjukkan oleh penguasa dengan terang benderang. “Saya kira pemerintah sudah semakin berani melakukan penyimpangan kaidah-kaidah bernegara. Mulai dari otak-atik Putusan Mahkamah Konstitusi, hingga cawe-cawe pejabat negara dan presiden dalam helatan Pemilu 2024 ini. Ini memalukan, jika etika dan moral sudah dikangkangi, mau dibawa kemana bangsa ini?" ungkap Gerry dalam keterangan tertulis yang diterima NusaBali dari GMNI Bali, Senin (5/2).

Selain itu, dalam pernyataan sikap yang dibacakan oleh Ketua BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) Universitas Udayana, I Wayan Thresna, terdapat 5 poin seruan dan kecaman terhadap pemerintahan Jokowi. Mulai dari kritikan terhadap Putusan MK yang meloloskan Putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka menjadi Cawapres yang sarat akan praktik KKN (Korupsi Kolusi dan Nepotisme), netralitas Presiden dan pejabat negara, kebebasan berpendapat dan pelanggaran HAM yang dinilai tidak tuntas, politik identitas. Mahasiswa juga menyerukan kembali ke ajaran Pancasila untuk menghindari merosotnya demokrasi.

Mahasiswa dan Pemuda Bali bersepakat bahwa demokrasi hari ini sedang tidak baik-baik, sehingga untuk menyelematkannya, maka Pemilu 2024 ini adalah momentum untuk menghukum rezim yang ugal-ugalan.

Acara tersebut juga menampilkan teatrikal dari mahasiwa Fakultas Ilmu Budaya Udayana, Stand Up Comedy dari budayawan Pekak Onyot yang membawakan dengan nada sentilan kritik sosial serta hiburan musik DJ sebagai dukungan terhadap ekonomi kreatif anak muda di Bali.n nat