Dirjen Pajak Resmikan Satellite Office Pertama di Indonesia
NEGARA, NusaBali - Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo melakukan kunjungan ke Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Negara, Jembrana, Bali. Dalam kunjungannya ini, Direktur Jenderal Pajak meresmikan gedung baru KP2KP Negara sekaligus meresmikan satellite office pertama di Indonesia.
”Saya bangga karena pada hari ini Direktur Jenderal Pajak meresmikan KP2KP Negara menjadi KP2KP pertama secara nasional yang menjalankan fungsi pengawasan kewilayahan melalui pemanfaatan KP2KP sebagai Satelite Office Seksi Pengawasan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tabanan,” ujar Nurbaeti Munawaroh Kepala Kanwil DJP Bali.
Nurbaeti juga menyampaikan apabila dilihat dari sisi penerimaan pada tahun 2023 lalu, Kabupaten Jembrana menyumbang penerimaan pajak sebesar Rp103,28 miliar atau berkonstribusi 20% dari realisasi penerimaan KPP Pratama Tabanan yang berjumlah Rp515,52 miliar.
Penerimaan pajak di Kabupaten Jembrana ditopang oleh 3 sektor dominan yang terdiri dari Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Rp56,13 miliar, atau memiliki peranan 54,35%, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor Rp13,93 miliar atau memiliki peranan 13,49%, dan Pejabat negara dan karyawan sejumlah Rp7,80 miliar, atau memiliki peranan 7,55%.
”Penerimaan pajak ini bermanfaat untuk meningkatkan APBN yang akan berimbas pada Dana Bagi Hasil atau dana transfer daerah kepada Pemerintah Kabupaten Jembrana, yang dapat dimanfaatkan untuk masyarakat seperti fasilitas Kesehatan, Pendidikan, Belanja Pegawai, Insfrastruktur, dan fasilitas umum lainnya,” imbuhnya.
Bupati Jembrana I Nengah Tamba menyampaikan selamat atas peresmian Satellite Office tersebut. “Semoga kerjanya akan lebih nyaman, berprestasi, dan pelayanannya, “ ujarnya. Dengan pelayanan yang nyaman, Bupati Tamba berharap agar tidak ada kesan takut masyarakat mendengar pajak.
Pada bagian lain sambutannya, Bupati Tamba menyatakan untuk saat ini Kabupaten Jembrana hanya memiliki APBD sebesar Rp1,1 triliun. Karena itu dikatakan Jembrana masih dalam tahap mengejar ketertinggalan dengan kabupaten lain. Usaha-usaha mikro dan menengah sedang bertumbuh, diharap bisa membantu menopang penerimaan negara.
“Terus terang saja kita menunggu jalan tol, hambatan kita di sektor investasi ini adalah belum adanya infrastruktur yang belum menyambungkan antara Denpasar dan Jembrana. Padahal data BPS sudah mengatakan bahwa investasi terbesar sudah di Jembrana tahun 2023 hampir 3 triliun lebih, tapi barangnya belum kelihatan ini, masih belanja-belanja saja belum proses pengerjaan,” ungkapnya. k17.
Komentar