Fraksi PDIP DPR RI Dapil Bali ‘Siap Perintah’
Wacana Hak Angket Bergulir di Pusat
DENPASAR, NusaBali - Bergulirnya wacana pengajuan hak angket untuk penyelidikan dugaan kecurangan Pemilu 2024 oleh partai pengusung Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo – Mahfud MD di pusat disambut siaga di daerah.
Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Bali ‘siap perintah’ untuk mengamankan wacana hak angket.
Ketua DPP PDIP Korwil Bali I Made Urip dihubungi NusaBali, Sabtu (24/2), mengatakan ‘siap perintah’ jika hak angket maju ke Senayan. Sebagai kader partai yang duduk di DPR RI, dirinya bersama kader lain siap mengamankan keputusan dan langkah-langkah politik partai.
“Kami siap perintah jika menjadi keputusan partai melalui DPR RI terkait pengajuan hak angket,” ujar Urip.
Kata dia, saat ini wacana angket memang sedang bergulir untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024. Namun, wacana itu belum ada dibahas di internal DPP.
”Biasanya kalau ada pembahasan, kita (anggota Fraksi DPR RI) pasti dipanggil. Tetapi, apapun itu kami sudah siap ketika wacana ini maju ke DPR RI,” kata politisi asal Desa Tua, Kecamatan Marga, Tabanan ini.
Menurut Urip, hak angket yang kini bergulir diusulkan sejumlah kader PDIP di DPR RI tentu harus dihormati. “Sebagai kader di DPP dan di DPR RI kita akan loyal dengan keputusan induk partai. Nanti akan pembukaan sidang paripurna pada 4 Maret, saat itu mungkin baru akan pasti perjalanan hak angkat ini,” tegas anggota Komisi IV DPR RI 5 periode ini.
Sementara Ketua Fraksi PDIP DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya alias Dewa Jack, secara terpisah mengatakan, perintah partai saat ini adalah mengamankan suara Capres–Cawapres Ganjar–Mahfud di Bali. Untuk urusan hak angket, sepenuhnya adalah urusan DPP.
“Kami ditugaskan mengamankan suara Ganjar–Mahfud di Bali. Fokus itu saja, urusan pengusulan hak angket itu sudah mainnya kawan-kawan di pusat,” ucap Bendahara DPD PDIP Bali ini.
Menurut Dewa Jack, secara organisasi kader PDIP di Bali tentu akan memberikan dukungan penuh atas wacana hak angket untuk penyelidikan dugaan kecurangan pemilu ini, jika memang menjadi keputusan partai. “Kita loyal dengan induk partai. Tetapi sampai saat ini di daerah belum ada perintah memberikan dukungan apapun soal hak angket. Mungkin teman-teman Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI yang dipanggil DPP. Kami belum tahu itu. Tugas kami mengamankan penghitungan suara Pemilu 2024 di Bali,” tegas politisi asal Desa/Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng ini..
Kalau kader PDIP menyatakan ‘siap perintah’ terkait dukungan dengan hak angket ini, partai pendukung Capres–Cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka justru memberikan respons santai.
Secara terpisah, Korwil Pemenangan Pemilu Wilayah Bali-NTB-NTT DPP Partai Golkar Gede Sumarjaya Linggih alias Demer, mengatakan usulan hak angket sebagai upaya penyelidikan kecurangan Pemilu 2024 hanya riak-riak kecil saja. Kata dia, di era kemajuan teknologi dan cerdasnya masyarakat, perbuatan curang dipastikan tidak ada.
“Itu (hak angket) riak-riak kecil saja. Siapa mau curang zaman sekarang? Orang rakyat sangat cerdas. Saya perkirakan nggak jalan itu hak angket,” ujar Demer.
Demer mengatakan sistem pemilu dan pelaksanaannya oleh penyelenggara kali ini sangat-sangat bagus. Semua elemen masyarakat bisa mengawasi. Prosesnya transparan dan tidak ada celah curang. “Bagus sistem pemilunya, pemilihan berjalan transparan. Nggak ada yang bisa main-main kok. Kalau di Bali ada tuduhan curang, gimana mau curang? Kepala daerah seperti bupati/walikota, perangkat daerah, serta sistem di bawahnya, yang punya kubu sebelah. Nggak mungkin kami yang curang,” tandas Demer. 7 nat
Ketua DPP PDIP Korwil Bali I Made Urip dihubungi NusaBali, Sabtu (24/2), mengatakan ‘siap perintah’ jika hak angket maju ke Senayan. Sebagai kader partai yang duduk di DPR RI, dirinya bersama kader lain siap mengamankan keputusan dan langkah-langkah politik partai.
“Kami siap perintah jika menjadi keputusan partai melalui DPR RI terkait pengajuan hak angket,” ujar Urip.
Kata dia, saat ini wacana angket memang sedang bergulir untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024. Namun, wacana itu belum ada dibahas di internal DPP.
”Biasanya kalau ada pembahasan, kita (anggota Fraksi DPR RI) pasti dipanggil. Tetapi, apapun itu kami sudah siap ketika wacana ini maju ke DPR RI,” kata politisi asal Desa Tua, Kecamatan Marga, Tabanan ini.
Menurut Urip, hak angket yang kini bergulir diusulkan sejumlah kader PDIP di DPR RI tentu harus dihormati. “Sebagai kader di DPP dan di DPR RI kita akan loyal dengan keputusan induk partai. Nanti akan pembukaan sidang paripurna pada 4 Maret, saat itu mungkin baru akan pasti perjalanan hak angkat ini,” tegas anggota Komisi IV DPR RI 5 periode ini.
Sementara Ketua Fraksi PDIP DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya alias Dewa Jack, secara terpisah mengatakan, perintah partai saat ini adalah mengamankan suara Capres–Cawapres Ganjar–Mahfud di Bali. Untuk urusan hak angket, sepenuhnya adalah urusan DPP.
“Kami ditugaskan mengamankan suara Ganjar–Mahfud di Bali. Fokus itu saja, urusan pengusulan hak angket itu sudah mainnya kawan-kawan di pusat,” ucap Bendahara DPD PDIP Bali ini.
Menurut Dewa Jack, secara organisasi kader PDIP di Bali tentu akan memberikan dukungan penuh atas wacana hak angket untuk penyelidikan dugaan kecurangan pemilu ini, jika memang menjadi keputusan partai. “Kita loyal dengan induk partai. Tetapi sampai saat ini di daerah belum ada perintah memberikan dukungan apapun soal hak angket. Mungkin teman-teman Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI yang dipanggil DPP. Kami belum tahu itu. Tugas kami mengamankan penghitungan suara Pemilu 2024 di Bali,” tegas politisi asal Desa/Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng ini..
Kalau kader PDIP menyatakan ‘siap perintah’ terkait dukungan dengan hak angket ini, partai pendukung Capres–Cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka justru memberikan respons santai.
Secara terpisah, Korwil Pemenangan Pemilu Wilayah Bali-NTB-NTT DPP Partai Golkar Gede Sumarjaya Linggih alias Demer, mengatakan usulan hak angket sebagai upaya penyelidikan kecurangan Pemilu 2024 hanya riak-riak kecil saja. Kata dia, di era kemajuan teknologi dan cerdasnya masyarakat, perbuatan curang dipastikan tidak ada.
“Itu (hak angket) riak-riak kecil saja. Siapa mau curang zaman sekarang? Orang rakyat sangat cerdas. Saya perkirakan nggak jalan itu hak angket,” ujar Demer.
Demer mengatakan sistem pemilu dan pelaksanaannya oleh penyelenggara kali ini sangat-sangat bagus. Semua elemen masyarakat bisa mengawasi. Prosesnya transparan dan tidak ada celah curang. “Bagus sistem pemilunya, pemilihan berjalan transparan. Nggak ada yang bisa main-main kok. Kalau di Bali ada tuduhan curang, gimana mau curang? Kepala daerah seperti bupati/walikota, perangkat daerah, serta sistem di bawahnya, yang punya kubu sebelah. Nggak mungkin kami yang curang,” tandas Demer. 7 nat
1
Komentar