DPRD Bangli Beri 19 ‘Catatan’

BANGLI, NusaBali

DPRD Bangli melalui fraksi-fraksi menyikapi Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah atas pelaksanaan APBD Kabupaten Bangli tahun anggaran 2023. Setidaknya ada 19 hal yang menjadi ‘catatan’ atau sorotan terhadap LKPJ tahun 2023.  

Pembicara Pemandangan Umum Bersama Fraksi DPRD Bangli dalam sidang paripurna disampaikan oleh Nengah Dwi Madya Yani. Dia menyoroti pembangunan ekonomi di Bangli semestinya menempatkan sektor pertanian menjadi primadona dan prioritas sehingga membutuhkan keberpihakan melalui anggaran bidang pertanian. "Sebab, sektor pertanian memberikan kontribusi hampir sepertiga dari total nilai tambah yang dihasilkan," jelasnya.

Lanjut Madya Yani, masih rendahnya pembiayaan pèmbangunan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi tantangan kedepannya. "Untuk itu, pèrlu kreasi dan inovasi dalam rangka memacu pembangunan dan semaksimal mungkin mendapatkan kebijakan anggaran dari pemerintah provinsi dan pusat," ungkapnya dalam sidang paripurna pada Kamis (22/2) lalu. 

Fraksi di DPRD Bangli juga menyarankàn agar pemanfaatan anggaran dalam APBD benar – benar memperhatikan segala aturan dan ketentuan yang sudah diamanatkan. Terkait peningkatan koordinasi antar OPD agar kinerja pemerintah sejalan di masing-masing perangkat pemerintahan. DPRD berpegang pada prinsip objektivitas, realitas, rasionalitas dan akuntabilitas, sehingga dapat diperoleh satu kesimpulan terhadap jalannya pemerintahan pada tahun anggaran 2023. ‘’Kami akan selalu menekan kecermatan dalam membaca LKPJ Bupati Tahun 2023, dan valuasi signifikan," tegasnya. 

Menurut Madya Yani, masukan dari berbagai macam fraksi, dan masyarakat sangat berguna untuk menuju tujuan pada perubahan dan menguji sejauh mana kegiatan dari tata kelola pemerintahan.  Selanjutnya, dalam upaya memaksimalkan pendapatan retrisbusi daerah,  yang dimana dari pos penerimaan Retribusi Daerah dengan total target Rp.69.550.144.000,00 terealisasi Rp.54.816.532.450,00 atau 78,815 persen. "Kami berpandangan perlu dirancang strategi yang baik dari pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pendapatan retribusi daerah," sambungnya. 

DPRD juga menilai perlu ada evaluasi kebijakan publik yang mengharuskan adanya analisis dan evaluasi tentang relasi antara kebijakan dengan dampak yang ditimbulkan. Mengingat terdapat angka-angka yang tidak sejalan dengan ketercapaian kinerja.  Selanjutnya, dalam meningkatkan kualitas pendidikan, Pemerintah Daerah perlu mempertimbangkan beberapa hal. Yakni, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, pelatihan guru dan tenaga pendidik, pemantauan dan evaluasi berkala dan diperlukan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah, sekolah, masyarakat, dan semua pemangku kepentingan terkait. "Dengan kerja sama yang baik maka peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Bangli akan dapat tercapai," ucapnya dalam sidang yang dipimpin Ketua DPRD Bangli I Ketut Suastika. 

Fraksi-Fraksi di DPRD mendorong Pemerintah Kabupaten Bangli untuk memanfaatkan secara optimal seluruh pendapatan dan penerimaan untuk program-program prioritas yang vital bagi kepentingan langsung masyarakat. Mendorong peluasan akses infrastruktur daerah seperti Infrastruktur jalan, jembatan, pendidikan dan kesehatan agar dapat diprioritaskan pada daerah yang masih minim tersentuh pembangunan oleh pemerintah daerah, karena hal tersebut dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. 

Berikutnya, sesuai data yang tersedia pada sisi pendapatan dan belanja, Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari Pemerintah Provinsi ditargetkan 80.940.177.059,00.  Namun realisasi 25.431.562.603,00 atau hanya 31,42 persen. Pendapatan antar Daerah, Belanja Operasi ditargetkan 951.563.767.487,00, terealisasi 863.665.273.507,11 atau 90,76 persen Namun Belanja Modal yang ditargetkan 291.056.034.403,00, hanya tealiasasi 169.833.665.973,43 atau hanya 58,35 persen. "Mohon penjelasan, mengapa Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi hanya terrealisasi 31,42 persen dan belanja Modal hanya 58,38 persen dari yang ditargetkan?," ujarnya meminta penjelasan eksekutif.

Fraksi DPRD Bangli juga menyoroti pentingnya penertiban penggunaan air bawah tanah untuk menjaga sumber air bersih, irigasi subak dan peningkatan pajak daerah yang bersumber dari ABT. Selain itu, terkait program peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata yang prosentasenya sebanyak 71.06 persen,  pemerintah daerah agar melaksanakan pengembangan obyek baru disetiap desa di Bangli sesuai potensi yang tersedia dan memastikan wajib pajak pada setiap objek pajak bidang pariwisata.@esa