PAD Tabanan Ditarget Rp 400 M
Kabupaten Tabanan tahun 2017 mengalami penurunan PAD dari PHR imbas penutupan Pan Pasific NBR Tanah Lot.
TABANAN, NusaBali
Anggota DPRD Tabanan targetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2018 sebesar Rp 400 miliar. Sementara eksekutif hanya mengajukan sebesar Rp 352 miliar. Versi dewan, target Rp 400 miliar realistis dengan mengandalkan pendapatan dari Daya Tarik Wisata Tanah Lot dan objek lainnya yang akan menerapkan e-ticketing. Target PAD tahun 2018 ini dibahas dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) di gedung DPRD Tabanan, Kamis (27/7).
Ketua DPRD Tabanan, I Ketut 'Boping' Suryadi menjelaskan pasang target PAD Rp 400 miliar untuk memancing organisasi perangkat daerah (OPD) lebih semangat kerja. OPD makin berinovasi mencari sumber-sumber pendapatan. Dikatakan, banyak potensi yang bisa digenjot untuk tingkatkan PAD. Potensi yang dimaksud yakni parkir dan transportasi. Selama ini pencapaian retribusi parkir dan transportasi hanya Rp 800 juta setahun. Apalagi ada swasta yang berani kontrak Rp 3 miliar, mestinya OPD makin tertantang.
Selain itu, Boping juga meminta Pemkab Tabanan mengefektifkan DTW Bedugul di Desa Batunya, Kecamatan Baturiti agar lebih berdaya dan pendapatannya meningkat. Potensi lainnya yakni pendapatan dari Pajak Hotel dan Restoran (PHR). Menurut Boping, banyak hotel dan restoran du Tabanan tanpa izin. “Potensi PHR cukup besar. OPD terkait harus mulai mendata,” pinta politisi seniman ini. Terkait sarana dan prasana pendukung untuk tingkatkan PAD tinggal dikomunikasikan.
Ditanya mengenai target PAD yang tinggi, Boping beralasan tak masalah pasang angka besar. Tujuannya agar OPD lebih berinovatif menentukan potensi-potensi pendapatan dan mencegah kebocoran. Boping menegaskan, DPRD Tabanan akan bentuk Panitia Khusus (Pansus) yang ditugaskan mempelajari peluang dan mencari potensi pendapatan.
Sementara Sekda Tabanan I Nyoman Wirna Ariwangsa didampingi Kepala Badan Keuangan Daerah Tabanan, I Made Sukada mengajukan target PAD Rp 352 miliar atas sejumlah pertimbangan. Salah satunya penurunan PHR dari Pan Pasific Nirwana Bali Resort yang operasionalnya akan ditutup mulai Agustus ini. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) juga menurun. Sehingga pada APBD 2017 dari target Rp 327 miliar diturunkan menjadi Rp 367 miliar pada APBD Perubahan. “PHR dari Pan Pasific NBR selama lima bulan ke depan turun drastis sehingga target PAD akan turun. Jadinya target PAD tahun 2017 disepakati sebesar Rp 370 miliar,” terang Wirna Ariwangsa. Diharapkan, target ini bisa terealisasi. *d
Ketua DPRD Tabanan, I Ketut 'Boping' Suryadi menjelaskan pasang target PAD Rp 400 miliar untuk memancing organisasi perangkat daerah (OPD) lebih semangat kerja. OPD makin berinovasi mencari sumber-sumber pendapatan. Dikatakan, banyak potensi yang bisa digenjot untuk tingkatkan PAD. Potensi yang dimaksud yakni parkir dan transportasi. Selama ini pencapaian retribusi parkir dan transportasi hanya Rp 800 juta setahun. Apalagi ada swasta yang berani kontrak Rp 3 miliar, mestinya OPD makin tertantang.
Selain itu, Boping juga meminta Pemkab Tabanan mengefektifkan DTW Bedugul di Desa Batunya, Kecamatan Baturiti agar lebih berdaya dan pendapatannya meningkat. Potensi lainnya yakni pendapatan dari Pajak Hotel dan Restoran (PHR). Menurut Boping, banyak hotel dan restoran du Tabanan tanpa izin. “Potensi PHR cukup besar. OPD terkait harus mulai mendata,” pinta politisi seniman ini. Terkait sarana dan prasana pendukung untuk tingkatkan PAD tinggal dikomunikasikan.
Ditanya mengenai target PAD yang tinggi, Boping beralasan tak masalah pasang angka besar. Tujuannya agar OPD lebih berinovatif menentukan potensi-potensi pendapatan dan mencegah kebocoran. Boping menegaskan, DPRD Tabanan akan bentuk Panitia Khusus (Pansus) yang ditugaskan mempelajari peluang dan mencari potensi pendapatan.
Sementara Sekda Tabanan I Nyoman Wirna Ariwangsa didampingi Kepala Badan Keuangan Daerah Tabanan, I Made Sukada mengajukan target PAD Rp 352 miliar atas sejumlah pertimbangan. Salah satunya penurunan PHR dari Pan Pasific Nirwana Bali Resort yang operasionalnya akan ditutup mulai Agustus ini. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) juga menurun. Sehingga pada APBD 2017 dari target Rp 327 miliar diturunkan menjadi Rp 367 miliar pada APBD Perubahan. “PHR dari Pan Pasific NBR selama lima bulan ke depan turun drastis sehingga target PAD akan turun. Jadinya target PAD tahun 2017 disepakati sebesar Rp 370 miliar,” terang Wirna Ariwangsa. Diharapkan, target ini bisa terealisasi. *d
Komentar