Pemkab Badung Berupaya Tekan Laju Inflasi
MANGUPURA, NusaBali - Pemerintah Kabupaten Badung merapatkan tujuh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) jelang Hari Raya Kuningan, Nyepi, Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri tahun 2024.
Koordinasi lintas OPD ini bertujuan untuk menjaga laju inflasi, sebab biasanya harga kebutuhan pokok cenderung mengalami kenaikan harga menjelang hari raya.
Kepala Bagian Perekonomian Setda Badung Anak Agung Sagung Rosyawati, mengatakan koordinasi lintas instansi tersebut sebagai tindak lanjut surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Nasional Nomor PK.TPID/05/M.EKON/02/2024, tanggal 23 Februari 2024. “Surat ini perihal menjaga laju inflasi pada hari Raya Kuningan, Nyepi, selama periode bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri tahun 2024,” ujarnya, Selasa (5/3).
Sagung Rosyawati menambahkan, ada tujuh OPD terlibat dalam penanganan inflasi antara lain Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan, Dinas Pertanian dan Pangan, Bagian Sumber Daya Alam, Dinas Perhubungan, Bagian Perekonomian, dan Dinas Kominfo serta Bagian Prokompim. “Selain itu tim juga melakukan sinergi pengawasan bersama Satgas Pangan Polres Badung dan Polresta Denpasar untuk melakukan langkah-langkah korektif atas indikasi adanya ketidakwajaran kenaikan harga pangan, gangguan distribusi, maupun penimbunan barang,” jelasnya.
Diungkapkan juga, bahwa pihaknya mengintensifkan serta mengoptimalkan operasi pasar, pasar murah, serta program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan untuk mengurangi gejolak harga komoditas pangan, seperti beras, cabai, bawang, daging dan telur ayam ras, maupun barang penting lainnya. “Kami juga mengintensifkan pemantauan ke sentra-sentra produksi pertanian dan peternakan untuk memastikan ketersediaan stok dan pasokan komoditas pangan, terutama beras. Juga melakukan penyerapan beras di wilayah Kabupaten Badung melalui kerja sama dengan Perumda Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedana,” kata Sagung Rosyawati.
Sementara itu terkait antisipasi kelangkaan Liquid Petroleum Gas (LPG), Pemkab Badung juga telah menugaskan Bagian Sumber Daya Alam agar mengintensifkan pemantauan harga dan distribusi BBM dan LPG. “Kami melakukan sinergi pengawasan bersama aparat penegak hukum, seperti Polres Badung dan Polresta Denpasar untuk melakukan langkah-langkah korektif atas indikasi adanya ketidakwajaran kenaikan harga, gangguan distribusi, maupun penimbunan BBM dan LPG,” tegasnya. 7 ind
Kepala Bagian Perekonomian Setda Badung Anak Agung Sagung Rosyawati, mengatakan koordinasi lintas instansi tersebut sebagai tindak lanjut surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Nasional Nomor PK.TPID/05/M.EKON/02/2024, tanggal 23 Februari 2024. “Surat ini perihal menjaga laju inflasi pada hari Raya Kuningan, Nyepi, selama periode bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri tahun 2024,” ujarnya, Selasa (5/3).
Sagung Rosyawati menambahkan, ada tujuh OPD terlibat dalam penanganan inflasi antara lain Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan, Dinas Pertanian dan Pangan, Bagian Sumber Daya Alam, Dinas Perhubungan, Bagian Perekonomian, dan Dinas Kominfo serta Bagian Prokompim. “Selain itu tim juga melakukan sinergi pengawasan bersama Satgas Pangan Polres Badung dan Polresta Denpasar untuk melakukan langkah-langkah korektif atas indikasi adanya ketidakwajaran kenaikan harga pangan, gangguan distribusi, maupun penimbunan barang,” jelasnya.
Diungkapkan juga, bahwa pihaknya mengintensifkan serta mengoptimalkan operasi pasar, pasar murah, serta program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan untuk mengurangi gejolak harga komoditas pangan, seperti beras, cabai, bawang, daging dan telur ayam ras, maupun barang penting lainnya. “Kami juga mengintensifkan pemantauan ke sentra-sentra produksi pertanian dan peternakan untuk memastikan ketersediaan stok dan pasokan komoditas pangan, terutama beras. Juga melakukan penyerapan beras di wilayah Kabupaten Badung melalui kerja sama dengan Perumda Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedana,” kata Sagung Rosyawati.
Sementara itu terkait antisipasi kelangkaan Liquid Petroleum Gas (LPG), Pemkab Badung juga telah menugaskan Bagian Sumber Daya Alam agar mengintensifkan pemantauan harga dan distribusi BBM dan LPG. “Kami melakukan sinergi pengawasan bersama aparat penegak hukum, seperti Polres Badung dan Polresta Denpasar untuk melakukan langkah-langkah korektif atas indikasi adanya ketidakwajaran kenaikan harga, gangguan distribusi, maupun penimbunan BBM dan LPG,” tegasnya. 7 ind
Komentar