Hasto : JK Katakan Pemilu Kali Ini yang Paling Brutal

Hasto mengaku, diundang oleh Sekber yang melaksanakan Mimbar Demokrasi setiap Sabtu dan Minggu. Kegiatan itu sebagai ungkapan seluruh komitmen politik di dalam menyikapi Pemilu 2024 yang diwarnai oleh abuse of power dari rezim berkuasa yang dinilai menimbulkan kerusakan dari seluruh falsafah, nilai-nilai dari pranata kehidupan yang baik tentang demokrasi.

“Pranata kehidupan baik tentang demokrasi yang seharusnya berintikan kedaulatan rakyat, mengedepankan supremasi hukum, netralitas negara, tapi kemarin diwarnai oleh praktek-praktek yang tidak benar sehingga banyak pakar politik, kelompok civil society, bahkan juga Pak JK (Jusuf Kalla) mengatakan ini sebagai pemilu yang paling buruk dan brutal,” ujar Hasto dalam keterangan tertulisnya, Sabtu.

Hasto menilai, dengan adanya Sekber F-PDR akan menjadi suatu agenda yang menata masa depan bangsa dan negara berdasarkan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 dan mengarusutamakan nilai-nilai kebangsaan. Lantaran ini menyangkut masa depan Indonesia sebagai bangsa.

“Mengingat Pemilu adalah mekanisme konstitusional yang seharusnya mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi dan kejujuran, ini semua telah dilanggar,” tegas Hasto. 

Hasto mengatakan, pihaknya diundang dan bukan mewadahi Sekber F-PDR itu. Namun, pihaknya memberi dukungan atas prakarsa dan konsolidasi kelompok-kelompok civil society yang terus bergerak. “Bahkan para guru-guru besar, tokoh-tokoh perguruan tinggi, civil society itu terus melakukan konsolidasi. Karena apa? Karena mereka juga terbangun spiritnya setelah dikatakan oleh Presiden Jokowi bahwa ini adalah residu politik. Apalagi, itu dikatakan di hadapan Panglima TNI dan juga Kapolri. Sehingga ketika (ada pernyataan) residu politik inilah, akhirnya malah menyulut berbagai pergerakan-pergerakan yang masif dari kelompok civil society,” terang Hasto.

PDIP sendiri, lanjut Hasto, akan selalu hadir ketika diundang dalam rangka memperjuangkan demokrasi Indonesia. Partainya memiliki legitimasi historis ketika melawan pemerintahan yang otoriter. “Kami memiliki suatu kebenaran sejarah ketika Ibu Megawati Soekarnoputri (Ketua Umum DPP PDIP) juga melawan pemerintahan otoriter Soeharto sampai kantor PDI saat itu mengalami tindak kekerasan yang bertentangan dengan nilai demokrasi. Maka rakyat kemudian bergerak,” pungkasnya.

Diketahui, Sekber F-PDR diresmikan, ditandai dengan orasi membakar semangat rakyat untuk melawan brutalisme pemilu 2024. Sejumlah aktivis politik dan prodemokrasi melakukan orasi-orasi kebangsaan yang mengkritisi buruknya pelaksanaan pemilu 2024 yang mencederai semangat demokrasi.

Ketua Sekber F-PDR Mustar Bonaventura menyebut berbagai kecurangan pada pemilu 2024 dilakukan dengan brutal, sehingga membuat demokrasi di Indonesia mengalami kemunduran. Padahal, demokrasi Indonesia sudah berjalan baik. “Ini tidak lagi soal pencoblosan, tidak bicara lagi soal election. Bukan soal elektoral, tetapi bagaimana tugas kebangsaan yang tadi disampaikan bahwa pemilu ini adalah pemilu paling brutal, paling amburadul, dan mencederai demokrasi yang sudah berjalan dengan baik malah mengalami kemunduran. Kemunduran berbangsa, bernegara, yang menurut kita sangat tidak baik,” imbuh Mustar.

Mustar mengatakan, pemerintahan era Presiden Jokowi sudah seharusnya tidak bermain-main terhadap keinginan rakyat dan para aktivis dari F-PDR untuk mewujudkan demokrasi berjalan sesuai trek. “Mengingatkan keras kepada pemerintah, tentunya pada pemerintahan Jokowi, stop. Jangan main-main kalau bicara tentang rakyat dan negara di kemudian hari,” tegas Mustar.

Sementara Deklarator F-PDR Marsekal (Purn) TNI Agus Supriatna menganggap perjuangan rakyat, aktivis, dan mahasiswa untuk mewujudkan demokrasi dirusak oleh pihak tertentu. Mantan KSAU (Kepala Staf Angkatan Udara) ini menyebut, kerusakan itu bisa terlihat dari munculnya berbagai intimidasi dan mengubah konstitusi menyambut pemilu 2024.

“Demokrasi yang sudah berjalan seperti ini, kok, ada intimidasi. UU ditabrak, lihat di MK seperti apa, di KPU seperti apa, saya yakin seluruh rakyat tahu,” imbuh Agus. 

Dari situ, kata Agus, F-PDR ingin memperbaiki situasi politik di Indonesia agar demokrasi bisa berjalan ke arah yang benar tanpa intimidasi. 

“Makanya, kami ini ingin memperbaiki dan mengingatkan. Kalau penyelenggara tidak bisa diingatkan dengan baik, silakan, baik angket, MK. Kami tidak bicarakan menang kalah. Kalau menang baik, pasti tidak ribut begini,” terang Agus. 

Saat deklarasi FPDR terlihat beberapa tokoh. Antara lain TB Hasanuddin, eks Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal (purn) TNI Agus Supriatna, Mantan KSAL Laksamana (Purn) TNI Bernard Kent Sondakh, pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie, budayawan M. Sobary, Laksamana Madya (Purn) TNI Agus Setiadji, serta tokoh muda seperti Seno Bagaskoro dan Anggi Pasaribu. k22