Pemda Diminta Lakukan Operasi Pasar
Kendalikan Harga Beras
JAKARTA, NusaBali - Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah melakukan operasi pasar untuk mengendalikan harga beras yang mengalami kenaikan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sekitar 75 persen daerah di Indonesia masih mengalami kenaikan harga beras.
"Penjelasan dari Bulog bahwa stok beras kita di seluruh daerah merata dan cukup. Namun demikian, dari laporan mingguan yang kita terima bahwa 196 daerah yang melaksanakan operasi pasar, jadi kurang lebih masih sekitar 250 daerah yang belum melaksanakan operasi pasar tersebut," kata Tomsi dalam keterangannya di Jakarta, seperti dilansir Antara, Rabu.
Dia juga meminta pihak Bulog untuk melakukan jemput bola dalam berkoordinasi dengan kepala daerah. Hal ini agar kepala daerah tidak hanya menerima laporan dari staf, tetapi juga melakukan pengecekan kembali ke lapangan.
"Mayoritas 65 persen belum melaksanakan operasi pasar, ini 196 pemda yang melaksanakan operasi pasar, mulai dari Aceh Singkil sampai dengan Pulau Taliabu. Daerah-daerah yang lain tidak melaporkan melaksanakan operasi pasar, padahal stoknya cukup, kemudian harga naik, mohon untuk teman-teman kepala daerah bisa menjadi lebih perhatian terhadap pelaksanaan operasi pasar ini," tegasnya.
Tomsi mewanti-wanti seluruh pemda agar jangan sampai dari minggu ke minggu mendekati perayaan Idul Fitri, harga komoditas, khususnya beras, belum terkendali.
Selain beras, menurut catatan BPS, berbagai komoditas lain yang juga mengalami kenaikan harga, di antaranya cabai merah, cabai rawit, telur ayam, daging ayam, hingga minyak goreng. Terhadap hal itu perlu adanya langkah-langkah pengendalian.
"Bagi teman-teman yang khususnya kepala daerahnya Pj (penjabat) ini merupakan peringatan pertama dan kami akan evaluasi sampai tiga kali. Kalau memang berturut-turut tidak ada laporannya berarti teman-teman tidak bekerja di sana," ungkap Tomsi.
Terpisah, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman khawatir pasokan beras pada Juni-Oktober 2024 tidak mencukupi kebutuhan beras nasional. Pasalnya, kalau kekhawatiran jadi kenyataan, kurang pasokan bisa mengakibatkan kenaikan harga.
Kekhawatiran Amran ini disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya lahan tanam yang berkurang.
"Kekhawatiran kami selanjutnya adalah produksi padi Juni-Oktober dikarenakan luas tanam pada pada Februari 2024 lebih rendah dari Februari 2019-2023," ujarnya dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI, seperti dikutip dari CNNIndonesia.com, Rabu (13/3).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dipaparkan Amran, total luas tanam padi pada Oktober 2023-Februari 2024 seluas 5,4 juta hektar (ha) atau turun 1,9 juta ha (26,2 persen) dibandingkan periode yang sama pada 2015-2019 yang seluas 7,4 juta ha.
"Penurunan luas tanam ini tentu berpengaruh ke luas panen dan terdampak ke penurunan produksi padi yang dihadirkan," kata Amran. 7
1
Komentar