3 Kader Golkar ‘Berebut’ Pimpinan DPRD Bali

Syarat menjadi Wakil Ketua DPRD Bali, di antaranya, senioritas, perolehan suara, dan harus duduk di struktur dan minimal pernah jadi anggota dewan.

DENPASAR, NusaBali

Pelantikan anggota DPRD Bali periode 2024–2029 baru akan dilaksanakan sekitar 31 Agustus mendatang. Namun isu perebutan kursi Wakil Ketua DPRD Bali sudah menghangat di internal Partai Golkar Bali. Sebanyak 3 kader senior Golkar kini masuk nominasi merebut kursi pimpinan dewan di DPRD Bali.

Informasi yang dihimpun NusaBali di internal Partai Golkar, Sabtu (23/3), menyebutkan 3 kader senior yang masuk nominasi adalah I Ketut Suwandhi alias ‘Jenderal Kota’, Ida Gde Komang Kresna Budi, dan I Nyoman Wirya. Suwandhi merupakan politisi asal Banjar Belaluan Sadmerta, Desa Dangin Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Utara yang menjabat Wakil Ketua Bidang Kesehatan DPD I Golkar Bali. Suwandhi yang merupakan incumbent DPRD Bali Dapil (Daerah Pemilihan) Denpasar di Pemilu 2024 lolos dengan raihan 19.699 suara.

Sementara Kresna Budi merupakan incumbent DPRD Bali Dapil Buleleng yang menjabat Ketua DPD II Golkar Buleleng. Kresna Budi, politisi asal Kelurahan Liligundi, Kecamatan Buleleng lolos di Pemilu 2024 dengan raihan 25.154 suara. Sebaliknya, Nyoman Wirya politisi asal Desa Kukuh Kelod, Kecamatan Kerambitan, Tabanan merupakan Ketua DPD II Golkar Tabanan. Dia incumbent yang lolos ke DPRD Bali dengan perolehan 15.812 suara.

Salah seorang kader Golkar Bali menyebutkan Suwandhi, Kresna Budi, dan Wirya memang nominasi sebagai kandidat Wakil Ketua DPRD Bali. “Namun mereka dibayangi ‘kuda hitam’ dan juga anak-anak muda di Golkar yang juga lolos ke DPRD Bali,” ujar kader yang enggan namanya ditulis di koran.

Kuda hitam yang dimaksud adalah Ni Putu Yuli Artini, putri dari tokoh Partai Golkar Bali dan mantan Bupati Karangasem dua periode I Wayan Geredeg. Satu lagi, Agung Bagus Pratiksa Linggih alias Ajus yang merupakan anak dari anggota Fraksi Golkar DPR RI Gede Sumarjaya Linggih alias Demer. Yuli Artini yang saat ini berstatus incumbent lolos ke DPRD Bali dari Dapil Karangasem pada Pemilu 2024 dengan raihan 20.046 suara. Yuli yang merupakan politisi asal Desa Sibetan, Kecamatan Bebandem, Karangasem, duduk di struktur DPD I Golkar Bali dengan jabatan Wakil Bendahara.

Sementara Ajus yang merupakan new comer lolos ke DPRD Bali dari Dapil Buleleng dengan raihan 12.092 suara. Keponakan dari Kresna Budi ini saat ini menjabat sebagai Ketua DPD Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Bali, organisasi sayap yang didirikan Partai Golkar. Ajus yang merupakan politisi asal Desa Tajun, Kecamatan Kubutambahan, Buleleng, disebut-sebut jadi ancaman para senior karena orangtuanya, Demer fungsionaris DPP Golkar. Demer saat ini Ketua Korwil Pemenangan Pemilu Wilayah Bali, NTB, NTT DPP Partai Golkar. “Banyak syarat menjadi Wakil Ketua DPRD Bali. Ada syarat senioritas, perolehan suara, dan harus duduk di struktur dan minimal pernah jadi anggota dewan,” kata salah satu kader senior Golkar saat ditemui di kawasan Niti Mandala Denpasar, Sabtu (23/3) sore.

Sekretaris Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK) DPD I Golkar Bali Muamar Kadafi dihubungi NusaBali, Sabtu malam, mengatakan untuk jabatan Wakil Ketua DPRD Bali, Golkar Bali tetap menggunakan kriteria PDLT (Prestasi, Dedikasi, Loyalitas, dan Tak tercela). “Pengurus atau duduk di struktur memang salah satu kriteria yang dinilai. OKK Golkar Bali akan melakukan verifikasi nanti terhadap nama-nama yang masuk nominasi. Kami di OKK patokannya adalah PDLT,” ujar Kadafi.

Muamar Kadafi tidak membantah 3 nama yang masuk nominasi yakni Suwandhi, Kresna Budi, dan Wirya. Namun, Yuli Artini dan Ajus juga tetap punya peluang. OKK Golkar Bali nanti akan melakukan inventarisasi nama-nama yang dinilai memenuhi syarat.

“Ada tujuh kader Golkar lolos ke DPRD Bali. Jadi semuanya punya peluang. Kita akan verifikasi dulu, nanti hasilnya diserahkan kepada Ketua DPD I. Kemudian DPD meneruskan ke DPP. Nanti DPP mengeluarkan satu nama sebagai Wakil Ketua Dewan. Masih Agustus nanti pelantikan. Kami masih banyak waktu menyeleksi calon wakil ketua,” imbuh Kadafi.

Sementara Ketua Departemen Pemenangan Pemilu Wilayah Bali, NTB, NTT, Putu Yuda Suparsana mengatakan untuk kandidat Wakil Ketua DPRD Bali diajukan oleh DPD Golkar Bali ke DPP Golkar. “Dalam penentuan kandidat wakil ketua ada juklak (petunjuk dan pelaksanaan) yang digunakan. Sekarang Provinsi Bali sudah bisa mengajukan ke DPP. Karena sudah penetapan anggota DPRD Bali terpilih,” ucap politisi asal Desa Padangbai, Kecamatan Manggis, Karangasem.

Yuda juga menegaskan, DPD I Golkar provinsi dibolehkan mengajukan minimal 1 dan maksimal 3 kandidat Wakil Ketua DPRD Bali. “Tetapi nanti DPP Golkar berhak menambahkan kandidat di luar yang diajukan provinsi. Yang jelas semua kader punya peluang. Nggak ada yang panas, tunggu verifikasi saja,” kata advokat senior ini.

Sekadar dicatat, untuk komposisi pimpinan di DPRD Bali akan terdiri dari Ketua DPRD Bali, Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, dan Wakil Ketua III. PDIP yang meraih 32 kursi DPRD Bali dipastikan akan merebut kursi Ketua Dewan. Sementara Gerindra dengan 10 kursi akan dapat jatah kursi Wakil Ketua I. Kemudian Golkar yang merebut 7 kursi akan mendapatkan jatah Wakil Ketua II, sementara Partai Demokrat dengan 3 kursi akan mendapatkan jatah Wakil Ketua III. 7 nat