Parpol Masih Menjadi Kekuatan Penentu Demokrasi

DENPASAR, NusaBali

Partai politik tidak bisa disalahkan ketika terjadi penyimpangan arah demokrasi, Namun rekrutmen kader partai yang harus dibenahi. Hal itu terungkap saat Kelompok Diskusi Terfokus terkait isu Sosial, Politik, Ekonomi, Pertahanan dan Keamanan yang digelar Institut Lembang 9 Bali bekerjasama dengan Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Provinsi Bali di Hotel Puri Dalem Sanur, Denpasar Selatan, Sabtu (29/7).

Diskusi tersebut menghadirkan politisi senior dan tokoh nasional Akbar Tandjung. Akbar Tandjung dihadirkan karena memiliki pengalaman politik, pernah menjadi Ketua DPR RI, beberapa kali menjabat sebagai Menteri Kabinet di era Presiden Soeharto. Kemudian mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar dan kini menjabat Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar.

Diskusi dihadiri sejumlah politisi perempuan dari lintas partai politik. Hadir Ketua Lembang 9 Bali Dewa Ngakan Rai Budiasa, dan Ketua KPPI Bali Dewa Ayu Sri Wigunawati. Hadir juga dari Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Bali dan sejumlah tokoh perempuan. Akbar menegaskan partai politik adalah kekuatan demokrasi yang masih menjadi penentu. “Partai politik masih menjadi penentu arah demokrasi di Indonesia, bahkan di dunia. Tak ada bupati/walikota tanpa partai politik. Tak ada gubernur tanpa partai politik. Tak ada presiden tanpa partai politik. Kalau muncul pemimpin jangan salahkan partainya, salahkan cara rekrutmen pemimpin itu,” ujar Akbar Tandjung.

Akbar juga meminta para generasi muda, kader-kader partai di Bali tetap menjaga 4 konsensus nasional Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. “Ini yang lebih penting dijaga, platform bangsa kita yang sudah digagas para pendiri bangsa ini. Kita harus benar-benar yakini dan laksanakan,” katanya. Akbar kemarin sempat menjawab pertanyaan fungsionaris Partai Hanura Bali, Yenni Kusuma yang menanyakan saat ini dalam hiruk pikuk politik nasional sepertinya tidak menggunakan lagi nurani. “Saling menjatuhkan dengan terang-terangan, kayak tidak ada nurani lagi,” ujar Yenni.

Akbar pun menjawab bahwa saat ini politik transaksional masih terjadi. Nggak punya uang tidak bisa berkuasa di partai. “Masih terjadi itu. Ya itu saya sampaikan bahwa arah revolusi mental itu dilaksanakan dengan nafas kekuatan dengan 4 konsensus tadi. Demokrasi itu bukan sistem yang terbaik, tetapi belum ada yang lebih baik dari demokrasi itu. Sekarang bagaimana kita melaksanakan dengan dasar-dasar yang kuat?,” ujar Akbar.

Sementara Ketua Lembang Provinsi Bali, Dewa Rai Budiasa kemarin menegaskan hasil diskusi menyangkut sosial, ekonomi, politik, pertahanan dan keamanan ini akan dilanjutkan kepada DPP Institut Lembang 9 di tingkat pusat. “Kita gelar diskusi ini menyerap dan memotret pikiran para tokoh, akademisi, politisi di Bali dikaitkan dengan situasi kebangsaan saat ini. Nanti hasilnya diterbitkan rekomendasi untuk dilanjutkan ke pusat,” tegas politisi senior Partai Golkar ini. *nat