Ambara Putra Duduki Kursi DPD RI 6 Bulan

JAKARTA, NusaBali - Gede Ngurah Ambara Putra resmi menduduki kursi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI berstatus pergantian antar waktu (PAW) menggantikan Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedasteraputra Suyasa III atau AWK. Ambara Putra akan melanjutkan sisa masa jabatan 2019-2024.

Pelantikan dilakukan dalam Sidang Paripurna Luar Biasa ke-3 DPD RI yang dipimpin Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/3).

Sebagai Anggota DPD RI melalui PAW, Ambara Putra duduk di Komite I. Komite I antara lain membidangi pemerintahan daerah, politik, hukum dan hak asasi manusia. Ambara Putra pun mengaku siap bertugas di komite itu meski hanya sekitar enam bulan. Lantaran masa bakti Anggota DPD RI 2019-2024 akan berakhir pada 1 Oktober mendatang. "Selama bertugas enam bulan ini, saya akan memberikan pandangan-pandangan saya. Salah satunya agar ada anggaran khusus pelestarian budaya," kata Ambara Putra ditemui usai pelantikan.

Ambara Putra juga akan memaksimalkan masa tugasnya yang singkat ini dengan memperjuangkan aspirasi masyarakat Bali. Apalagi, Bali merupakan penyumbang devisa 50% Indonesia dari pariwisata. Oleh karena itu, potensi pariwisata yang menghasilkan devisa tersebut diharapkan bisa membantu masyarakat Bali dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Tak ketinggalan, pelestarian budaya juga sangat penting diperhatikan.

Sebagai pelaku budaya, lanjut Ambara Putra, dia menilai pemerintah sangat kurang sekali memperhatikan pelestarian budaya. Padahal, budaya perlu dipercantik dan dipertajam lagi sehingga menghasilkan devisa lebih banyak lagi. Budaya Bali sendiri sangat kental. Hal itu pun, menjadi potensi bagi Bali sehingga harus dijaga. Menurut Ambara Putra, pelestarian budaya bisa menggunakan dana bagi hasil atau desentralisasi fiskal.

"Ini penting kami ajukan dan usulkan supaya ada perhitungan dari dana bagi hasil yang lebih, karena Bali adalah daerah pariwisata. Ini perlu dikomunikasikan dengan Kementerian Keuangan atau diusulkan ke pemerintah daerah," terang mantan calon Wali Kota Denpasar di Pilkada 2020 lalu ini.

Saat pelantikan Ambara Putra ini dihadiri langsung sang istri, Desak Made Saraswati dan dua orang putranya Bagus Ketut Raditya dan Bagus Gede Danudwidata. Menariknya lagi saat pelantikan juga hadir sang kakak Nyoman Dhamantra. Dhamantara merupakan mantan Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP periode 2009-2014 dan 2014-2019.

"Saya datang khusus untuk pelantikan adik saya," ujar Dhamantra kepada NusaBali usai acara. Sebagai kakak, Dhamantra memiliki sejumlah harapan kepada Ambara Putra setelah dilantik sebagai Anggota DPD RI sisa masa jabatan 2019-2024. Antara lain, memperhatikan tentang keterpinggiran para pelaku budaya di Bali.

"Harapan saya, kalau bisa meneruskan apa yang saya perjuangkan dahulu, terkait bagaimana bisa menyelesaikan persoalan keterpinggiran para pelaku budaya di Bali, supaya situasi kesenjangan tidak meruncing dengan masyarakat urban," jelas Dhamantra.

Foto: Nyoman Dhamantra. -NOPIYANTI

Menurut Dhamantra, kesenjangan terjadi karena biaya pelestarian budaya yang harus ditanggung masyarakat tinggi. Dhamantra pun, tadinya berharap UU Provinsi Bali menjadi pondasi atau payung hukum untuk menyelesaikan permasalahan di Bali, terutama terkait keterpinggiran pelaku budaya di Bali.

Melalui UU Provinsi Bali juga, dia berharap melahirkan sistem format pengelolaan urban yang bisa dijadikan aset. Sekarang, lanjut Dhamantra, seolah-olah masyarakat urban menjadi beban. Padahal, di negeri mana pun atau di kota mana pun ketika berkembang, maka akan tumbuh kaum urban. Untuk itu, mengenai masyarakat urban perlu ditangani pengelolaannya mengingat Bali menjadi pusat perkembangan turisme nomor satu di Indonesia.

"Saya harapkan, tadinya UU Provinsi Bali menjadi payung hukum tata kelola Bali berkeadilan yang bisa memberi keberpihakan kelestarian budaya. Namun, UU Provinsi Bali saat ini masih jauh. Dulu, saya inisiasi revisi UU Provinsi Bali agar menjadi solusi cerdas bagi Bali ke depan. Jadi, masih banyak potensi yang perlu diakomodir sehingga UU itu perlu disempurnakan lagi dengan kondisi yang kekinian," jelas Dhamantra.

Dhamantra sendiri saat ini, lebih banyak beraktivitas di Jakarta pasca bebas dari Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat pada 17 Agustus 2023 lalu karena terkait

kasus suap impor bawang putih. "Setelah bebas saya pulang ke Bali. Sekarang lebih banyak di Jakarta sebagai wiraswasta," terang Dhamantra. Dhamantra menjelaskan, saat ini dia menggeluti usaha yang dulu pernah dia jalankan. "Saya geluti yang dulu saja, lebih banyak mengenai keuangan, financing dan pembiayaan," kata Dhamantra singkat. Ketika disinggung apakah akan balik masuk partai dan berpolitik lagi.

Dia menegaskan, belum ada rencana ke sana. Lantaran saat ini, sudah banyak anak-anak muda di ranah politik sehingga lebih baik mendorong dan mendukung mereka. "Untuk ke politik praktis yang normal, saya tidak ada rencana dan belum berpikir ke sana karena saat ini banyak yang muda-muda. Saya tut wuri handayani saja, dorong mereka dari belakang," imbuh Dhamantra.

Sementara setelah resmi dilantik sebagai anggota DPD RI, Ambara Putra akan menempati ruang kerja yang selama ini ditempati anggota DPD RI yang digantikannya, yakni Arya Wedakarna (AWK).

Selain di Senayan, Ambara Putra juga akan menempati ruang kerja di Kantor Sekretariat Jenderal DPD RI Provinsi Bali, Jalan Cok Agung Tresna, Niti Mandala, Denpasar. Kepala Kantor Sekretariat Jenderal DPD Provinsi Bali, Putu Rio Rahdiana mengatakan ruang kerja Ambara Putra sudah dapat ditempati sejak dilantik.

Lebih lanjut, Rio juga sudah melakukan komunikasi dengan staf Ambara Putra untuk persiapan menempati ruang kerja di Bali. Rio mengatakan tidak ada perubahan kerja di lingkungan Kantor Sekretariat Jenderal DPD Provinsi Bali dengan adanya anggota DPD RI Penggantian Antar Waktu (PAW).

“Tugas-tugas akan berjalan seperti biasa, hanya penyelesaian-penyelesaian saja. PAW baru masuk kita sebagai sekretariat siap men-support sampai akhir masa jabatan,” tandas Rio. 7 k22, a