Raker dengan Sejumlah OPD, Komisi I Ingatkan Kedisiplinan Pegawai
MANGUPURA, NusaBali - Komisi I DPRD Badung menggelar rapat kerja (raker) membahas tentang Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2023 di Ruang Rapat Gosana II Sekretariat DPRD Kabupaten Badung, Senin (1/4).
Selain membahas program kerja dan serapan anggaran yang sudah dilaksanakan tahun 2023, dalam rapat tersebut juga diingatkan mengenai kedisplinan pegawai Pemkab Badung dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sehari-hari.
Raker dipimpin langsung Ketua Komisi I DPRD Badung Made Ponda Wirawan. Turut hadir jajaran komisi seperti Wayan Regep, AA Ngurah Ketut Agus Nadhi Putra, dan Wayan Loka Astika.
Dalam raker tersebut mengundang empat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) antara lain Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPKSDM) Badung, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Badung, Dinas Pemadam Kebakaran dan Keselamatan Badung, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Badung.
“Rapat kerja kali ini kami meminta pertanggungjawaban LKPJ 2023, yakni bagaimana penyerapan anggaran yang ada, terus bagaimana pelayanan kepada masyarakat,” ujar Ponda Wirawan.
Politisi PDIP asal Desa Mambal, Kecamatan Abiansemal ini mengatakan, laporan yang disampaikan OPD akan menjadi bahan evaluasi program-program yang dilanjutkan. Dalam kesempatan tersebut, Ponda Wirawan juga mengingatkan akan kedisplinan pegawai Pemkab Badung di masing-masing OPD dalam melaksanakan tugas.
“Tadi penyerapan anggaran yang dilaporkan kami nilai sudah bagus. Tetapi kami minta disiplin pegawai ditertibkan, jangan sampai namanya ada orangnya tidak pernah hadir. Apalagi di Damkar kemarin sempat viral pegawainya. Yang disalakan Damkar, yang juga ujungnya pemerintah,” tegasnya.
Anggota Komisi I lainnya Wayan Regep mengapresiasi kinerja OPD dalam menjalankan setiap program yang sudah dirancang. “Saya melihat tren yang sekarang dengan adanya PPPK agar terpenuhi dinas-dinas. Tidak ada lagi keluhan kekurangan pegawai,” sebutnya.
Sementara, Loka Astika menyoroti banyaknya lahan yang ditata, namun tidak dimanfaatkan dengan baik, bahkan cenderung melanggar. “Saya liat di lapangan secara nyata penataan lahan melewati batas, kami mohon dari Satpol PP menindaklanjuti, sehingga lahan-lahan yang ditata berfungsi,” ucapnya.
Di sisi lain, AA Nadhi Putra menyoroti penertiban pemanfaatan Air Bawah Tanah (ABT) yang dipandang tidak tepat. Sebab, penertiban yang dilakukan oleh oknum penegak hukum menyasar usaha-usaha yang notabena masyarakat kecil. @ ind
Komentar