Wacana Koalisi Merah-Kuning Muncul Lagi di Badung
Anom Gumanti Tegaskan Tegak Lurus Aturan Partai
MANGUPURA, NusaBali - Dinamika politik jelang Pilkada Badung 2024 kian menghangat. Terbaru, wacana koalisi Merah-Kuning (PDIP-Golkar) sebagai dua partai politik besar yang menguasai kursi DPRD Badung, kembali dimunculkan.
Nama kader PDIP yang juga sebagai Ketua Fraksi PDIP DPRD Badung, I Gusti Anom Gumanti disandingkan dengan I Wayan Suyasa yang Ketua DPD II Golkar Badung menjadi paket Cabup-Cawabup pada Pilkada mendatang.
Anom Gumanti disebut-sebut memiliki kans besar atau sebagai kuda hitam disandingkan dengan I Wayan Suyasa yang dari jauh-jauh hari sudah menyatakan kesiapannya maju sebagai calon Bupati Badung.
Terkait dinamika politik tersebut, Anom Gumanti mengakui bahwa saat ini sudah ada sejumlah nama yang muncul dari tokoh-tokoh PDIP yang bakal masuk dalam pencalonan Bupati Badung, termasuk dirinya. Akan tetapi menurut Anom Gumanti, hal tersebut merupakan aspirasi dari masyarakat. Sementara dari partai sendiri belum menunjuk sebuah nama atau pun paket.
"Kami sebagai petugas partai akan senantiasa tegak lurus terhadap instruksi DPP Partai. Saya ini ikut dalam organisasi PDI Perjuangan (PDIP). Tentu, apapun tugas yang diberikan kepada saya, selaku kader saya selalu siap tegak lurus terhadap aturan partai," ujar Anom, Selasa (2/4).
Politisi asal Kuta ini menilai, aspirasi-aspirasi yang berkembang dengan memunculkan namanya sebagai salah satu kandidat merupakan aspirasi yang sah-sah saja dilakukan oleh masyarakat. "Ada yang menggadang-gadang, itu silahkan saja dan merupakan penilaian masyarakat Badung. Baik yang ada di organisasi masyarakat, lembaga DPRD maupun di konstituen," ungkapnya.
Bagi Anom, momen Pilkada Badung memberikan kesempatan kepada masyarakat Gumi Keris untuk menilai. Menurutnya, tokoh-tokoh di Badung yang muncul pastilah sudah melakukan yang terbaik sesuai yang ditugaskan oleh partainya. "Masyarakat yang menilai yang dirasa pantas atau tidak pantas, dan sebagainya.
Bagi saya, apa yang sudah saya lakukan, apa yang sudah ditugaskan kepada saya, saya telah berusaha menjalankan dengan sebaik-baiknya," katanya. "Jika arahnya demikian (dinilai pantas, red) itu mukjizat bagi saya. Dan saya akan pastikan juga apakah ini benar mandat dari rakyat Badung. Dan jika ada penugasan dari partai, ya kita harus tegak lurus dengan partai," sebut politisi yang sudah tiga periode duduk di DPRD Badung tersebut.
Termasuk jika nantinya PDIP mengusung kader maupun non kader di Pilkada, Anom Gumanti mengatakan, pihaknya siap mengawal instruksi partai tersebut. "Kami akan mengawal dengan senang hati mengawal instruksi dari Ibu Ketua Umum. Entah itu nanti kader atau pun non kader yang memperoleh rekomendasi," sebut Anom.
Sementara saat disinggung mengenai isu koalisi Merah-Kuning, yang mana di Pilkada Badung PDIP akan merangkul Partai Golkar, Anom belum bisa bicara terlalu jauh. Akan tetapi jika dilihat sebagai kontestasi politik, tentu peluang tersebut sebagai salah satu strategi yang cukup baik. "Itu belum mutlak seperti itu. Karena PDIP banyak mempunyai kader potensial ditempatkan di situ," jelasnya.
"Kami juga tidak tahu karena Pilkada Bupati, Walikota, Gubernur itu hak prerogatif di DPP, yakni di Ibu Ketua Umum. Kami yakin DPP juga akan mengkaji secara matang, siapa yang akan diberikan rekomendasi nantinya. Jika berujung pada koalisi bagi saya pribadi sangat baik, karena dua partai besar PDIP-Golkar bersatu merupakan langkah maju untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Badung. Bukan semata-mata kepentingan kelompok," terang Anom.
Selain itu, menurut tokoh masyarakat Kuta ini, jika koalisi Merah-Kuning ini terwujud akan memberikan kondusifitas bagi daerah. Sebagai partai pemenang di Kabupaten Badung, PDIP dan Golkar tentu ada penyatuan dalam penyerapan aspirasi masyarakat dan pasti lebih maksimal. Begitu juga apa yang menjadi keinginan masyarakat.
"Menurut saya selaku kader partai, tentu saya harus solid ke dalam, fraksi, struktur dan organisasi. Kita harus sabar menunggu, apalagi juklak juknis dari KPU juga belum turun. Kita harus bersabar dahulu, memberikan hak kepada DPP partai khususnya Ibu Ketua Umum untuk menentukan siapa yang akan diberikan rekomendasi," pungkasnya. 7 ind
Komentar