Banggar DPRD Badung Setujui LKPJ Bupati 2023
MANGUPURA, NusaBali - Badan Anggaran (Banggar) DPRD Badung secara bulat menyetujui Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2023. Hal ini terungkap pada rapat kerja (raker) antara Banggar dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Badung, Selasa (16/4) di DPRD Badung.
Raker dipimpin langsung Ketua DPRD Badung I Putu Parwata selaku Ketua Banggar dengan dihadiri para anggota. Sementara Sekda Badung I Wayan Adi Arnawa selaku Ketua TAPD hadir bersama sejumlah pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Badung.
Parwata mengatakan LKPJ Bupati Tahun 2023 patut diberikan apresiasi lantaran disampaikan tepat waktu dan dibahas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Kita di dewan menyambut baik LKPJ disampaikan tepat waktu dan kami melakukan pembahasan secara rutin,” ujarnya.
Menurutnya, Banggar telah mempelajari, mengkaji, dan melakukan kroscek terhadap LKPJ tersebut. Dari hasil kajian dengan menggelar raker bersama eksekutif disimpulkan bahwa LKPJ Bupati Tahun 2023 dapat disetujui. “BPK juga sudah melakukan audit, dan dari hasil kajian kita LKPJ tidak ditemukan hal-hal janggal,” kata Parwata.
Dibeberkan bahwa dalam APBD 2023 pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp 7,2 triliun. Pendapatan transfer Rp 907 miliar. Belanja daerah sebesar Rp 7,2 triliun, belanja modal Rp 1,046 triliun dan bantuan tak terduga Rp 39 miliar, kemudian dimanfaatkan Rp 24 miliar. Untuk belanja transfer Rp 1,67 triliun. Pada APBD 2023 terdapat Silpa sebesar Rp 1.095 triliun. “Jadi apa yang dirancang pada APBD 2023 sebesar Rp 8 triliun lebih sudah ditutupi dengan Silpa itu, sehingga APBD 2023 hasil pemeriksaan BPK sudah sesuai dengan perencanaan,” jelas Parwata.
Meski demikian, Parwata menyatakan tetap memberikan sejumlah catatan kepada eksekutif untuk pelaksanaan APBD 2024. “Catatan kami kepada TAPD agar di 2024 potensi daerah terus digarap secara maksimal. Pendapatan dan pertumbuhan ekonomi terus ditingkatkan,” tegasnya.
Pihaknya juga berharap pemerintah memberikan dorongan dan keleluasaan kepada OPD lain untuk berkreasi dalam meningkatkan kinerjanya.
Semisal Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan, Parwata meminta instansi ini terus mendorong pertumbuhan UMKM di Gumi Keris. “Kami ingin saat pendapatan daerah meningkat, kemiskinan tidak ikut naik. Harapan kami masyarakat Badung sejahtera merata,” harapnya.
Sementara, Sekda Adi Arnawa memberikan apresiasi kepada DPRD Badung yang telah melaksanakan kewajiban sesuai amanat undang-undang melaksanakan verifikasi terkait dengan LKPJ Bupati Tahun 2023. “Kita sudah mendengar banyak dari yang disampaikan Ketua DPRD Badung bahwa secara prinsip untuk laporan pertanggungjawaban yang berbasis dengan program dan kegiatan yang telah dirancang dan dilaksanakan di 2023 sudah bisa berjalan maksimal walaupun perlu juga adanya evaluasi ke depan,” ujarnya.
“Berangkat dari pada kondisi tahun 2023, kita akan tetap melaksanakan evaluasi kembali terhadap program-program yang telah dilakukan termasuk beberapa yang perlu kita perbaiki di tahun 2024,” imbuh Adi Arnawa. @ asa
Komentar