DPRD Beri Banyak Catatan di Urusan Kesehatan
Sampaikan Rekomendasi LKPJ Bupati Tahun 2023
SINGARAJA, NusaBali - Sejumlah catatan diberikan DPRD Buleleng atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Buleleng 2023. Catatan itu disampaikan dalam bentuk rekomendasi, untuk kedepannya dapat menjadi acuan dalam penggunaan APBD tahun berikutnya yang lebih maksimal.
Rekomendasi tersebut disampaikan saat Rapat Paripurna Penyampaian Rekomendasi (LKPJ) Bupati Buleleng tahun 2023 di ruang Sidang DPRD Kabupaten Buleleng, Selasa (22/4) kemarin. Poin catatan terbanyak ada di urusan kesehatan. Total ada 6 catatan urusan kesehatan yang diharapkan dapat dimaksimalkan tahun ini.
Melalui juru bicara DPRD Buleleng Wayan Teren membacakan, dari urusan kesehatan ada beberapa persoalan yang ditemukan di lapangan. Yang pertama soal pelayanan kesehatan ibu hamil yang kurang memuaskan, terindikasi dari tingkat kegagalan dalam penanganan. Hal ini sangat bertolak belakang dengan serapan anggaran pelayanan ibu hamil yang sangat kecil yakni hanya 0,99 persen.
Serapan anggaran yang tipis di urusan kesehatan ini juga terjadi di beberapa sub kegiatan. Bahkan serapan anggarannya 0 persen, karena kendala juknis yang membuat anggaran tidak dapat direalisasi. Hal ini pun diharapkan DPRD Buleleng, agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lebih cermat membuat perencanaan disesuaikan dengan aturan yang ada. Jika tidak mungkin agar bisa dialihkan untuk kegiatan lain yang lebih urgent.
Persoalan lain yang ditemukan melalui pemantauan anggota dewan, kekurangan ambulance di semua rumah sakit dan puskesmas. Kekurangan ini disebabkan karena ada beberapa unit ambulance yang sudah tidak layak pakai. DPRD juga menyoroti kekosongan obat yang sering terjadi di rumah sakit dan Puskesmas.
Obat-obatan untuk penanganan darurat seperti Vaksin Anti Rabies (VAR) dan Serum Anti Bisa Ular (ABU) ditegaskan agar selalu tersedia mengantisipasi keterlambatan penanganan. Dinas Kesehatan yang menaungi urusan kesehatan juga diharapkan memacu kegiatan menjelang akhir tahun. Agar realisasi fisik tahun 2023 di bawah 90 persen dapat dimaksimalkan di tahun mendatang. Catatan terakhir DPRD juga meminta pemerintah memfasilitasi ambulan jenazah dan penitipan jenazah gratis bagi pemegang Kartu Indonesia Sehat (KIS).
Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna mengatakan, seluruh catatan urusan kesehatan itu murni temuan dan laporan langsung masyarakat kepada DPRD Buleleng. “Kami berharap dari rekomendasi ini ada perbaikan ke depan. Seperti obat di Puskesmas yang sering kosong, agar diubah pola pengadaan dan meningkatkan komunikasi yang baik antara RSUD dan Puskesmas. Termasuk pelayanan masyarakat yang kurang baik agar ditingkatkan lagi,” papar Supriatna.@k23
Komentar