Pemerintah Akan Gelar PSN dan Fogging Massal

Hal ini ditegaskan Penjabat (Pj) Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana saat rapat koordinasi penanganan DBD dengan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Rabu (24/4) pagi kemarin.

 

Data Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng, ada 15 desa/kelurahan yang tercatat dengan kasus DBD tinggi. Jumlah kasus yang dimiliki 15 desa dari rentang Januari hingga 22 April lalu rata-rata mencapai dua digit. Belasan desa/kelurahan tersebut meliputi Desa Pejarakan, Patas, Gerokgak, Celukan Bawang, Pengulon dan Sanggalangit di Kecamatan Gerokgak, Desa Anturan, Kalibukbuk, Pemaron, dan Kelurahan Banyuasri di Kecamatan Buleleng, Desa Panji di Kecamatan Sukasada, Desa Kayuputih, Kaliasem di Kecamatan Banjar, Desa Lokapaksa di Kecamatan Seririt dan Desa Kerobokan di Kecamatan Sawan.

 

Pj Lihadnyana mengatakan, dari data kasus DBD di pertengahan April lalu sudah mencapai 561 kasus, pemerintah harus segera melakukan langkah antisipasi. Sehingga jumlah kasus bisa ditekan.  “Kita harus segera bertindak cepat, justru sebelum adanya angka kasus yang lebih tinggi. Jumat mendatang (26/4) kita akan lakukan gerakan PSN dan fogging secara terpadu,” ucap Lihadnyana.

 

Dari rakor tersebut Dinas Kesehatan langsung menyurati tiga puskesmas di Kecamatan Buleleng untuk menindaklanjuti rencana PSN dan fogging massal. Dari 15 desa dengan kasus DBD tertinggi, gerakan PSN dan fogging massal dilakukan bertahap. Pada Jumat (26/4) mendatang menyasar 4 desa/kelurahan di Kecamatan Buleleng meliputi Desa Anturan, Desa Pemaron, Desa Kalibukbuk dan Kelurahan Banyuasri.

 

Kepala Dinas Kesehatan Buleleng, dr Sucipto menambahkan, kasus DBD di Buleleng yang meningkat empat bulan terakhir disebutnya karena faktor cuaca. Sejak awal tahun lalu hingga saat ini curah hujan lebih panjang dari musim tahun sebelumnya. Sehingga kelembaban udara membuat nyamuk aedes aegypti cepat berkembang.

 

“Kasus tinggi tidak hanya terjadi di Buleleng tetapi hampir di semua daerah,” kata Sucipto.

 

Menurutnya, Dinkes melalui 20 puskesmas yang ada di Buleleng sudah memetakan jumlah kasus yang terjadi. Sehingga yang mendapatkan penanganan lingkungan diprioritaskan desa/kelurahan dengan jumlah kasus tertinggi. Dia juga menyebut untuk gerakan PSN massal akan dikoordinir oleh Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) serta Pemerintah Desa (Pemdes) setempat.

 

Sedangkan Dinkes mengkoordinir bagian distribusi bubuk larvasida fogging yang dapat diambil di puskesmas yang mewilayahi desa/kelurahan yang mendapat prioritas penanganan. “Untuk fogging sebenarnya untuk beberapa desa yang kasus tinggi sudah kita lakukan. Nanti untuk sasaran selanjutnya menggunakan fogging ULV dan fogging biasa dikombinasikan,” terang pejabat asal Desa/Kecamatan Busungbiu ini.

 

Sucipto pun menambahkan, upaya fogging dapat dilakukan secara mandiri oleh pemerintah desa, dengan catatan selalu berkoordinasi dengan Dinkes atau petugas lapangan. Koordinasi ini dimaksudkan agar fogging yang dilakukan sesuai dengan SOP yang ada. Dia menyebut penggunaan dosis bubuk larvasida yang tidak tepat malah membuat nyamuk kebal.

 

“Fogging dari pemerintah dapat dilakukan setelah ada laporan kasus positif dirawat di rumah sakit. Kemudian petugas kami akan melakukan penyelidikan epidemiologi di 20 rumah tetangga pasien, kalau 95 persen sampel ditemukan jentik dan ada warga di lokus penyelidikan, minimal ada yang panas dalam satu minggu maka sudah masuk kriteria,” papar Sucipto.7 k23