Kerusakan Lingkungan Ancam Pariwisata, HAKLI Bali Diminta Mengawal Wisata Sehat
MANGUPURA, NusaBali.com - Masalah lingkungan menjadi faktor nyata yang mengacam keberlangsung pariwisata Pulau Dewata. Permasalahan sampah, pembangunan fasilitas wisata yang serampangan, dan longgarnya standar sanitasi dapat mencoreng pariwisata.
Untuk itu, Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI) Provinsi Bali didorong oleh Pengurus Pusat (PP) HAKLI agar mengawal gerakan wisata sehat di Pulau Dewata. Wisata sehat ini harus dikawal mulai dari level desa hingga industri melalui dukungan penuh kebijakan pemerintah daerah.
Dorongan ini disampaikan Ketua Umum PP HAKLI Prof Dr H Arif Sumantri SKM MKes di sela pelantikan Pengurus HAKLI Bali Periode 2024-2029 di Puspem Badung, Minggu (28/4/2024). Dalam kesempatan ini pula dikupas upaya peningkatan mutu pelayanan tenaga sanitasi lingkungan pasca terbitnya UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
"Kami mendukung untuk bagaimana HAKLI Provinsi Bali dapat mendukung program wisata sehat, hal terkait implementasi investasi, izin kegiatan usaha, pengawasan dalam kaitan dengan sertifikasi hygiene, sanitasi, dan sertifikasi laik sehat (SLS) untuk hotel, restoran, katering, transportasi, pabrik, dan lainnya," ungkap Prof Arif.
Pengawalan terhadap program wisata sehat ini tidak hanya dalam arti sempit. Akan tetapi, 'sehat' dalam arti luas, termasuk di dalamnya adalah kesehatan alam dan lingkungan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari wisata budaya di Bali.
Tenaga sanitasi (sanitarian) dinilai sangat berperan mengawal wisata sehat dari pelosok. Pemerintah diminta mendukung penugasan minimal dua sanitarian di setiap Puskesmas. Di mana, satu sanitarian berperan sebagai pengawas eksternal baik dalam hal surveilans maupun analisis lingkungan.
Sebelumnya, Ketua HAKLI Bali Periode 2024-2029 Dr Drs I Wayan Sudiadnyana SKM MPH yang telah resmi dilantik juga telah mencita-citakan 'satu desa satu sanitarian'. Sanitarian ini berperan besar menciptakan masyarakat dan lingkungan mulai dari level desa/kelurahan yang sehat dalam arti luas.
"Permasalahan kesehatan lingkungan adalah problem yang besar. Contohnya, permasalahan sampah. Tetapi, organisasi profesi HAKLI tidak bisa bekerja sendiri," ungkap Sudiadnyana di sela acara pelantikan dan seminar diskusi di Puspem Badung.
HAKLI Bali menilai pentingnya kolaborasi dan peran pemerintah dalam mewujudkan cita-cita ini dan poin dorongan HAKLI Pusat. Di samping itu, kata Sudiadnyana, HAKLI harus dilihat sebagai satu kesatuan yang mencakup anggotanya yang tersebar di berbagai unit teknis masing-masing.
Bagi Sudiadnyana, mimpi dan gerakan HAKLI harus diiramakan juga oleh para anggota yang berada di lapangan dan yang sedang bertugas sebagai spesialis di unit teknis masing-masing. HAKLI yang dilihat sebagai sebatas organisasi yang dijalankan pengurus tentu tidak akan ke mana-mana.
Sementara itu, Wakil Direktur III Poltekkes Kemenkes Denpasar, Gusti Ayu Marhaeni SKM MBiomed menegaskan, Poltekkes siap berkolaborasi dengan HAKLI Bali. Sebagai perguruan tinggi di bidang kesehatan, Poltekkes siap mencetak sanitarian berkompetensi.
"Kami selaku institusi penyedia tenaga kesehatan di bidang sanitarian selalu bersinergi dan melakukan kegiatan secara terintegrasi antara Poltekkes Kemenkes Denpasar dan HAKLI. Kami siap berkontribusi dalam menjaga lingkungan Bali dan tanah air," tegas Marhaeni di sela acara.
Prof Arif, Ketua Umum PP HAKLI menambahkan, yang menjadi pekerjaan rumah lainnya dari HAKLI Bali adalah meningkatkan komptensi/kualitas SDM anggota. Baik itu yang kini bertugas sebagai pengawas eksternal di berbagai institusi maupun para ahli di unit teknis melalui pendidikan dan pelatihan.
"Saya yakin Pengurus HAKLI Provinsi Bali (dan anggota) bisa karena bersama," tandas Prof Arif. *rat
Dorongan ini disampaikan Ketua Umum PP HAKLI Prof Dr H Arif Sumantri SKM MKes di sela pelantikan Pengurus HAKLI Bali Periode 2024-2029 di Puspem Badung, Minggu (28/4/2024). Dalam kesempatan ini pula dikupas upaya peningkatan mutu pelayanan tenaga sanitasi lingkungan pasca terbitnya UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
"Kami mendukung untuk bagaimana HAKLI Provinsi Bali dapat mendukung program wisata sehat, hal terkait implementasi investasi, izin kegiatan usaha, pengawasan dalam kaitan dengan sertifikasi hygiene, sanitasi, dan sertifikasi laik sehat (SLS) untuk hotel, restoran, katering, transportasi, pabrik, dan lainnya," ungkap Prof Arif.
Pengawalan terhadap program wisata sehat ini tidak hanya dalam arti sempit. Akan tetapi, 'sehat' dalam arti luas, termasuk di dalamnya adalah kesehatan alam dan lingkungan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari wisata budaya di Bali.
Tenaga sanitasi (sanitarian) dinilai sangat berperan mengawal wisata sehat dari pelosok. Pemerintah diminta mendukung penugasan minimal dua sanitarian di setiap Puskesmas. Di mana, satu sanitarian berperan sebagai pengawas eksternal baik dalam hal surveilans maupun analisis lingkungan.
Sebelumnya, Ketua HAKLI Bali Periode 2024-2029 Dr Drs I Wayan Sudiadnyana SKM MPH yang telah resmi dilantik juga telah mencita-citakan 'satu desa satu sanitarian'. Sanitarian ini berperan besar menciptakan masyarakat dan lingkungan mulai dari level desa/kelurahan yang sehat dalam arti luas.
"Permasalahan kesehatan lingkungan adalah problem yang besar. Contohnya, permasalahan sampah. Tetapi, organisasi profesi HAKLI tidak bisa bekerja sendiri," ungkap Sudiadnyana di sela acara pelantikan dan seminar diskusi di Puspem Badung.
HAKLI Bali menilai pentingnya kolaborasi dan peran pemerintah dalam mewujudkan cita-cita ini dan poin dorongan HAKLI Pusat. Di samping itu, kata Sudiadnyana, HAKLI harus dilihat sebagai satu kesatuan yang mencakup anggotanya yang tersebar di berbagai unit teknis masing-masing.
Bagi Sudiadnyana, mimpi dan gerakan HAKLI harus diiramakan juga oleh para anggota yang berada di lapangan dan yang sedang bertugas sebagai spesialis di unit teknis masing-masing. HAKLI yang dilihat sebagai sebatas organisasi yang dijalankan pengurus tentu tidak akan ke mana-mana.
Sementara itu, Wakil Direktur III Poltekkes Kemenkes Denpasar, Gusti Ayu Marhaeni SKM MBiomed menegaskan, Poltekkes siap berkolaborasi dengan HAKLI Bali. Sebagai perguruan tinggi di bidang kesehatan, Poltekkes siap mencetak sanitarian berkompetensi.
"Kami selaku institusi penyedia tenaga kesehatan di bidang sanitarian selalu bersinergi dan melakukan kegiatan secara terintegrasi antara Poltekkes Kemenkes Denpasar dan HAKLI. Kami siap berkontribusi dalam menjaga lingkungan Bali dan tanah air," tegas Marhaeni di sela acara.
Prof Arif, Ketua Umum PP HAKLI menambahkan, yang menjadi pekerjaan rumah lainnya dari HAKLI Bali adalah meningkatkan komptensi/kualitas SDM anggota. Baik itu yang kini bertugas sebagai pengawas eksternal di berbagai institusi maupun para ahli di unit teknis melalui pendidikan dan pelatihan.
"Saya yakin Pengurus HAKLI Provinsi Bali (dan anggota) bisa karena bersama," tandas Prof Arif. *rat
Komentar