NPHD Diteken, Dana Pengawasan Pilkada Gianyar Siap

DENPASAR, NusaBali

Bupati Gianyar, Anak Agung Gde Baratha akhirnya pastikan anggaran pengawasan Pilkada Gianyar 2018. Hal itu ditandai dengan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Bupati Gianyar AA Bharata dengan Ketua Bawaslu Provinsi Bali, I Ketut Rudia. Acara penandatanganan NPHD dilaksanakan di Kantor Bupati Gianyar, Kamis (3/8).  

Bupati Gung Bharata didampingi Kepala Kesbangpol Gianyar, Dewa Gede Alit Mudiarta. Sedangkan Ketua Bawaslu Bali, Rudia didampingi anggotanya Wayan Widyardana Putra dan Kasubag Hukum Bawaslu Bali Made Aji Suardana. Jumlah Anggaran Pengawasan Pilkada Gianyar 2018 yang diajukan Bawaslu Bali sebesar Rp 7,3 miliar. Pencairan akan dilakukan bertahap, anggaran perubahan 2017 sebesar Rp 2,9 miliar, sisanya akan dianggarkan di anggaran induk 2018. 

Bupati Bharata usai penandatanganan NPHD mengatakan Pilkada Serentak 2018 merupakan agenda nasional yang harus disukseskan. Kata Gung Bharata di samping pemenuhan anggaran pengawasan, pihaknya juga sudah memastikan kebutuhan lainnya, seperti pemenuhan sarana prasarana gedung kantor dan tenaga ASN. “Kantor Panwas sudah kita pastikan di GOR Kapten Dipta. Dulu Panwas juga berkantor di sana. Saya tadi sudah perintahkan staf paling lambat tanggal 21 Agustus harus sudah beres, karena ada perbaikan seperlunya. Meubelernya juga kami pastikan akan diadakan sesuai kebutuhan. Pokoknya semua harus sukses. Malu kita kalau agenda nasional di Gianyar bermasalah, “ kelakar Bharata yang sudah dua kali menjabat orang nomor satu di Gianyar ini.  Sedangkan untuk pegawai, lanjut Bharata, sudah ditunjuk pejabat yang berkompeten.  “ASN-nya sudah ada itu, tinggal dikirim ke Bawaslu Bali. Pokoknya sudah beres semua,” tegasnya lagi. 

Bharata juga mengingatkan, Bawaslu Bali dapat mengelola anggaran pengawasan sesuai dengan ketentuan. Sementara Ketua Bawaslu Bali, Ketut Rudia dalam kesempatan tersebut mengaku lega dan mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh Pemkab Gianyar. "Kami bersyukur, anggaran pengawasan di Gianyar sudah selesai. Sama dengan Klungkung,  kebutuhan anggaran yang kami usulkan tanpa rasionalisasi. Karena memang sudah kita rancang sesuai kebutuhan. Itu artinya dua kabupaten Klungkung dan Gianyar yang akan menggelar Pilkada 2018 sudah beres, “ jelas Rudia dengan wajah sumringah.  Saat ditanya soal anggaran pengawasan Pilgub Bali 2018, Rudia hanya tersenyum. “Anggaran Pilgub Bali astungkara minggu ini bisa tanda tangan NPHD. Sudah ya,  terima kasih semuanya. Semoga Pilkada Serentak 2018 sukses,“ jawab Rudia singkat sambil bergegas meninggalkan Kantor Bupati Gianyar.

Sementara terkait dengan dana Pilgub Bali, Sekda Provinsi Bali Tjokorda Ngurah Pemayun secara terpisah di kantor Gubernur Bali Niti Mandala Denpasar mengatakan mengupayakan kesepakatan antara Bawaslu dan Pemprov Bali akan dilaksanakan. “Sedang proses. Kami akan upayakan kendala-kendala dan skema anggaran yang masih ada perbedaan bisa terselesaikan. Keinginan Bawaslu untuk usulan anggaran di Perubahan 2017 kita masih sisir. Mudah-mudahan bisa segera teratasi,” ujar Tjok Pemayun. *nat