Baliho Nata-Sunda Bikin Geram Petinggi Golkar Buleleng

Baliho berukuran besar bergambar Nata-Sunda tersebar di separuh wilayah Buleleng. Tidak hanya di kawasan Kota Singaraja, tetapi juga ditemukan di shortcut jalur Singaraja-Denpasar. Pemasangan baliho yang kental dengan identitas Partai Golkar tersebut memicu beberapa spekulasi. Salah satunya, bahwa Nata-Sunda sudah mendapatkan rekomendasi dari Partai Golkar. Namun ada spekulasi lain paslon ini terlalu berani dan dinilai mendahului keputusan partai.

Sekretaris DPD II Golkar Buleleng, Ketut Susila Umbara, Senin (20/5) kemarin menegaskan, Partai Golkar memiliki mekanisme penjaringan dan penetapan bakal calon bupati dan calon wakil bupati Buleleng. Seluruh ketentuannya diatur dalam Juklak-3/DPP/Golkar/II/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah. Penetapan calon dari Partai bersifat penugasan. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar memberikan surat perintah kepada DPD I dan DPD II untuk mengirimkan tokoh fungsionaris Golkar yang bersedia menjadi calon. Mereka yang dikirim dapat pengarahan dari DPP untuk memenangkan Pilpres, Pileg dan Pilkada. 

Lalu, kata Susila Umbara dari pengurus DPD II Golkar Buleleng, pengurus kecamatan serta desa mengusulkan Nyoman Sugawa Korry sebagai Calon Bupati. Dalam proses penugasan partai calon yang diusung harus melalui survei yang dibayar sendiri. “Dan, sejauh ini yang berproses sesuai juklak hanya Sugawa Korry,” ujar Susila Umbara.

“Nata-Sunda itu kemarin datang ke Golkar menyatakan diri masuk sebagai kader Golkar. Bukan mendaftar sebagai calon bupati-wakil bupati.  Yang berproses (sebagai calon bupati,red) hanya Pak Sugawa Korry. Kalau yang lain tidak berproses. Tidak mendaftar dan tidak mencalonkan diri,” papar politisi senior yang juga Wakil Ketua DPRD Buleleng ini.

Atas kondisi tersebut, Pengurus DPD II Golkar Buleleng sudah memanggil Nata-Sunda untuk mengklarifikasi pemasangan baliho bernuansa Golkar tersebut. Keduanya pun diminta untuk mengubah redaksional yang ada di baliho agar tidak ada multitafsir. “Sebagai kader harus tunduk aturan. Sosialisasi silahkan saja, tapi redaksinya harus disesuaikan. Mereka kader baru mungkin masih kurang pemahaman regulasi partai, kami maklumi,” tegas politisi asal Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Buleleng ini.

Sementara itu ditemui saat pelantikan pengurus Bali Dwipa Jaya di Sasana Budaya, I Made Sundayana tidak menampik baliho tersebut memang dipasang timnya. Namun dia mengatakan sebelum memasang baliho sudah ada petunjuk dan persetujuan. “Jujur saja pemasangan baliho sudah ada petunjuk tadinya. Kalau tidak ada petunjuk tidak mungkin kami pasang seenaknya. Saya juga sudah koordinasi dengan Bawaslu Bali, katanya boleh saja karena sekarang masa sosialisasi,” terang Sundayana.

Dia pun mengaku tidak menurunkan baliho yang dipasang. Tetapi segera akan mengubah redaksional dalam baliho sesuai dengan petunjuk pengurus DPD II Golkar Buleleng.k23