Hadapi Tantangan Pengaruh Global, Pembangunan Bali Kedepan Diharapkan Fokus Masalah Demografi, Iptek, dan Pembangunan Berkelanjutan

MANGUPURA, NusaBali

Untuk itu trend pembangunan kedepan khususnya Bali perlu difokuskan kearah persoalan Demografi, Iptek dan Pembangunan Berkelanjutan. Demikian disampaikan Gubernur Bali Made Mangku Pastika dalam sambutannya yang dibacakan oleh Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta saat menjadi Keynote Speaker pada pelaksanaan Focus Group Discussion Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang digelar oleh Staf Khusus Wakil Presiden RI Bidang Hukum di Hotel Grand Inna Kuta, Badung, Jumat (4/8).

“Kita harus dapat mengelola perubahan dengan jalan: bisa melihat, membaca, bergerak dan menyelesaikan secara tuntas, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Sebuah peradaban jatuh atau bangkit tergantung perubahan. Bangsa yang meninggalkan perubahan akan ditinggalkan. Bukan negara yang besar mengalahkan negara yang kecil, Bukan negara kaya akan mengalahkan negara yang miskin, bukan negara yang kuat mengalahkan negara yang lemah tetapi yang cepat akan mengalahkan yang lambat,” cetus Pastika.

Masih dalam sambutannya, Gubernur Pastika lebih jauh menjelaskan berbagai gagasan perubahan telah diupayakan Pemerintah Provinsi Bali baik perubahan secara internal maupun eksternal yang sejalan dengan program pembangunan Nawa Cita pemerintah pusat guna membangun Bali. Perubahan tersebut pun bisa dilihat secara langsung, seperti perubahan di internal Pemprov Bali diantaranya membangun Aparatur Sipil Nergara yang berintegritas melalui TOT bekerjasama dengan KPK untuk para pejabat dan seluruh staf di semua Organisasi Perangkat Daerah, serta melakukan penghematan anggaran dalam penyediaan konsumsi rapat-rapat, penyederhanaan protokoler, studi banding,  Bintek-bintek, kunjungkan ke luar negeri, dan suguhan tamu-tamu. Sementara di sisi eksternal melalui pelaksanaan program-program unggulan Bali Mandara (Maju, Aman, Damai, Sejahtera) seperti program bantuan bedah rumah, Simantri, Gerbangsadu.

Sementara itu, Staf Khusus Wakil Presiden Bidang Hukum Prof Dr Satya Arinanto, SH MH, menjelaskan acara yang digelar tersebut guna merespon keluhan-keluhan yang dialami daerah, untuk selanjutnya dilaporkan kepada Wakil Presiden selaku Ketua Pengarah Reformasi Birokrasi  sehingga bisa ditindaklanjuti pemerintah pusat. Kegiatan yang dihadiri Inspektur Kabupaten/Kota se Bali tersebut merupakan kegiatan kedua kalinya untuk tahun 2017, setelah sebelumnya juga sudah sempat diselenggarakan kegiatan serupa di Surabaya dengan tema yang berbeda yakni terkait otonomi daerah.

Kegiatan tersebut turut menghadirkan narasumber yang sangat berkompeten dibidang birokrasi, diantaranya Prof DR Azyumardi Azra MA (Staf Khusus Wakil Presiden Bidang Reformasi Birokrasi) dan Prof DR H Djohermansyah Djohan, MA yang menjabat Guru Besar IPDN. *