Jangkar Baja Dukung PDIP Jadi Oposisi

Menurut Ketua Presidium Nasional Jangkar Baja, I Ketut Guna Artha (Igat), seharusnya dalam negara demokrasi, pemilu dimaknai sebagai sarana untuk meraih kekuasaan secara konstitusional. Konstitusional yang dimaksud, tentu tidak dimaknai sebatas memenuhi prosedural semata dengan mengesampingkan etik. Sebab, mengabaikan etik, legitimasi hasil Pilpres 2024 menjadi berkurang. "Sebagai bagian dari civil society yang pro demokrasi, saya tentu mendukung jika PDI Perjuangan akan memutuskan mengambil sikap berada di luar pemerintahan (oposisi) dan menyiapkan suksesi internal pasca anomali hasil pemilu 2024 ini," ujar Igat, Kamis (23/5). Memang, lanjut Igat, dalam sistem demokrasi Pancasila tidak mengenal oposisi.

Maka, fungsi kontrol (chek & balances) tetap dibutuhkan untuk menjamin terselenggaranya hak-hak kedaulatan rakyat. Terlebih, dalam membangun tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada negara kesejahteraan (walfare state) kekuasaan harus terdistribusikan tanpa mengabaikan fungsi kontrol. Jangkar Baja pun, menghargai upaya presiden terpilih, Prabowo Subianto untuk membangun rekonsiliasi dengan bersilahturahmi kepada pimpinan parpol koalisi rivalnya di kontestasi Pilpres 2024 kemarin. Diantaranya Nasdem, PKB dan PKS. Namun hingga saat ini, belum terjadi dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Berangkat dari makna rekonsiliasi sebagai upaya memulihkan hubungan dalam konteks menyelesaikan perbedaan sikap dan pilihan politik pasca putusan MK yang mengesahkan kemenangan pasangan Prabowo-Gibran harus dimaknai untuk terbangunnya fungsi chek and balances," imbuh mantan Sekjen DPN Peradah Indonesia ini.

Bagi Igat, rekonsiliasi tidak berarti mentolerir kesalahan putusan MK Nomor 90 dan intervensi kekuasaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan menggunakan seluruh sumber daya negara untuk memenangkan pemilu presiden. "Ini akan menjadi catatan kelam perjalanan demokrasi Indonesia. Kami tidak ingin praktek tersebut terulang pada Pilkada Serentak November 2024," tegas Igat.

Igat menyatakan, mencermati bagaimana seorang Megawati menjadikan dirinya sebagai sahabat pengadilan (Amicus Curiae) dengan putusan MK yang tak mampu melahirkan terobosan hukum, dapat dimaknai sebagai salah satu alasan penghambat tertundanya upaya pertemuan Prabowo-Megawati.

"Sebagai tokoh pejuang Reformasi dan Demokrasi, saya meyakini seorang Megawati memaknai rekonsiliasi tidak untuk politik dagang sapi dengan kepentingan pragmatis bagi-bagi kekuasaan. Momentum pertemuan Megawati-Prabowo bisa saja terjadi dengan tujuan yang clear tentunya. Kita tunggu saja, sikap politik PDI Perjuangan yang akan diputuskan pada Rakernas 24-26 Mei nanti, apakah ada kejutan atau tidak?," papar Igat. k22