Investor Mulai Lirik Proyek LRT di Bali

DENPASAR, NusaBali 

Proyek mercusuar pembangunan transportasi massal LRT (Light Rail Transit) di kawasan Kuta, Badung mulai dilirik investor. Salah satunya PT Bumi Indah Prima yang telah menyerahkan dokumen kualifikasi kepada PT Sarana Bali Dwipa Jaya (SBDJ) selaku pihak yang diberi kewenangan dalam pengembangan dan pembangunan koridor transportasi massal berbasis kereta di Bali (Bali Urban Rail and Associated Facilities). 

Penyerahan dokumen kualifikasi dilaksanakan di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Niti Mandala, Denpasar, Rabu (29/5). Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas RI Suharso Monoarfa dan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI Bahlil Lahadalia. Hadir pula Deputi Bidang Industri dan Investasi Rizki Handayani Mustafa yang mewakili Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI. Sementara Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi mengikuti kegiatan secara virtual.

Pj Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya dalam sambutannya menyebut kegiatan ini sebagai tonggak baru pembangunan infrastruktur transportasi di Bali. Penyampaian minat investasi yang dirangkai dengan penyerahan dokumen kualifikasi menunjukkan kejelasan progres pembangunan dan pengembangan koridor pariwisata yang dilengkapi dengan sistem angkutan umum massal berbasis kereta melalui model investasi business to business. “Penyerahan dokumen kualifikasi oleh Konsorsium PT BIP menjadi bukti ketertarikan dan antusiasme investor besar terhadap proyek ini,” ujarnya. 

Pj Gubernur menegaskan keseriusan Pemprov Bali dalam mewujudkan proyek infrastruktur yang telah cukup lama diwacanakan ini. Keseriusannya itu diawali dengan mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2024 tentang penugasan kepada PT Jamkrida Bali Mandara untuk melakukan kerja sama dalam pengembangan, pembiayaan, dan penyelenggaraan sistem angkutan umum berbasis kereta. Pergub ini memberi amanat pada PT Jamkrida Bali Mandara untuk membangun kerja sama dengan Badan Usaha Milik Daerah lainnya yaitu PT SBDJ yang merupakan anak perusahaan PT Bali Kerthi Development Fund. 

“Pergub ini menjadi dasar hukum yang kuat bagi SBDJ untuk mewakili kepentingan pemerintah daerah dalam pengembangan sistem angkutan umum massal berbasis kereta di daerah Bali,” ujarnya. Masih dalam sambutannya, Pj Gubernur menyinggung tentang urgensi pembangunan sarana transportasi massal berbasis kereta bagi Bali. Hal ini tak terlepas dari pesatnya perkembangan sektor pariwisata yang berimbas pada kondisi lalu lintas dari dan menuju destinasi wisata favorit. 

Belakangan ini, sejumlah akses menuju objek wisata seperti Kuta, Seminyak, Canggu, Sanur dan Ubud hampir sepanjang waktu mengalami kemacetan. Kondisi ini perlu disikapi karena sebagai destinasi wisata dunia, Bali memerlukan sistem transportasi modern yang aman, nyaman, ramah lingkungan dan dapat menjamin ketepatan waktu tempuh. “Ke depan, jumlah wisatawan yang datang ke Bali setiap tahunnya diproyeksikan akan terus bertambah, maka Bali perlu ditata untuk menjaga kelestarian alam dan keunikan budaya Bali, serta wisatawan merasa aman dan nyaman,” paparnya.

Langkah Pj Gubernur Mahendra Jaya mendapat apresiasi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas RI Suharso Monoarfa dan Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI Bahlil Lahadalia. “Ini adalah contoh pertama, pembangunan tanpa membebani uang negara. Saya harap bisa dijadikan contoh oleh daerah lain di Indonesia,” ujar Bahlil yang berjanji akan memberi dukungan terhadap kelancaran proses pengembangan sarana transportasi berbasis kereta di Pulau Dewata. Lebih dari itu, pengembangan sarana transportasi ini juga diharapkan berdampak positif bagi transformasi ekonomi Bali.

Dukungan terhadap rencana pengembangan transportasi massal berbasis kereta di Bali juga diutarakan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas RI Suharso Monoarfa. Ia berharap, proyek ini dapat segera terwujud dan menjadi contoh bagi daerah lain dalam mencari solusi terkait persoalan di bidang pelayanan publik, khususnya transportasi. “Yang dilakukan Bali ini adalah pendekatan baru tanpa membebani fiskal pusat maupun daerah. Pendekatan yang dilakukan adalah membuka peluang investasi yang hasilnya bisa dinikmati masyarakat, khususnya wisatawan yang berkunjung ke Bali,” katanya. Dalam pengembangannya, Monoarfa mengingatkan agar proyek ini tak merusak alam dan budaya Bali. 

“Alam dan budaya Bali harus tetap dijaga. Karena memanfaatkan ruang bawah tanah, Perdanya harus segera disiapkan. Saya yakin Pak Pj Gubernur sudah paham soal itu,” tambahnya. Sementara itu, Dirut SBDJ Ari Ashkara menginformasikan bahwa selain PT Bumi Indah Prima, sejauh ini 8 investor global telah menyampaikan minat terhadap proyek pengembangan transportasi massal berbasis kereta di Bali. “Seluruhnya berbentuk konsorsium, tiga dari kawasan Eropa, dua dari China, dua dari Indonesia yang berkolaborasi dengan perusahaan asing, satu lagi dari Malaysia,” paparnya. 

Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta yang hadir langsung dalam kesempatan tersebut menyambut baik skema pembiayaan yang tengah diusahakan Pemerintah Provinsi Bali. Ia menegaskan pembangunan transportasi massal kereta MRT merupakan kebutuhan Kabupaten Badung dalam mengatasi kemacetan mengingat langkah melebarkan jalan atau pembangunan fly over sangat sulit dilakukan karena alasan budaya. 

Giri Prasta berharap proses investasi berjalan lancar sehingga sebelum bulan Agustus 2024 ini groundbreaking pembangunan LRT bisa dilaksanakan. Rute LRT di Bali akan meliputi Bandara I Gusti Ngurah Rai menuju Sentral Parkir Kuta, Legian, Seminyak, hingga wilayah padat turis Canggu sepanjang 9,46 kilometer. Dalam lintasan tersebut telah ditetapkan sebanyak 8 stasiun keberangkatan/ketibaan. “Pemerintah Kabupaten Badung telah menyiapkan lahan 1 hektare di kawasan Sentral Parkir Kuta sebagai salah satu stasiun LRT,” ungkap Giri Prasta. 7 a, cr79