Disnaker ESDM Sebut Konsumen Tidak Tepat Sasaran

“Gas LPG melon itu sudah jelas ada kuotanya untuk di seluruh Provinsi terutama Bali dan sasaran penggunanya, misalnya Bali kuotanya berapa terus dibagi sembilan kabupaten/kota. Tetapi fakta di lapangan menunjukkan bahwa penggunaan gas LPG 3 kg tidak selalu sesuai dengan ketentuan yang ada,” ujar Ida Bagus Setiawan ditemui di kantor Gubernur Bali, Rabu (29/5).

Ida Bagus Setiawan menyoroti bahwa sebagian pengguna gas LPG 3 kg tidak sesuai dengan kriteria yang seharusnya. “Yang dibolehkan memperoleh sudah jelas ada syarat-syaratnya yaitu rumah tangga sasaran, UMKM. Tetapi fakta di lapangan yang menggunakan kan tidak tepat, ada laundry, restoran, villa, termasuk yang diluar KTP Denpasar misalnya dia beraktivitas disini, kan tidak sesuai kuota karena kuota yang diusulkan sesuai jumlah KTP,” jelasnya.

Dia juga menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah dengan unit atau sektor terkait untuk memastikan bahwa kuota gas LPG 3 kg diberikan kepada sasaran yang tepat. Selain itu, ia juga menyoroti bahwa kesadaran masyarakat tentang kuota ini masih rendah, sehingga diperlukan peningkatan pengawasan dan evaluasi dari pemerintah daerah.

“Yang jelas saat ini permasalahannya masyarakat tidak tahu soal kuota, masyarakat tahunya barang harus ada. Kita sudah dorong ke pemerintah pusat, kalau ngurusin barang subsidi celah selalu banyak,” ucapnya.

"Sebenarnya konsep pengkuotaan ini sudah ada sejak gas melon 3 kg menjadi barang subsidi. Namun, masalah kelangkaan baru muncul belakangan ini, yang mungkin disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi di Bali yang meningkat, sehingga kebutuhan akan gas melon juga meningkat," imbuhnya. Cr79