Nelayan Didorong Ikut BPJS Ketenagakerjaan

Kadis KPP Klungkung, Anak Agung Putra Wedana, mengatakan mencari nafkah di lautan lepas sebagai nelayan membuat pekerjaan ini cukup berisiko. “Jaminan kecelakaan kerja penting dimiliki nelayan,” ujar Gung Wedana, Kamis (30/5). 

Mendorong nelayan di Klungkung menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, sebanyak 430 nelayan diberikan bantuan pembayaran premi selama tiga bulan. Dengan harapan, ratusan nelayan tersebut mengetahui manfaat jaminan keselamatan kerja tersebut dan terdorong melanjutkan kepesertaan. Premi yang harus dibayarkan setiap bulannya mulai Rp 16.800 per orang. 

Pembagiannya (bantuan premi) melibatkan DKPP, keberlanjutannya tergantung pada nelayan yang bersangkutan untuk membayar premi tiap bulannya, dan pembayarannya langsung ke BPJS Ketenagakerjaan.

Saat ini belum ada nelayan atau keluarga nelayan yang meminta bantuan ke dinas untuk pengurusan klaim asuransi atau BPJS Ketenagakerjaan di tahun 2023 maupun 2024 ini. Terkait kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, I Wayan Tika, nelayan asal Kecamatan Nusa Penida yang tercebur ke laut saat melaut ke Selat Lombok, pihaknya tidak bisa memberikan informasi keikutsertaan BPJS Ketenagakerjaannya. Sebab, pihaknya tidak memiliki data tersebut.

Ada pun nelayan aktif di Kabupaten Klungkung 903 orang per Maret 2023. Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) dari Kementerian Kelautan terakhir diberikan tahun 2020. Setelah itu dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan pekerja mandiri. 7 wan