Campur Tangan Asing Kelola Terminal Petikemas Dipangkas
Pengamat maritim notabene Direktur The National Maritime Institute (Namarin) Siswanto Rusdi mengemukakan selama ini, seluruh kegiatan operasionalisasi Terminal Peti Kemas Surabaya (TPS) sudah dikendalikan anak bangsa tanpa keterlibatan tenaga asing.
SURABAYA, NusaBali
Menurutnya, untuk menghadapi perubahan manajemen dan lingkungan usai berakhirnya kontrak kerjasama itu, harus tetap diapresiasi karena akan sepenuhnya menjalankan roda perusahaan tanpa keterlibatan pihak asing ke depannya.
“Jika melihat data yang ada, kinerja anak bangsa kita di TPS bukan hanya dapat diandalkan, malah sangat baik,” katanya. Siswanto mengatakan tidak akan ada masalah dengan performansi terminal, manakala DPW tidak lagi terlibat dalam manajemen PT TPS sebab kinerja sudah baik. Bahkan, diharapkan makin lebih baik. Ia meminta semua pemangku kepentingan terkait hal itu harus mengawal agar rencana berakhirnya kerja sama tersebut atau terminasi tidak terjadi kegaduhan di kemudian hari. “Cukup kegaduhan dalam bisnis kepelabuhanan nasional terjadi di Jakarta, tidak perlu berulang di Surabaya,” katanya dilansir detikfinance, Minggu (6/8).
Sebelumnya, pada bulan Januari lalu, Panitia Khusus (Pansus) PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II DPR RI sempat mengingatkan agar direksi perusahaan itu yang menangani Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya untuk belajar dari temuan pelanggaran dalam perpanjangan kontrak pengelolaan Terminal Peti Kemas Jakarta (Jakarta International Container Terminal/JICT). Pada waktu itu, Pelindo III diingatkan agar tidak lagi menyerahkan pengelolaan pelabuhan kepada asing asal Dubai yang saat ini mengelolanya.
Sementara itu, kinerja TPS untuk realisasi selama Januari sampai dengan Juni 2017 sebanyak 637.410 TEUs atau naik sekitar 1 persen dari periode yang sama 2016 sebanyak 631.238 TEUs. Kenaikan itu melebihi target produktivitas bongkar muat peti kemas ekspor impor sebanyak 595.135 twentyfoot equivalent units (TEUs). *
Menurutnya, untuk menghadapi perubahan manajemen dan lingkungan usai berakhirnya kontrak kerjasama itu, harus tetap diapresiasi karena akan sepenuhnya menjalankan roda perusahaan tanpa keterlibatan pihak asing ke depannya.
“Jika melihat data yang ada, kinerja anak bangsa kita di TPS bukan hanya dapat diandalkan, malah sangat baik,” katanya. Siswanto mengatakan tidak akan ada masalah dengan performansi terminal, manakala DPW tidak lagi terlibat dalam manajemen PT TPS sebab kinerja sudah baik. Bahkan, diharapkan makin lebih baik. Ia meminta semua pemangku kepentingan terkait hal itu harus mengawal agar rencana berakhirnya kerja sama tersebut atau terminasi tidak terjadi kegaduhan di kemudian hari. “Cukup kegaduhan dalam bisnis kepelabuhanan nasional terjadi di Jakarta, tidak perlu berulang di Surabaya,” katanya dilansir detikfinance, Minggu (6/8).
Sebelumnya, pada bulan Januari lalu, Panitia Khusus (Pansus) PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II DPR RI sempat mengingatkan agar direksi perusahaan itu yang menangani Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya untuk belajar dari temuan pelanggaran dalam perpanjangan kontrak pengelolaan Terminal Peti Kemas Jakarta (Jakarta International Container Terminal/JICT). Pada waktu itu, Pelindo III diingatkan agar tidak lagi menyerahkan pengelolaan pelabuhan kepada asing asal Dubai yang saat ini mengelolanya.
Sementara itu, kinerja TPS untuk realisasi selama Januari sampai dengan Juni 2017 sebanyak 637.410 TEUs atau naik sekitar 1 persen dari periode yang sama 2016 sebanyak 631.238 TEUs. Kenaikan itu melebihi target produktivitas bongkar muat peti kemas ekspor impor sebanyak 595.135 twentyfoot equivalent units (TEUs). *
Komentar