Kominfo Perkuat Penyuluh Informasi Publik untuk Sebarkan Program Pemerintah

MANGUPURA, NusaBali.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) RI menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyuluh Informasi Publik (PIP) dengan tema ‘Peningkatan Wawasan Program dan Kebijakan Pemerintah untuk Diseminasi Informasi Publik’.

Acara yang diselenggarakan di Kabupaten Badung, Bali, pada Kamis (6/6/2024),  diikuti oleh 200 peserta, baik secara langsung maupun daring, dari berbagai wilayah di Indonesia.

Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Kominfo, Hasyim Gautama, menekankan pentingnya peran PIP sebagai ujung tombak pemerintah dalam menyampaikan program prioritas kepada masyarakat. "PIP ini merupakan salah satu mitra kami, Kominfo dan juga kementerian/lembaga lain karena bapak ibu inilah yang mendiseminasikan informasi dari semua kementerian/lembaga," ujarnya.

Hasyim juga menyoroti keunggulan komunikasi tatap muka yang dilakukan PIP dibandingkan penyebaran informasi melalui internet. "Pertemuan tatap muka menjadi kekhususan karena bisa interaksi dua arah secara langsung melihat mimiknya, gesturnya, (jadi) lebih enak. Audiens bisa berpartisipasi aktif dan tidak sungkan untuk bertanya," tambahnya.

Bimtek ini membahas tiga materi utama: tindak pidana kekerasan seksual, percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, dan pengembangan akses pendanaan bagi UMKM.

Kepala Biro Hukum dan Humas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Margareth Robin Korwa, menjelaskan tingginya angka kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan kekerasan terhadap anak. 

Merujuk data Simfoni per Januari sampai dengan April, ada 2.494 kasus kekerasan dengan jumlah korban 2.540 orang. Sedangkan terkait kekerasan terhadap anak sejak Januari hingga April 2024, ada 4.148 kasus dengan korbannya 4.611 orang.

"Tindak pidana kekerasan seksual merupakan tindak kekerasan yang serius, untuk itu harus diatur regulasinya secara khusus karena negara menjamin perlindungan bagi seluruh rakyat Indonesia termasuk perempuan dan anak," ujar Margareth Robin Korwa.

Analis Kebijakan Ahli Muda Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Setia Aribowo, menyampaikan materi tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE). "Presiden Jokowi menginginkan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem bisa selesai di tahun 2024," ujarnya.

Terakhir, Asisten Deputi Pembiayaan Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM, Irene Swasuryani, membahas dukungan pemerintah terhadap pengembangan usaha mikro. "Usaha mikro merupakan penggerak ekonomi yang penting mengingat jumlahnya mencapai 63,9 juta orang," ucapnya.

PIP dikelola oleh Kominfo sejak tahun 2017 dan per Mei 2024 lalu sudah lebih dari 1,7 juta orang yang telah menerima layanan informasi yang disampaikan oleh PIP. Melalui Bimtek ini, diharapkan PIP dapat lebih efektif dalam menyampaikan informasi dan program pemerintah kepada masyarakat, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan. *isu