Produk IMK Bali Berkembang
Untuk mendorong kemajuan sektor IMK, kebijakan diharapkan tak hanya berpedoman pada pemerintah pusat, melainkan juga mengakomodasi kebutuhan daerah.
DENPASAR, NusaBali
Produksi industri manufaktur mikro dan kecil (IMK) di Bali pada triwulan II-2017 tumbuh positif sebesar 3,82 persen, dibandingkan triwulan yang sama pada tahun 2016. "Bahkan, angka pertumbuhan IMK Bali pada triwulan II-2017 ini lebih tinggi dari angka nasional yang tercatat 1,32 persen," kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali Adi Nugroho, di Denpasar, Senin (7/8).
Namun, katanya, pertumbuhan IMK tersebut dibandingkan dengan triwulan I-2017 mengalami penurunan minus 5,67 persen. Capaian IMK Bali itu berada di bawah pertumbuhan nasional yang tercatat 0,47 persen pada periode yang sama. "Produksi yang dihasilkan perusahaan industri manufaktur besar dan sedang (IBS) di Bali pada triwulan II-2017 (q-to-q) menurun minus 3,98 persen, atau berada di bawah pertumbuhan secara nasional yang tumbuh positif sebesar 2,57 persen pada periode yang sama," katanya.
Jika dilihat secara tahunan (year on year), produksi yang dihasilkan perusahaan IBS di Bali pada triwulan II-2017 tercatat minus 3,13 persen, atau berada di bawah level nasional yang tumbuh positif sebesar 4 persen.
Adi Nugroho mengakui peranan IMK sangat strategis dan nyata dalam memacu dan mempercepat pembangunan daerah pada era otonomi dewasa ini, karena itu komponen masyarakat dan pelaku usaha IMK di Bali dihadapkan pada sejumlah tantangan dari lingkungan dalam dan luar. Untuk itu, dalam memajukan IMK di daerah, pemecahan masalah tidak dapat dilakukan dengan kebijakan yang sama yang berlaku umum di tingkat pusat. Ia menambahkan kebijakan dan strategis hendaknya mengakomodasikan dan sesuai dengan spesifikasi yakni sesuai kondisi yang dibutuhkan oleh daerah bersangkutan. Permasalahan daerah memerlukan solusi kedaerahan.
Kewenangan yang selama ini dipegang pemerintah pusat harus diberikan kepada pemerintah daerah untuk menangani masalah di daerah, karena itu strategi pembangunan daerah harus dilakukan secara bersinergi antara berbagai unsur terkait dengan masyarakat di daerah. "Kebijakan dan strategi yang dikembangkan harus menggunakan sumber daya lokal yang efisien, termasuk sumber daya alam, sumber daya manusia," ujar Adi Nugroho.
Demikian pula lintas pelaku di tengah masyarakat harus bekerja sama untuk menciptakan nilai sumber daya setempat. "Semua pihak hendaknya menaruh perhatian bahwa peranan IMK sangat strategis untuk menciptakan tenaga kerja, kesejahteraan dan meningkatkan standar hidup masyarakat setempat," ujar Adi Nugroho.*ant
Komentar