Perajin Perak Butuh Bantuan Pemerintah

DENPASAR, NusaBali

Asosiasi  Perak Bali (APB) berharap ada  good will dari pemerintah untuk membantu perajin  perak. Hal tersebut menyusul persoalan -persoalan di lapangan yang  dikhawatirkan berimbas pada kemampuan produksi, daya saing dan pemasaran serta keberadaan  kerajinan perak Bali.

Persoalan-persoalan di lapangan  tersebut diantaranya, kenaikkan harga bahan baku yakni perak. Dalam lima bulan terakhir atau mendekati satu semester, harga perak terus merangkak. Dari awalnya 21 dollar  per troy once (31,103 gram)  kini harganya  mencapai 31 dollar AS.

“Kenaikkan tersebut sekitar 35 persen,” ujar Ketua Asosiasi Perak Bali, I Nyoman Patra, Kamis (12/6). Selanjutnya  impor beberapa komponen atau  produk kerajinan perak. Perlengkapan yang diimpor diantaranya kancing-kancing. Yang lainnya  casting, tepung, lilin dan seterusnya.

”Komponen yang tidak bisa diproduksi di dalam negeri untuk menyempurnakan hasil karya perperakan, didatangkan melalui impor,” ungkap pengusaha perak asal Desa Celuk, Sukawati, Gianyar. Nilai tukar dollar begitu tinggi, juga jadi persoalan. Patra mengatakan dari  awalnya Rp14.750, nilai dollar  naik menjadi Rp16.200-an.

“Belum berbicara tentang harga barang perak terstandar internasional. Kalau  kurs dollar naik, maka secara rupiah tentu ikut naik juga,” kata Patra.

Patra mengiyakan kondisi  tersebut tentu menyulitkan  perajin perak. “Ndak kerja salah, kalau kerja juga, salah. Ndak kerja itu payuk jakan (penghidupan). Kalau kerja, apakah dapat untung... belum tentu. Naik turun , tidak ada kepastian harga.”

Di pihak lain  permintaan dari beberapa negara menurun karena pertumbuhan ekonomi negara tujuan mengalami penurunan. Kemudian persaingan dengan pesaing, diantaranya dari China, Asia Tengah dan India,  yang networknya cukup bagus. “Kita relatif belum kuat di bidang itu,” ujarnya.

Yang terakhir adalah kemampuan permodalan atau finansial, dimana suku bunga bank naik turun. Skema-skema(program pembiayaan)  itu belum relatif jelas. “Kadang-kadang ada janji, tetapi untuk realisasinya cukup berat bagi pengusaha kecil,” ungkap Patra.

Untuk jalan keluar permasalahan perajin, Patra mengatakan  perlu   good will pemerintah. Antara lain  memprioritaskan hasil tambang (perak) untuk perajin. Dengan kebijakan tersebut,  diharapkan  tidak menambah PPN (pajak pertambahan nilai untuk perak. Terkait hal tersebut Patra menyebut,  karena dikatagorikan sebagai barang jadi perak dikenakan PPN  oleh Kementerian Keuangan.

Di pihak lain, oleh Kementerian Perdagangan, perak dibebaskan PPN, karena dikatagorikan sebagai bahan baku, bukan  barang jadi.  “Sesugguhnya itu barang setengah jadi,” terangnya.

Kemudian  mungkin harus ada tambahan dari Aneka Tambang, ada pengalokasian untuk menciptakan lapangan pekerjaan( bahan kerajinan). Selanjutnya regulasi  terhadap barang- barang yang membantu atau bisa mendorong proses produksi, bisa dipermudah proses impornya.

“Peluang-peluang pasar, pengadaan-pengadaan, perlu dilakukan   di dalam  negeri maupun di luar negeri, itu pasar  atau market. Pengalokasian skema-skema permodalan, dengan tetap menjaga kewaspadaan dalam rangka tidak ada atau  meminimize pengusaha atau perajin yang nakal,” geber Patra. Ditambakan kebutuhan perak di Bali lumayan banyak, sekitar 5 ton dalam sebulan. K17.