Supadma Rudana Bertemu Delegasi Parlemen Tiongkok

Terakhir, politisi senior Partai Demokrat ini menerima pimpinan delegasi Parlemen Republik Rakyat Tiongkok (RRT) di Kompleks DPR RI, Senayan Jakarta, Rabu (13/6). Supadma Rudana menegaskan dirinya meninggalkan kegiatan berbau seremonial dan lebih banyak menyelesaikan tugas-tugas negara melalui BKSAP DPR RI.

Rombongan Parlemen China dipimpin Fu Ziying yang sekaligus merupakan Wakil Ketua Komisi Luar Negeri. Dia didampingi rekannya yang juga sebagai Wakil Ketua Komisi Luar Negeri Huawu Hei dan Hon Wang Ke. “Berbagai isu kita bahas, mereka (Tiongkok) menjelaskan hubungan yang sudah sangat baik terjalin 74 tahun dan memasuki hubungan 75 tahun di 2025. Nah, mereka menyampaikan bahwa hubungan itu cukup strategis,” tegas Supadma Rudana dalam keterangan tertulis diterima, Sabtu (15/6).

Presiden Joko Widodo sudah 8 kali berkunjung ke Tiongkok dan sudah 2 kali bertemu dengan Presiden Xi Jinping. Nah, kata Supadma Rudana, itu menunjukkan memang sangat besar dan sangat banyak hubungan yang terjalin antara Indonesia dan Tiongkok, khususnya 10 tahun terakhir pada masa pemerintahan Jokowi. 

Sementara dalam pertemuan dengan Supadma Rudana, pihak Tiongkok menghormati ASEAN dalam outlooknya untuk Indo-Pasifik serta peran aktif Parlemen Tiongkok di AIPA (ASEAN Inter-parliamentary Assembly) sebagai observer. “Kehadiran dan peran Tiongkok di forum AIPA sebagai observer memiliki arti strategis dalam peran aktifnya menjaga stabilitas keamanan dan kedamaian kawasan. Kedua dalam kontribusinya mendukung kerja sama ekonomi dan investasi untuk kesejahteraan kawasan,” kata Supadma Rudana.

Menurut Supadma Rudana, Tiongkok merupakan 1 dari 20 observer parlemen di AIPA. Jadi, kawasan Asia Tenggara merupakan kawasan yang menjadi perebutan pengaruh bagi blok dunia. “Indonesia merupakan negara terbesar di kawasan Asia Tenggara baik dari sisi market, jumlah penduduk maupun wilayahnya, sehingga berbagai kekuatan ingin masuk untuk pengaruh yang lebih besar di Indonesia. Peran dan komitmen ini juga pada ujungnya harus memberikan kesejahteraan seluas-luasnya kepada masyarakat, secara khusus masyarakat Indonesia, secara lebih luas adalah masyarakat ASEAN,” tegas politisi asal Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Gianyar ini.

Dalam pertemuan dengan Parlemen Tiongkok, kata Supadma Rudana, juga dibahas stabilitas, kedamaian, dan keamanan kawasan khususnya mengenai eskalasi situasi di Laut China Selatan. “Beberapa waktu lalu pasukan perang Tiongkok dan pasukan perang Filipina sempat terjadi gesekan, yang mungkin ke depan akan mengeskalasi kondisi di Laut China Selatan sehingga dibutuhkan penyelesaian dialog, untuk kestabilan dan kedamaian kawasan,” ujar Supadma Rudana.

Supadma Rudana berharap melalui diplomasi parlemen dapat mengurangi tensi dan mendorong terjadinya penyelesaian damai dengan menghormati kedaulatan wilayah negara masing-masing dengan berpegang teguh kepada hukum internasional. “Konflik ke arah peperangan bukanlah solusi yang sustainable. Seperti contoh, perang yang terjadi di Eropa antara Ukraina dan Rusia juga situasi konflik di Timur Tengah justru membuat kondisi menjadi lebih buruk,” tegasnya.

Supadma Rudana menyebutkan Indonesia dan China membentuk Indonesia-China komprehensif, strategic partnership pada 2013 silam. Hal ini harus diimplementasikan agar apa yang menjadi kepentingan Indonesia dipetakan menyeluruh. “Tiongkok hadir di Indonesia membantu kita untuk melakukan investasi dan juga teknologi seperti kereta cepat, membangun smelter, dan lainnya. Alih teknologi juga penting sehingga kita berharap komitmen Tiongkok bukan sekadar membantu pada titik pembangunan, pembuatan, tapi dari sisi alih teknologi juga,” tegas Anggota Komisi VI DPR RI membidangi perdagangan dan investasi ini.

Dia juga mendorong peningkatan kerja sama pariwisata antarkedua negara. Salah satunya kunjungan wisatawan tetap meningkat, baik kunjungan ke Bali atau ke destinasi yang lain dari Aceh hingga Papua. “Penduduk Tiongkok yang sekitar 1,5 miliar menjadi keuntungan bagi Indonesia menarik wisatawan Tiongkok,” tegas Supadma Rudana.

Dalam pertemuan juga dibahas tentang perlindungan warga negara Indonesia yang ada di Tiongkok. “Karena lebih dari 142 ribu warga negara kita bermukim di RRT ataupun di Hongkong. Saya sudah minta persoalan tenaga kerja Indonesia di Tiongkok dapat atensi pemerintah di sana,” ucap Supadma Rudana. @ nat