Arya Wibawa Hadiri Reforma Agraria Summit 2024

Semua Sertipikat Tanah Elektronik yang telah terbit itu berjumlah total 31 sertipikat dan semuanya merupakan hasil pensertifikatan sejumlah tanah bidang, tanah berupa fasilitas umum dan fasilitas sosial yang ada di Kota Denpasar.

Wawali Denpasar Arya Wibawa didampingi Kepala BPKAD Kota Denpasar Ni Putu Kusumawati, Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Denpasar I Gede Cipta Sudewa Atmaja yang ditemui usai acara mengatakan, Kota Denpasar telah dicanangkan sebagai Kota Lengkap oleh Kementerian ATR/BPN. Pensertifikatan lahan milik Pemerintah Kota Denpasar dilakukan dalam rangka pengamanan aset-aset Pemerintah Kota Denpasar agar mendapatkan kepastian hukum.

“Diharapkan setelah aset-aset tersebut disertifikatkan, kepemilikan atas aset-aset tersebut menjadi jelas dan tidak akan ada lagi permasalahan hukum dikemudian hari. Ke depannya semoga dengan kolaborasi yang baik antara Pemerintah Kota Denpasar dengan Badan Pertanahan/BPN Denpasar maka seluruh aset-aset yang ada, baik itu tanah bidang maupun tanah fasilitas sosial dan fasilitas umum semuanya bisa dilakukan pensertifikatan,” ungkap Wawali Arya Wibawa. 

Sementara, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, AHY mengungkapkan progres pendaftaran bidang tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) telah mencapai angka 94,4 persen dari target pada 2024. 

“Hingga akhir Mei 2024 ini telah terdaftar 113,3 juta bidang tanah dan 91,7 bidang tanah di antaranya telah bersertifikat (94,4 persen) dari target 120 juta bidang tanah pada tahun 2024,” kata AHY. 

Menteri AHY dalam acara Reforma Agraria Summit 2024 ini sendiri berfokus untuk menyelesaikan kesepakatan persoalan tata ruang yang sudah disetujui oleh 9 lembaga pada penyelenggaraan Reforma Agraria Summit tahun lalu. Kesepakatan itu tertuang dalam empat kelompok kerja (pokja) antara lain; resolusi penyelesaian legalisasi aset permukaan di atas air, pulau kecil dan pulau terluar; resolusi penyelesaian pertanahan transmigrasi; resolusi penyelesaian konflik agraria pada aset barang milik negara, daerah, BUMN dan BUMD yang dikuasai masyarakat, serta resolusi penyelesaian redistribusi tanah dari pelepasan kawasan hutan.@mis