Ngurah Ambara Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Buleleng

SINGARAJA, NusaBali.com - Dalam rangka memperkuat kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan, Anggota DPD RI Dapil Provinsi Bali, Gede Ngurah Ambara Putra, melaksanakan sosialisasi ‘Empat Pilar Kebangsaan’ di Kabupaten Buleleng pada Senin (17/6/2024).

Acara yang dilaksanakan di Kantor Kecamatan Singaraja ini dihadiri berbagai elemen masyarakat bertujuan untuk mendorong pemahaman mendalam tentang Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika.

Ngurah Ambara menyampaikan bahwa sosialisasi ini merupakan bagian dari upaya Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk memperkuat pondasi negara melalui pemahaman dan penerapan nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari. "MPR berharap agar masyarakat dapat lebih memahami, menghargai, dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari," ungkapnya.

Ngurah Ambara juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menjadi agen perubahan yang proaktif dalam memperjuangkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, bersih, dan adil. 

"Melalui kesadaran dan aksi nyata dari seluruh elemen masyarakat, kita dapat memperkuat pondasi negara Indonesia yang kokoh berdasarkan Empat Pilar Kebangsaan, menuju tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, bersih, dan adil bagi kesejahteraan rakyat Indonesia," ujar Ngurah Ambara.

Ia menekankan pentingnya menjaga keutuhan NKRI dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Dalam perbedaan, masyarakat diharapkan menemukan kekuatan untuk membangun bangsa yang lebih maju dan adil. 

“Kita harus menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika, karena dalam perbedaan kita akan menemukan kekuatan yang luar biasa untuk membangun bangsa yang lebih maju dan adil,” tambahnya.

Acara ini dihadiri oleh berbagai perwakilan masyarakat, di antaranya Kasi Sosial dan Budaya Kecamatan Buleleng Ni Ketut Suryaniti, perwakilan Majelis Desa Adat (MDA) Buleleng, Widyasabha Buleleng, Ketua Dadia, tokoh masyarakat, dan pemuda setempat.

Menurut Ngurah Ambara, Pancasila bukan sekadar simbol kebangsaan, melainkan juga sebagai pedoman etis dalam pemerintahan. Ia menekankan bahwa nilai-nilai Pancasila harus tercermin dalam setiap kebijakan dan tindakan pejabat publik, termasuk transparansi dan akuntabilitas. 

"Pancasila bukan hanya semata-mata simbol kebangsaan, namun juga sebagai pedoman etis dalam pemerintahan. Dalam praktiknya, nilai-nilai Pancasila harus tercermin dalam setiap kebijakan dan tindakan pejabat publik, termasuk transparansi dan akuntabilitas," tegasnya.

Dalam penutupan, Ngurah Ambara menegaskan pentingnya peran masyarakat dalam memastikan prinsip persatuan dan keadilan terwujud dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. 

"Masyarakat memiliki peran dalam memastikan bahwa prinsip persatuan dan keadilan tersebut terwujud dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila dan UUD 1945 adalah landasan hukum tertinggi yang mengatur negara dan warganya. Oleh karena itu, dalam menjalankan pemerintahan, para pejabat publik harus tunduk pada UUD 1945 dan bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan dan tindakan mereka," pungkas Ngurah Ambara.