nusabali

40 Juta Pekerja RI Bergaji di Bawah Rp 5 Juta

  • www.nusabali.com-40-juta-pekerja-ri-bergaji-di-bawah-rp-5-juta

JAKARTA, NusaBali - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa buka-bukaan soal data gaji masyarakat Indonesia. Menurut Suharso, 40 juta warga Indonesia bergaji Rp 5 juta ke bawah, dengan jumlah keluarga yang banyak.

Ia menyebut ada ketimpangan pendapatan nasional bruto atau Gross National Income (GNI) yang lebar dan masih jauh dari target. Pada tahun 2025 Indonesia menargetkan pendapatan mencapai US$ 5.500 per tahun, sementara hari ini angkanya masih di bawah itu.

"Ada 40 juta pekerja, pekerja kelompok 40% terbawah memiliki upah hanya Rp 5 juta. Dan keluarga ini jumlahnya banyak. Bisa-bisa kalau dibagi habis ke 5 orang, kira-kira Rp 1 juta per bulan," katanya dalam Peluncuran Kolaborasi Pemanfaatan Sistem Data Regsosek di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta, seperti dilansir detikcom, Kamis (20/6).

Menurutnya kelompok ini cukup rentan dan perlu menjadi perhatian lewat penyaluran bantuan sosial masyarakat. Namun, kata dia, data penerimaan bansos nasional masih berantakan, sehingga pemerintah sulit mendeteksi kelompok tersebut.

"Kotak ini jadi sasaran belanja sosial kita, sasaran dari subsidi kita. Pertanyaannya, by name by address, di mana mereka? Siapa mereka? Itulah kenapa kita memerlukan regsosesk (Registrasi Sosial Ekonomi). Kita ingin tahu kalau naik sedikit seperti pa, naik lagi seperti apa. Sehingga seluruh intervensi dari kebijakan pemerintah pada masyarakat menjadi tepat," bebernya.

Di sisi lain, justru ada 10 juta orang Indonesia berpendapatan di atas 23 juta. Suharso menyebut jumlah anggota keluarga mereka relatif lebih sedikit dibanding kelompok 40 juta sebelumnya.

"Kalau kelompok yang 10%, 10 juta orang dengan pendapatan di atas Rp 23 juta dan keluarganya lebih sedikit. Jadi lebih kaya, jumlah anggota household, rumah tangganya bisa di bawah 3 orang," tuturnya.

Sebelumnya, Suharso mengusulkan agar sasaran pembangunan ke depan dilihat dari GNI per kapita, bukan lagi menggunakan pertumbuhan ekonomi dan gini rasio. Hal itu agar terlihat berapa persen rakyat yang perlu mendapat intervensi. 7

Komentar